Lampung kini berada di persimpangan penting. Sebagai “Gerbang Sumatera”, provinsi ini terus berkembang pesat baik dari sisi ekonomi maupun urbanisasi.
Namun, di balik kemajuan tersebut, ada tantangan serius yang menanti: sampah yang terus menumpuk hingga mencapai rata-rata 4.719 ton per hari di tahun 2025.
Isu transparansi pemilihan Badan Usaha Pelaksana yang didorong Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) pada Januari 2026 bukan sekadar formalitas administratif.
Ini adalah momentum krusial bagi Lampung untuk bertransformasi dari sistem “kumpul-angkut-buang” menuju pengelolaan sampah modern berbasis teknologi Waste to Energy (WtE).
Kondisi TPA Bakung: Refleksi yang Perlu Kita Renungkan
Kondisi TPA Bakung di Bandar Lampung menjadi cermin bahwa sistem lama sudah saatnya dibenahi.
Penyegelan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di akhir 2024 dan kebakaran yang kerap terjadi menunjukkan bahwa metode pembuangan konvensional tidak lagi mampu mengimbangi volume sampah yang ada.
Para ahli lingkungan mengingatkan kita untuk melihat sampah dari perspektif berbeda bukan sebagai limbah yang harus disingkirkan, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan.
Tanpa pengelolaan yang tepat melalui badan usaha profesional, sampah hanya akan terus membebani anggaran daerah melalui biaya operasional yang tidak efisien.
Daerah Mana yang Paling Membutuhkan?
Berdasarkan data proyeksi 2026, ada dua wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus:
A. Bandar Lampung menghasilkan lebih dari 800 ton sampah setiap harinya. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, mencari lokasi TPA baru menjadi tantangan tersendiri, baik secara sosial maupun teknis.
B. Lampung Selatan, sebagai wilayah penyangga dengan volume sampah sekitar 150-200 ton per hari, memiliki posisi strategis karena akses yang baik ke jaringan listrik PLN. Ini memudahkan penyaluran energi yang dihasilkan dari teknologi WtE.
Belajar dari Pengalaman Daerah Lain
Palembang di Sumatera Selatan sudah lebih dulu melangkah dengan Proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik.
Meski Lampung sedikit tertinggal dalam hal pelaksanaan, provinsi ini justru memiliki keunggulan: kandungan sampah organik yang mencapai 55 persen, sangat ideal untuk teknologi WtE.
Kehadiran Danantara bisa menjadi peluang emas untuk memastikan bahwa proses pemilihan badan usaha berjalan transparan dan menggunakan teknologi yang tepat serta ramah lingkungan.
Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan
Pengelolaan sampah yang baik memerlukan pendekatan menyeluruh, bukan hanya mengandalkan satu solusi:
Pertama, pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) melalui konsorsium yang transparan dan akuntabel.
Kedua, peningkatan infrastruktur seperti penambahan 46 unit armada baru di Bandar Lampung awal 2026 perlu dibarengi dengan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
Ketiga, penerapan sistem tipping fee yang adil—menarik bagi investor namun tetap menguntungkan bagi kas daerah.
Baca juga:
* Solusi Sampah Lampung: PLTSa Siap Dibangun, MoU Dikebut Sebelum Juli
Apresiasi dan Harapan ke Depan
Patut diapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang mulai membuka peluang investasi ramah lingkungan.
Peran Danantara dalam mengawal transparansi pemilihan badan usaha juga layak disambut positif, agar proyek ini benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Lampung.
Saatnya kita mengubah cara pandang: sampah bukan musuh yang harus dibuang jauh-jauh, melainkan peluang untuk masa depan yang lebih baik.
Bagi kita yang tinggal di Sang Bumi Ruwa Jurai, ini adalah kesempatan untuk mewariskan lingkungan yang lebih sehat kepada generasi mendatang.
*Penulis : Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
‘#WasteToEnergyLampung #PengelolaanSampahBerkelajutan #LampungBersih
