Provinsi Lampung, dengan hamparan perkebunan dan hutan yang luas, menyimpan potensi ekonomi yang besar. Namun, isu deforestasi terus menghantui, menghambat akses produk lokal ke pasar global.
Uni Eropa, sebagai salah satu mitra dagang utama, telah memperketat regulasi melalui European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Kebijakan ini mengancam ekspor komoditas yang terkait dengan deforestasi, sehingga produk dari wilayah yang tidak memiliki ketelusuran yang jelas bisa ditolak masuk ke pasar Eropa.
Komoditas yang diatur dalam EUDR tersebu meliputi kayu, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, produk daging (terutama kerbau). Sedangkan untuk agroforestri di Lampung, terdiri dari kopi, kakao, dan karet.
Sebagai respons terhadap tantangan ini, Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) hadir sebagai solusi. Perangkat ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan, berikut turunannya, berasal dari sumber yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Dalam format elektroniknya (E-STDB), dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memenuhi persyaratan perdagangan internasional, khususnya ke Eropa yang semakin ketat dalam standar keberlanjutan.
Namun, penerapan E-STDB di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak petani yang belum tersentuh informasi pentingnya STDB. Selain itu luasan dan kontur lahan juga menjadi kendala dalam proses verifikasi.
Di sinilah sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak menjadi sangat krusial untuk memastikan petani sudah tersosialisasi dan memiliki data ketelusuran yang diperlukan.
Sinergi Lampung Hijau: WRI, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan Bersatu Padu
Menjawab tantangan tersebut, World Resources Institute (WRI) Indonesia memfasilitasi ‘Lokakarya Akselerasi Penerbitan STDB pada Persetujuan Perhutanan Sosial‘ di Hotel Horison pada Rabu (26/2/2025).
Lokakarya ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Dinas Perkebunan se-Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan dan 10 KPH Provinsi Lampung, swasta (offtaker kopi dan kakao), NGO, dan akademisi dari Universitas Lampung.
Pertemuan ini bertujuan mempercepat implementasi E-STDB di Lampung agar produk perkebunan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat bersaing di pasar global.
Diskusi hangat mewarnai pertemuan. Para peserta bertukar pikiran, mencari solusi terbaik untuk mempercepat pendaftaran E-STDB. Berbagai kendala diidentifikasi, mulai dari kurangnya pemahaman petani hingga kompleksitas prosedur.
Di tengah diskusi, secercah harapan muncul dari Kabupaten Pesawaran.
Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran, Roslinawati, serta Kepala KPH Pesawaran, Iskandar, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan keberhasilan sinergi mereka.
Sinergi ini berhasil mendaftarkan 1.120 pekebun di lahan perhutanan sosial dengan luas total 1.382,41 hektare di Pesawaran.
Keberhasilan ini menjadikan Pesawaran sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil menginput data perhutanan sosial ke dalam sistem E-STDB.
Ini adalah bukti nyata bahwa penerapan Integrated Area Develpment (IAD) berbasis kehutanan di Kabupaten Pesawaran membuahkan hasil luar biasa.
Pemprov Lampung dan Pemkab Pesawaran bekerja bersama, bahu membahu, membantu petani hutan meningkatkan kapasitas kelola kawasan dan kelola usaha. Serta membantu menginput data ketelusuran produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) ke dalam sistem E-STDB.
E-STDB: Bukan Sekadar Target, Tapi Kesejahteraan dan Kelestarian
Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, penerapan STDB di perhutanan sosial merupakan langkah strategis dalam memastikan keterpaduan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan.
Yanyan mengungkapkan bahwa saat ini, lebih dari 86% blok kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sudah memiliki aktivitas manusia di dalamnya. Dengan perhutanan sosial, masyarakat memiliki kesempatan mengelola hutan secara legal dan berkelanjutan.
“Penerbitan STDB menjadi bukti komitmen kami dalam memastikan produk hasil hutan bukan kayu dapat bersaing di pasar internasional,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa di Lampung saat ini terdapat 451 persetujuan perhutanan sosial yang mencakup luas 209.408,63 hektare dan melibatkan hampir 96 ribu kepala keluarga.
Dengan potensi tambahan sekitar 159 ribu hektare lagi, Lampung memiliki peluang besar dalam mengembangkan sektor perhutanan sosial untuk mendukung kesejahteraan petani dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan.
Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 123/Kpts/PI.400/12/2024 tentang Pedoman Penerbitan STDB untuk Perhutanan Sosial semakin memperkuat dasar hukum bagi petani di wilayah ini.
STDB merupakan alat penting untuk menunjukkan ketelusuran produk yang berasal dari lahan bebas deforestasi.
Pesawaran Jadi Contoh, KPH Lain Diminta Segera Menyusul
Pesawaran kini menjadi contoh sukses, dengan berhasil menginput STDB untuk 1.120 pekebun dengan luas total 1.382,41 hektare. Keberhasilan ini mendorong harapan agar 16 KPH lainnya di Lampung turut serta dalam proses percepatan STDB.
“Kami sudah meminta seluruh KPH untuk merapat ke dinas perkebunan kabupaten agar data yang dimiliki KPH bisa masuk ke sistem E-STDB,” kata Yanyan.
Baca juga:
* Petani Hutan Sosial Lampung Siap Hadapi EUDR, Dishut Perjuangkan eSTDB
Yanyan kemali menegaskan bahwa E-STDB bukanlah perizinan, melainkan alat yang memperlihatkan ketelusuran dan kepastian bahwa produk yang dihasilkan benar-benar berasal dari lahan yang bebas dari deforestasi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi, dan mereka sangat mendukung langkah yang telah kami lakukan di Pesawaran,” ia menuturkan.
“Semoga ini bisa diadopsi oleh seluruh kabupaten di Lampung agar petani agroforestri mendapatkan kepastian terhadap penerimaan pasar melalui E-STDB,” pungkasnya.
