Di tengah dominasi provinsi-provinsi Sulawesi dalam produksi kakao nasional, Lampung justru mulai dilirik sebagai bagian dari strategi baru penguatan rantai pasok global.
Melalui skema dana bergulir yang digagas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Lampung didorong tidak hanya sebagai penghasil, tetapi juga sebagai model pengembangan kakao berbasis keberlanjutan dari kawasan hutan.
Langkah ini terlihat dari kolaborasi BPDLH dengan perusahaan global seperti Mars, Olam Food Ingredients (OFI), dan Barry Callebaut dalam memperkuat pembiayaan sektor agroforestri kakao dan kopi.
Lampung menjadi salah satu wilayah kunci selain Sulawesi Selatan yang dilibatkan dalam inisiatif tersebut.
Lampung: Bukan Terbesar, Tapi Strategis
Secara produksi, Lampung memang belum masuk dalam lima besar nasional yang selama ini didominasi provinsi-provinsi di Sulawesi. Namun, posisi ini tidak serta-merta membuat Lampung berada di pinggiran peta industri kakao nasional.
Sebaliknya, pemilihan Lampung dalam skema ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan.
Bukan semata mengejar volume produksi, tetapi menitikberatkan pada kesiapan daerah dalam memenuhi tuntutan rantai pasok global. Mulai dari keberlanjutan, ketertelusuran (traceability), hingga kelembagaan petani.
Dengan kedekatan geografis ke pasar utama di Pulau Jawa serta akses logistik yang relatif lebih baik dibanding banyak wilayah penghasil kakao lainnya, Lampung dinilai memiliki keunggulan strategis untuk dikembangkan sebagai simpul baru dalam rantai pasok kakao.
Skema Dana Bergulir dan Akses Pembiayaan Petani
Melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB), BPDLH mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi petani, khususnya yang tergabung dalam kelompok tani hutan dan skema perhutanan sosial.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa skema ini tidak sekadar menyalurkan dana, tetapi juga membangun fondasi keuangan petani.
“BPDLH hadir untuk membantu meningkatkan literasi keuangan petani. Melalui skema dana bergulir, kita tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun rekam jejak finansial petani,” kata Joko, Kamis (2/4/2026).
Program ini tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga disertai pendampingan teknis dan integrasi dengan pasar melalui kemitraan dengan perusahaan global sebagai offtaker.
Di Lampung, program ini menyasar ratusan petani kakao di wilayah seperti Lampung Timur dan Pesawaran, serta petani kopi di Tanggamus.
Skema ini dirancang fleksibel dengan menyesuaikan siklus usaha pertanian, sekaligus mendorong peningkatan literasi keuangan petani agar lebih siap mengakses pembiayaan formal.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menegaskan bahwa kelompok tani hutan harus bertransformasi menjadi entitas yang lebih profesional.
“Dana bergulir harus terhubung dengan kepastian pasar melalui kemitraan dengan offtaker agar kelompok tani mampu mengelola dana secara optimal dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Integrasi dengan offtaker global juga menjadi kunci penting. Dengan adanya kepastian pasar, risiko usaha dapat ditekan, sementara petani memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke rantai pasok internasional yang menuntut standar kualitas dan keberlanjutan.
Kab/Prov Komoditas/Program Target Luwu Utara & Luwu Timur (Sulsel) Kakao 500 petani Lampung Timur & Pesawaran (Lampung) Kakao 200 petani Jember (Jatim) & Tanggamus (Lampung) Kopi 150 petani Kediri (Jawa Timur) Mangga Podang (Tunda Tebang) 4 KTHR Bulungan & Malinau (Kaltara) Pemberdayaan Petani Hutan 238 petani
Baca juga:
* Kakao Agroforestri dan Masa Depan Ekonomi Hijau Lampung
Kakao dari Hutan: Tanpa Alih Fungsi Lahan
Salah satu kekuatan utama pendekatan di Lampung terletak pada basis pengembangannya yang mengandalkan skema perhutanan sosial.
Dalam model ini, petani mengelola kawasan hutan secara legal melalui sistem agroforestri, tanpa harus mengubah fungsi lahan.
Artinya, peningkatan produksi kakao tidak lagi identik dengan pembukaan lahan baru atau deforestasi.
Sebaliknya, pohon kakao ditanam berdampingan dengan vegetasi hutan lainnya, menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pendekatan ini juga diperkuat dengan konsep “tunda tebang” dalam skema pembiayaan, yang mendorong petani untuk tetap mempertahankan tutupan pohon sebagai bagian dari sistem produksi.
Jika berjalan optimal, model ini dapat menjadi jawaban atas dilema klasik antara peningkatan produksi dan pelestarian lingkungan. Dua hal yang selama ini kerap dianggap bertolak belakang.
Dukungan Daerah dan Peningkatan Literasi Petani
Dari sisi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen kuat dalam mendukung implementasi program ini.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti bahwa literasi keuangan petani menunjukkan tren positif.
“Kita melihat petani sudah semakin memahami pembiayaan. Ini menjadi peluang agar petani Lampung juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitas keuangan untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Menurutnya, peningkatan pemahaman ini menjadi fondasi penting dalam memastikan skema pembiayaan dapat berjalan efektif di tingkat tapak.
“Dengan dukungan pembiayaan yang tepat dan pendampingan berkelanjutan, petani kita akan semakin mandiri, produktif, dan sejahtera,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi antara BPDLH dan para mitra sebagai langkah strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor kehutanan dan pertanian berbasis masyarakat.
Menuju Rantai Pasok Global yang Berkelanjutan
Masuknya perusahaan-perusahaan global dalam skema ini menunjukkan bahwa arah pengembangan kakao Indonesia semakin terhubung dengan kebutuhan pasar internasional.
Transparansi rantai pasok, standar keberlanjutan, serta kepastian asal-usul produk menjadi faktor yang semakin menentukan.
Baca juga:
* Pesawaran Sentra Kakao Terbesar di Lampung, Revitalisasi Kebun Tua Jadi Kunci Produktivitas
Dalam konteks ini, Lampung tidak hanya berperan sebagai daerah produksi, tetapi juga sebagai bagian dari eksperimen model pembiayaan hijau berbasis agroforestri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Namun demikian, tantangan tetap terbuka. Posisi tawar petani dalam rantai pasok global, stabilitas harga komoditas, hingga konsistensi pendampingan menjadi faktor krusial yang akan menentukan keberhasilan jangka panjang program ini.
Jika mampu menjawab tantangan tersebut, Lampung berpotensi melampaui sekadar status sebagai produsen kakao.
Lampung bisa menjadi contoh bagaimana sektor kehutanan dan pertanian terintegrasi dengan pasar global, tanpa harus mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Menurut Anda, apakah model seperti ini menjadi solusi jangka panjang bagi petani kakao di Lampung?
