Dalam perjalanan saya menyusuri rimbunnya hutan di beberapa kabupaten di Lampung, saya seringkali terpana oleh harmoni yang tercipta di sana. Para petani kita tidak hanya menanam kopi, kakao, atau karet; mereka sedang merawat masa depan.
Di bawah naungan pohon-pohon besar, mereka mempraktikkan agroforestri yang menjaga tanah tetap basah dan hutan tetap hijau.
Namun, di balik ketenangan hutan kita, sebuah “badai” regulasi sedang bergerak dari benua biru.
Pada Januari 2027, Uni Eropa akan memberlakukan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Bagi petani kecil kita, ini bukan sekadar istilah asing dalam tabel perdagangan global. Ini adalah penentu: apakah hasil keringat mereka bisa menembus pasar dunia, atau justru tersisih di negeri sendiri.
Fakta Kritis: 90 Persen Kebun Rakyat Kopi, Karet, dan Kakao di Ujung Tanduk
Data menunjukkan fakta yang mencengangkan: sekitar 90 persen komoditas kopi, karet, dan kakao di Indonesia berasal dari kebun rakyat. (1)
Di Lampung, angka ini adalah denyut nadi ekonomi daerah. Jika regulasi EUDR gagal kita penuhi, maka 90 persen sumber penghidupan petani kita terancam kehilangan akses ke salah satu pasar paling premium di dunia.
Ironisnya, praktik petani hutan kita secara ekologis sebenarnya sudah sejalan dengan semangat EUDR. Mereka tidak membuka hutan baru pasca-2020 dan tetap menjaga tutupan lahan melalui sistem perhutanan sosial.
Namun, Uni Eropa tidak hanya meminta bukti fisik di lapangan; mereka menuntut bukti administratif digital yang rumit.
Pasar global kini menuntut titik koordinat geolokasi (polygon), sistem ketertelusuran, hingga pernyataan uji tuntas (due diligence statement). Bagi petani yang selama ini lebih akrab dengan cangkul daripada aplikasi pemetaan, kesenjangan ini sangat nyata.
Jika kita tidak segera berbenah, ada risiko besar yang mengintai: petani kecil kita bisa tersisih dari rantai ekspor.
Mereka bisa saja kalah saing dari perusahaan besar yang secara administrasi lebih siap, atau lebih buruk lagi, terjerat dalam praktik manipulasi data demi memenuhi syarat pasar.
Baca juga:
* Hadapi EUDR, Lampung Genjot Percepatan Penerbitan E-STDB bagi Petani Agroforestri
e-STDB: Siapa yang Harus Membantu?
Dalam konteks inilah, e-Surat Tanda Daftar Budidaya (e-STDB) menjadi “senjata” utama.
e-STDB bukan lagi sekadar dokumen pelengkap, melainkan paspor bagi komoditas rakyat untuk melintasi batas negara.
Namun, pertanyaannya: siapa yang bertanggung jawab memastikan petani memilikinya?
Beban ini tidak boleh hanya ditumpuk di pundak petani sendirian. Perlu kolaborasi nyata dari berbagai pihak:
- Pemerintah Daerah (Dinas Perkebunan): Sebagai otoritas penerbit, mereka harus proaktif menjemput bola dalam pendataan dan verifikasi lahan.
- Pemerintah Pusat: Melalui Kementerian Pertanian, sistem e-STDB harus dipastikan user-friendly dan terintegrasi dengan standar global.
- Koperasi dan Pendamping Perhutanan Sosial: Mereka adalah ujung tombak yang membantu petani memetakan polygon kebun menggunakan ponsel pintar di lapangan.
- Sektor Swasta (Eksportir): Sebagai pihak yang mengambil untung dari hasil bumi rakyat, mereka wajib memberikan dukungan teknis dan pembiayaan transisi digital bagi petani mitra mereka.
Jangan Biarkan Petani Berjuang Sendiri
Jika data Perhutanan Sosial di Lampung diintegrasikan dengan e-STDB, lengkap dengan identitas pekebun dan koordinat kebunnya, maka kita punya modal kuat untuk membuktikan kepada dunia: kopi dan kakao dari Pesawaran benar-benar bebas deforestasi.
Namun, waktu menuju 2027 sangat sempit. Kita butuh percepatan pendataan spasial berbasis desa dan penguatan koperasi sebagai agregator ekspor.
Tanpa gotong royong sistematis, angka 90 persen penguasaan lahan oleh rakyat itu justru menjadi titik lemah yang bisa meruntuhkan ekonomi kerakyatan kita saat gerbang Eropa tertutup.
Baca juga:
* Petani Hutan Sosial Lampung Siap Hadapi EUDR, Dishut Perjuangkan eSTDB
Saatnya Bergerak
Tahun 2027 mungkin terdengar masih jauh, namun dalam pembenahan sistem nasional, waktu itu sangatlah singkat.
Kita tidak bisa menunggu sampai kontainer kopi kita tertahan atau ditolak di pelabuhan Eropa untuk mulai berbenah.
Petani kecil kita telah lama menjadi benteng terakhir penjaga hutan melalui sistem agroforestri. Kini, saatnya negara memastikan mereka tidak tersingkir oleh standar global yang sejatinya sudah mereka jalankan secara praktik, namun belum terdokumentasi secara data.
EUDR sudah di depan mata. Pilihannya hanya dua: membangun sistem kolaboratif yang melindungi petani kecil, atau membiarkan mereka menanggung sendiri beban transisi global ini.
Pilihan kebijakan kita hari ini akan menentukan apakah 2027 menjadi tahun krisis, atau tahun pembuktian bahwa komoditas rakyat Lampung memang layak mendunia.
(1) Data diolah dari Statistik Perkebunan Indonesia (Ditjenbun Kementan) dan Laporan Strategis Dampak EUDR terhadap Petani Kecil.
—
Penulis: Yopie Pangkey, travel blogger dan pemerhati perhutanan sosial Lampung.
