Lampung Dilanda Banjir: Ancaman yang Terus Mengintai
Setiap musim hujan tiba, bencana banjir seakan menjadi momok yang terus menghantui sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Curah hujan yang tinggi ditambah dengan kondisi drainase yang kurang optimal sering kali menjadi faktor utama meluasnya genangan air di kawasan pemukiman dan jalan raya.
Situasi ini semakin diperparah dengan adanya sedimentasi sungai dan tumpukan sampah yang menyumbat saluran air utama di perkotaan.
Pada tanggal 22 Februari 2025, bencana banjir kembali melanda beberapa kabupaten/kota di Lampung, menyebabkan ribuan rumah terendam air, akses transportasi terganggu, serta menelan korban jiwa di Kota Bandarlampung.
Masyarakat yang terdampak terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi aman sambil menanti bantuan dari pemerintah dan relawan kemanusiaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa mitigasi dan penanggulangan banjir di Lampung masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Di beberapa daerah seperti Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Timur, banjir juga berdampak pada lahan pertanian warga. Ribuan hektare sawah terendam air, mengancam produktivitas hasil panen serta mata pencaharian petani.
Kerugian ekonomi akibat banjir ini cukup besar, sehingga memerlukan intervensi nyata dari berbagai pihak, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Melihat urgensi dari permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela bergerak cepat untuk merespons bencana ini.
Melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, langkah-langkah strategis dilakukan guna menangani dampak banjir secara efektif dan memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Langkah Cepat Gubernur Mirza dalam Menangani Banjir
Meskipun sedang menjalankan tugas retreat di Magelang, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tetap memantau perkembangan banjir di Lampung secara intensif.
Gubernur Mirza terus berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Jihan Nurlela serta perangkat daerah terkait untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.
Salah satu tindakan konkret yang diambil adalah koordinasi langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS-MS) guna menangani sedimentasi sungai yang menjadi salah satu penyebab utama banjir.
Selain itu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung juga mengerahkan alat berat untuk membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat saluran air di beberapa titik krusial.
Gubernur Mirza juga telah mengajukan permohonan bantuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi curah hujan ekstrem yang memperparah kondisi banjir di Lampung.
Sinergi dengan TNI dan Polri juga terus dilakukan, terutama dalam proses evakuasi warga terdampak dan distribusi bantuan logistik di lokasi-lokasi pengungsian.
Sinergi Pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam Tanggap Darurat
Dalam upaya percepatan penanganan bencana, Wakil Gubernur Jihan Nurlela langsung turun ke lokasi terdampak untuk meninjau posko kesehatan, kesiapan alat berat, serta memastikan distribusi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pada 23 Februari 2025, Wagub Jihan memimpin Rapat Percepatan Penanganan Banjir di Kantor BPBD Provinsi Lampung, yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan pemerintah kabupaten/kota.
Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Gubernur Mirza menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari melalui Surat Keputusan Nomor: G/160/VI.08/HK/2025 tertanggal 24 Februari 2025.
Dengan adanya status ini, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin diperkuat, memungkinkan langkah-langkah penanganan lebih intensif dan cepat dilakukan.
Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Pesawaran, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung turut bersinergi dalam penanggulangan banjir.
Di Kota Bandar Lampung, misalnya, tiga korban meninggal dunia akibat banjir mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp 15 juta per keluarga korban.
Selain itu, bantuan sosial senilai Rp 2,1 miliar dari pemerintah pusat juga telah disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung, dengan alokasi untuk buffer stock logistik dan bantuan darurat di wilayah terdampak.
Komitmen Jangka Panjang untuk Pengurangan Risiko Banjir
Banjir yang terjadi di Lampung tidak hanya membutuhkan penanganan darurat, tetapi juga langkah-langkah mitigasi jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta lembaga terkait, diharapkan permasalahan banjir dapat lebih tertangani secara efektif.
Baca juga:
* RMD dan Menkes Budi Gunadi Sepakati Peningkatan Fasilitas Kesehatan untuk Warga Lampung
Dengan langkah-langkah konkret dan koordinasi yang solid antara Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota, harapan untuk mengurangi risiko bencana banjir semakin terbuka lebar.
Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan komitmennya untuk terus mengawal solusi berkelanjutan, pemulihan pasca banjir, serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
