Gunung Pesawaran via Bukit Seribu: Menawarkan Cerita Baru Pariwisata Lampung

Saya mendaki Gunung Pesawaran melalui jalur Bukit Seribu dengan satu pertanyaan yang sama seperti banyak kegelisahan pariwisata Lampung hari ini: mengapa perjalanan kita sering ramai, tetapi cepat selesai?

Di Tahura Wan Abdul Rachman, jalur ini menawarkan pendekatan berbeda. Perjalanan yang tidak hanya menambah destinasi, tetapi memperpanjang cerita tentang hutan, warga, dan cara lain membangun pengalaman wisata.

Saya diajak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, dan Kepala KPH Tahura WAR, Enny Puspasari, menemui kelompok tani hutan setempat, kepala desa Sinar Harapan, serta warga yang lahannya berada sebelum kawasan hutan.

Sejak awal, perjalanan ini memang tidak dimaksudkan untuk mengejar puncak, melainkan untuk membaca kemungkinan: bagaimana sebuah jalur dibuka, siapa yang terlibat, dan sejauh mana hutan dapat memberi manfaat tanpa harus dikorbankan.

Jalur Lain, Ritme Lain

Bukit Seribu belum menjadi jalur populer. Jalur ini belum viral, belum ramai, dan belum sepenuhnya siap menerima banyak orang.

Justru karena itu, ia menawarkan sesuatu yang mulai langka dalam pariwisata Lampung: sebuah proses.

Tahura Wan Abdul Rachman tidak sedang menambah wahana. Tidak pula membangun spot buatan agar mudah dibagikan di media sosial.

Yang ditawarkan adalah jalur alternatif. Pilihan lain bagi mereka yang ingin berjalan sedikit lebih pelan, menikmati perjalanan sebagai cerita, bukan sekadar pencapaian.

Dalam banyak destinasi, jalur tercepat sering menjadi jalur utama. Di Bukit Seribu, jalur ini belum menjadi apa-apa—dan mungkin memang tidak perlu dipaksa menjadi segalanya.

Cukup menjadi opsi.

Dan pilihan, dalam pariwisata, sering kali lebih berharga daripada keramaian.

Cerita Dimulai Sebelum Hutan

Menariknya, cerita perjalanan di Bukit Seribu justru dimulai sebelum memasuki kawasan hutan.

Di lahan warga yang dijadikan tempat berkemah, di parkiran yang dikelola secara kolektif, di diskusi ringan soal kesiapan jalur dan keselamatan.

Di titik ini, hutan belum “bekerja” sebagai atraksi. Yang bekerja justru relasi sosial: siapa mengelola, siapa bertanggung jawab, siapa nanti menerima tamu.

Nilai ekonomi hadir secara wajar. Tidak berlebihan, tidak memaksa. Cukup untuk memberi alasan bagi warga menjaga, bukan mengeksploitasi.

Ekonomi berada di tepi hutan, bukan di dalamnya. Dan itu membuat perbedaannya terasa.

Belajar dari Praktik yang Sudah Berjalan

Tahura Wan Abdul Rachman sebenarnya telah lebih dulu memiliki contoh pengelolaan jasa lingkungan yang berjalan relatif baik.

Beberapa jalur pendakian di desa lain sudah lebih dulu ramai dikunjungi berbagai kalangan, termasuk pendaki pemula dan perempuan muda dari generasi Z.

Manajemennya pun telah terbentuk: ada pengelola parkir, tiket masuk, pemandu lokal, hingga tim kebersihan dan evakuasi.

Di luar jalur pendakian, pengalaman serupa juga terlihat pada pengelolaan Taman Rusa Tahura WAR oleh Bungsu Group.

Berangkat dari inisiatif lokal yang diberi kepercayaan, taman rusa berkembang sebagai wisata edukatif yang tertib dan konsisten, tanpa kehilangan fungsi konservasinya.

Ini menjadi contoh bahwa ketika warga diberi peran yang jelas dan batas yang tegas, hutan tidak harus dipertentangkan dengan ekonomi—keduanya dapat berjalan beriringan.

Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat pendakian Bukit Seribu tidak diburu untuk segera dibuka. Jalur ini sedang dibaca, bukan dijual.

Ruang yang Sengaja Dibuka

Dalam konteks ini, Tahura Wan Abdul Rachman memberi pelajaran menarik tentang peran negara dalam pariwisata alam.

Negara tidak hadir sebagai pengelola tunggal yang mengambil alih seluruh ruang, tetapi juga tidak sepenuhnya melepas tanpa arah. Ada ruang yang sengaja dibuka dan dijaga batasnya.

Arah ini terlihat dari pilihan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, yang melalui pengelolaan Tahura WAR memberi kesempatan kepada warga sekitar hutan untuk memperoleh nilai ekonomi dari jasa lingkungan.

Bukan dengan membangun wahana besar atau mengubah wajah hutan, melainkan dengan memberi peran, izin, dan kepercayaan kepada kelompok masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan.

Pendekatan ini membuat ekonomi tidak masuk secara agresif ke dalam hutan, tetapi tumbuh di pinggirnya.

Warga terlibat sebagai pengelola parkir, pemandu, pengelola camping ground, hingga pengelola wisata edukatif.

Negara hadir sebagai pengatur irama, bukan pemain utama. Sehingga hutan tidak dipaksa bekerja terlalu keras, dan masyarakat tidak disingkirkan dari ruang hidupnya sendiri.

Jalur Bukit Seribu menjadi mungkin bukan karena dibangun besar-besaran, tetapi karena ruang pengelolaannya dibuka secara perlahan dan terukur.

Menambah Cerita, Bukan Menambah Beban

Dalam beberapa tulisan sebelumnya, saya banyak menyinggung pariwisata Lampung yang ramai tetapi singgahnya singkat.

Banyak destinasi, namun minim cerita perjalanan. Jalur pendakian Bukit Seribu, dalam kesederhanaannya, menawarkan jawaban kecil atas kegelisahan itu.

Ia tidak mengklaim diri sebagai solusi. Ia hanya menambah satu cerita.

Baca juga:
* Maksimalkan Ekowisata Tahura untuk PAD dan Konservasi, PR Penting Mirza-Jihan

Cerita tentang jalur yang belum ramai. Tentang warga yang bersiap sebelum wisata datang. Tentang hutan yang tidak dipaksa bekerja terlalu keras. Tentang perjalanan yang tidak harus cepat agar terasa berarti.

Mungkin jalur ini kelak akan ramai. Mungkin juga tidak. Tapi selama ia diperlakukan sebagai pilihan, bukan keharusan; sebagai proses, bukan target; maka Bukit Seribu telah menjalankan perannya dengan baik.

Di tengah pariwisata yang sering tergesa mengejar angka, Tahura Wan Abdul Rachman lewat jalur ini mengingatkan: kadang yang dibutuhkan bukan destinasi baru, melainkan cara baru untuk bercerita.

Perjalanan tidak lagi dipaksa menjadi produk, konten, atau target angka—tetapi kembali menjadi pengalaman personal, proses, dan cerita.

—
Penulis: Yopie Pangkey
Travel Blogger & Pemerhati Pariwisata Lampung

Cek lokasinya: