Sebanyak 105 proyek infrastruktur telah diwujudkan, mulai dari jalan desa hingga fasilitas publik yang selama ini dirindukan masyarakat.
Langkah cepat ini bukan sekadar angka, melainkan simbol keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan pemerataan pembangunan.
Kebijakan mereka bukanlah janji kosong. APBD 2025 mengalokasikan 36 persen anggaran untuk infrastruktur, sebuah keberanian yang jarang ditunjukkan kepala daerah lain.
Pembangunan bukan lagi terpusat di kota, tetapi merata hingga pelosok kecamatan. Inilah bentuk nyata keberpihakan pada rakyat kecil, yang selama ini kesulitan akses jalan, pasar, hingga layanan publik.
Visi Radityo Egi dan Syaiful Anwar juga tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yang menekankan peningkatan kualitas SDM, modernisasi pertanian, dan pengembangan pariwisata.
Dengan lokasi strategis Lampung Selatan sebagai gerbang Sumatera, strategi ini bukan saja realistis, tetapi juga memberi harapan besar bahwa daerah ini akan menjadi lokomotif pembangunan di Provinsi Lampung.
Kepemimpinan mereka layak diapresiasi karena memadukan keberanian politik, komitmen moral, dan kerja nyata.
Jika konsistensi ini terjaga, Lampung Selatan bukan hanya akan lebih maju, melainkan bisa menjadi teladan bagi daerah lain dalam mengelola pembangunan berbasis keadilan dan pemerataan.
*Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
