Oleh: Mahendra Utama
Lampung, gerbang strategis Sumatera dengan potensi wisata luar biasa, masih terperangkap dalam paradoks: sumber daya alam melimpah, namun kontribusi sektor pariwisatanya belum optimal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat kunjungan wisatawan domestik Lampung mencapai 14,7 juta melampaui target 7 juta namun pendapatan sektor ini belum sebanding.
Sebagai pemerhati pembangunan, saya melihat tiga kendala struktural yang harus segera diurai.
1. Infrastruktur: Darurat Jalan Rusak dan Keterbatasan Fasilitas
Laporan Kementerian PUPR 2023 menyebutkan, 72% jalan menuju destinasi prioritas seperti Taman Nasional Way Kambas dan Pulau Pahawang dalam kondisi rusak sedang-berat. Akibatnya, waktu tempuh membengkak 40-60% (Kajian Dinas Pariwisata Lampung, 2024).
Padahal, studi Universitas Lampung (2023) membuktikan: perbaikan akses jalan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 35%.
“Wisatawan mengeluh jalan berlubang sepanjang 20 km menuju Krakatau. Ini memangkas waktu eksplorasi dan merusak pengalaman,” ungkap Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Lampung, Sutrisno, April lalu.
2. SDM Pariwisata: Ketertinggalan Kompetensi dan Teknologi
Riset LPPM Universitas Bandar Lampung (2024) mengungkap fakta memprihatinkan: hanya 32% pelaku usaha homestay yang terampil menggunakan platform digital untuk pemasaran. Padahal, 78% wisatawan muda mencari info wisata via media sosial.
Rendahnya kompetensi ini berakar pada minimnya pelatihan berbasis kebutuhan pasar. Padahal, Perda No. 6/2012 tentang RIPPDA Lampung sudah mengamanatkan penguatan SDM sebagai pilar utama.
“Banyak pemandu wisata di Way Kambas tidak bisa menjelaskan keunikan biodiversitas secara menarik. Pelatihan konservasi dan storytelling mendesak dilakukan,” tegas akademisi pariwisata Unila, Prof. Ahmad Yani.
3. Tata Kelola: Koordinasi Semu dan Implementasi Kebijakan yang Lemah
Kendala paling krusial adalah fragmentasi pengelolaan.
Contoh nyata: di Pulau Pahawang, wisatawan harus membayar 4 kali untuk tiket masuk, snorkeling, sewa perahu, dan retribusi desa (Laporan Ombudsman Lampung, 2023).
Hal ini bertolak belakang dengan semangat Peraturan Gubernur No. 15/2021 tentang Penyederhanaan Perizinan Pariwisata. Alhasil, potensi pendapatan daerah dari sektor ini masih tersendat.
Jalan Keluar: Integrasi, Inovasi, dan Aksi Nyata
Untuk melompat dari potensi ke aksi, tiga solusi konkret patut dijadikan prioritas:
1. Percepatan Infrastruktur Berbasis KPS
Pemerintah perlu menggalang skema Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) untuk membenahi jalan dan fasilitas pendukung. Model seperti pembangunan dermaga Pahawang oleh PT Waskita Karya (2023) bisa direplikasi.
2. Revolusi Pelatihan SDM Berbasis Digital
Dinas Pariwisata harus menggandeng platform seperti GoTrip atau Traveloka untuk pelatihan pemasaran digital dan manajemen homestay. Program “Sekolah Pemandu Geopark” di Ranah Minang bisa diadopsi untuk Krakatau.
3. Integrasi Layanan Terpusat
Penerapan sistem “One Gate Payment” seperti di Labuan Bajo wajib diimplementasikan untuk menghilangkan praktik bayar berkali-kali. Keberhasilan Desa Wisata Kembang Kuning (Jawa Timur) dalam mengelola retribusi terpadu patut jadi acuan.
Penutup
Lampung tidak kekurangan potensi, tetapi konsistensi eksekusi kebijakan. Jika ketiga kendala klasik ini diurai dengan langkah taktis dan kolaboratif, bukan mustahil Lampung akan menjadi “Bali Baru” di Sumatra.
Momentum kunjungan 14,7 juta wisatawan harus jadi pemicu—bukan sekadar angka statistik yang menguap.
“Pariwisata adalah nafas ekonomi kerakyatan. Membenahi Lampung berarti membuka pintu kemakmuran bagi 9 juta jiwa penduduknya.”
—
Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
Sumber rujukan:
*BPS (2024),
*Laporan Kementerian PUPR (2023),
*Perda Provinsi Lampung No. 6/2012,
*Kajian Dinas Pariwisata Lampung (2024),
*Riset Unila & UBL (2023-2024)
