Selama puluhan tahun, Lampung dikenal sebagai lumbung pangan dan pintu gerbang Sumatera. Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang mulai menjabat Februari 2025, provinsi ini tampaknya sedang memasuki babak baru: ekonomi hijau berbasis simpanan karbon.
Komoditas ini kini diperdagangkan secara resmi di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).
Dengan pengelolaan yang tepat, Lampung berpeluang menjadi pemain penting dalam perdagangan karbon nasional mengubah kekayaan ekologis menjadi aset ekonomi bernilai tinggi.
Kekayaan Ekologis Lampung: Potensi yang Belum Tergali Maksimal
Lampung memiliki tiga kelompok ekosistem utama dengan kapasitas penyimpanan karbon yang cukup signifikan:
1. Blue Carbon: Mangrove dan Kawasan Pesisir
Dengan garis pantai mencapai lebih dari 1.100 km, kawasan mangrove di Lampung Timur, Way Kambas, Mesuji, dan Pesawaran menyimpan potensi besar.
Sebagai contoh, mangrove Way Kambas diperkirakan menyimpan sekitar 21.000 ton CO2e.
Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa mangrove mampu menyerap karbon 4-10 kali lebih cepat dibanding hutan tropis daratan.
Ini menjadikannya target menarik bagi perusahaan yang ingin membeli kredit karbon berkualitas.
2. Kawasan Konservasi: TNBBS dan Tahura WAR
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Tahura Wan Abdul Rachman menyimpan biomassa dalam jumlah besar.
Kedua kawasan ini bisa mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 melalui skema penyerapan karbon alami yang stabil nilainya di bursa.
3. Agroforestri Rakyat: Karbon dari Tingkat Desa
Sistem kopi-agroforestri di Lampung Barat dan Tanggamus ternyata menyimpan karbon lebih banyak ketimbang lahan monokultur.
Melalui skema Perhutanan Sosial, potensi karbon dari masyarakat desa ini bisa mencapai jutaan ton CO2e sekaligus membuka sumber penghasilan baru bagi warga.
Peluang Bisnis Hijau di Lampung 2026-2030
Sejak diterbitkannya Perpres 98/2021, karbon resmi menjadi komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Lampung bisa memanfaatkan momentum ini lewat beberapa cara:
- Sertifikasi Karbon Perhutanan Sosial: Menjual kredit karbon premium dari restorasi hutan rakyat ke pasar domestik maupun internasional.
- Ekowisata Rendah Emisi: Mengembangkan destinasi seperti Pahawang dan Way Kambas yang menarik bagi wisatawan muda yang peduli lingkungan.
- Industrialisasi Ramah Lingkungan: Menarik investor dengan portofolio energi bersih seperti Geothermal Ulubelu (220 MW) yang sejalan dengan standar ekspor Uni Eropa.
Empat Langkah Strategis yang Bisa Dipertimbangkan
Untuk memaksimalkan potensi “emas hijau” ini, ada beberapa langkah yang mungkin perlu dipertimbangkan pemerintah provinsi:
Pertama, melakukan inventarisasi karbon daerah berbasis data satelit untuk memastikan penilaian yang akurat dan adil.
Kedua, menyusun regulasi daerah tentang tata kelola perdagangan karbon, termasuk sistem bagi hasil yang menguntungkan masyarakat lokal.
Ketiga, memperkuat peran BUMD sebagai agregator agar keuntungan perdagangan karbon tidak hanya mengalir ke luar daerah, tetapi juga kembali ke kas daerah dan warga.
Keempat, mendorong adopsi transportasi hijau seperti kendaraan listrik untuk memperkuat citra Lampung sebagai provinsi yang peduli lingkungan.
Baca juga:
* Indonesia Bawa Misi Karbon Berintegritas Tinggi ke COP30 Brasil
Dari Eksportir Bahan Mentah Menuju Solusi Iklim
Simpanan karbon Lampung membuka peluang baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ini adalah kesempatan untuk mengubah paradigma pembangunan dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau yang menjaga alam sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tentu saja, perjalanan menuju ekonomi hijau bukan tanpa tantangan. Dibutuhkan koordinasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Namun jika dikelola dengan baik, potensi ekonomi hijau Lampung bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
*Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
Catatan:
Artikel ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang potensi ekonomi hijau Lampung.
