Aktivis 98 Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera merombak kabinet untuk memastikan program menuju Indonesia Emas bebas dari dominasi oligarki.
Desakan tersebut disuarakan dalam forum retreat dan konsolidasi nasional yang digelar di Lor Sambi, Kaliurang, Yogyakarta, pada 9–10 Agustus 2025.
Acara ini dihadiri para perwakilan Aktivis 98 dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat, hingga Sulawesi Selatan.
Dalam pernyataannya, Presidium Aktivis 98 menilai sejumlah pembantu presiden memiliki kinerja yang kurang optimal dan tak mampu mengimbangi visi besar Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas.
Mereka menekankan bahwa reshuffle bukan sekadar perombakan jabatan, melainkan langkah strategis untuk menempatkan sosok-sosok yang berintegritas dan berpihak pada rakyat.
Perwakilan Presidium dari Bandung, M. Surya, menegaskan bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar rotasi jabatan.
Rotasi jabatan ini, menurut M. Surya, merupakan langkah strategis untuk memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan.
Selain isu kabinet, mereka juga menyoroti kebijakan fiskal, terutama skema insentif pajak yang dinilai lebih menguntungkan korporasi besar ketimbang rakyat.
Menurut mereka, arah kebijakan semacam itu berisiko memperlebar ketimpangan sosial dan mengurangi potensi penerimaan negara dari kelompok ekonomi yang seharusnya bisa berkontribusi lebih.
“Yang punya kemampuan finansial besar seharusnya menanggung beban fiskal lebih besar. Jangan dibalik, rakyat biasa yang justru diperas,” tegas Anton, Presidium dari Jakarta.
Tak hanya itu, Aktivis 98 juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan super holding BUMN Danantara.
Mereka mendesak agar pengelolaan Danantara dilakukan secara transparan dan berada di bawah pengawasan independen dari publik, akademisi, hingga lembaga antikorupsi.
Dalam forum tersebut, Aktivis 98 juga menyerukan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem politik nasional. Beberapa poin penting yang mereka usulkan antara lain:
- Penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Pemilu 2029.
- Pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sesuai Putusan MK No. 135.
- Pilkada langsung oleh rakyat.
- Verifikasi partai politik oleh Mahkamah Konstitusi.
“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia Emas adalah milik seluruh rakyat, bukan hanya milik elit,” kata Deni Kurniawan, Presidium dari Lampung.
Secara resmi, Aktivis 98 Indonesia merumuskan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo:
- Mendesak Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet.
- Mengkaji ulang kebijakan insentif pajak yang membebani rakyat.
- Memastikan Danantara untuk kepentingan publik, bukan elit.
- Mendorong reformasi UU politik yang demokratis.
(rls)
