Dunia Menoleh ke Hutan
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mulai mengubah cara pandang terhadap hutan. Hutan bukan lagi sekadar ruang hijau atau kawasan konservasi, tetapi mulai diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi global. Sebagai penyerap karbon, penyedia air, hingga penopang sistem pangan.
Narasi ini berkembang seiring meningkatnya tekanan krisis iklim dan dorongan menuju ekonomi rendah karbon. Hutan kini masuk dalam perhitungan investasi, pasar karbon, hingga strategi pembangunan negara.
Namun pertanyaannya sederhana: ketika dunia mulai menghargai hutan sebagai aset ekonomi, di mana posisi Lampung?
Lampung: Antara Potensi dan Kenyataan
Secara geografis, Lampung memiliki posisi strategis dalam lanskap kehutanan Sumatera.
Kawasan seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas sangat penting bagi biodiversitas, juga memiliki nilai ekonomi ekologis yang besar.
Namun data menunjukkan kenyataan yang lebih kompleks.
Sepanjang 2001–2023, Lampung kehilangan sekitar 303 ribu hektare tutupan pohon, dengan emisi mencapai 161 juta ton CO₂e.
Bahkan, kondisi terkini menunjukkan:
- lebih dari 37% hutan mengalami kerusakan
- hampir separuh kawasan hutan telah berubah fungsi
- kehilangan hutan terus terjadi meski dalam skala lebih kecil tiap tahun
Alih fungsi lahan menjadi penyebab utama. Terutama untuk perkebunan sawit, tebu, dan aktivitas ilegal.
Di titik ini, muncul ironi: saat dunia mulai “menghargai” hutan, Lampung justru masih kehilangan hutannya.
(Sumber: https://lampung.idntimes.com/news/lampung/kondisi-hutan-lampung-memprihatinkan-hanya-20-persen-asli-c1c2-01-g4h89-kgdz9p)
Ketika Ekonomi Justru Menggerus Hutan
Selama ini, hutan sering dikorbankan atas nama pertumbuhan ekonomi.
Ekspansi perkebunan, pertambangan, hingga proyek investasi besar masih menjadi pendorong utama deforestasi di Indonesia.
Di Lampung, pola ini terlihat jelas: izin pengelolaan hutan dalam skala besar, dominasi korporasi, dan adanya konflik agraria.
Dalam banyak kasus, masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Kehilangan ruang hidup sekaligus akses terhadap sumber daya.
Narasi “hutan sebagai ekonomi masa depan” berisiko menjadi paradoks jika tidak disertai perubahan sistem.
Harga yang Harus Dibayar
Kerusakan hutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga ekonomi itu sendiri.
Di Lampung, dampaknya sudah terasa:
- banjir dan longsor meningkat setiap tahun
- kerusakan pertanian dan infrastruktur
- sedimentasi bendungan yang mengancam irigasi
- konflik manusia dan satwa yang makin sering terjadi
Nilai ekonomi dari kerugian ini seringkali jauh lebih besar dibanding keuntungan jangka pendek dari eksploitasi lahan.
Artinya, kita sebenarnya sedang menghadapi satu kenyataan: ekonomi yang merusak hutan justru merugikan ekonomi itu sendiri.
Baca juga:
* Way Kambas di Persimpangan: Dari Hutan ke Pasar Karbon
Menuju Bioekonomi: Peluang atau Ilusi Baru?
Di tengah pergeseran global, muncul satu konsep yang semakin sering dibicarakan: bioekonomi.
Bioekonomi merujuk pada sistem ekonomi yang bertumpu pada sumber daya hayati. Seperti hutan, pertanian, dan keanekaragaman hayati, yang dikelola secara berkelanjutan untuk menghasilkan nilai tambah.
Dalam kerangka ini, hutan tidak lagi dilihat sebagai lahan yang harus ditebang, melainkan sebagai aset yang terus “hidup” dan menghasilkan.
Dari hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan, hingga potensi karbon.
Bagi daerah seperti Lampung, bioekonomi seharusnya membuka peluang baru.
Produk seperti kopi hutan, madu, hingga ekowisata berbasis komunitas bisa menjadi bagian dari rantai ekonomi global yang lebih hijau.
Namun pertanyaannya, apakah Lampung benar-benar siap?
Tanpa tata kelola yang kuat, bioekonomi berisiko hanya menjadi istilah baru yang menutupi praktik lama. Di mana sumber daya tetap dieksploitasi, tetapi dengan label yang lebih ramah lingkungan.
Baca juga:
* Apa Itu Bioekonomi? Pengertian, Contoh, Manfaat, dan Potensinya di Indonesia
Harapan dari Perhutanan Sosial
Di tengah tekanan tersebut, muncul satu pendekatan yang mulai berkembang: perhutanan sosial.
Di Lampung, sekitar 209 ribu hektare hutan telah dikelola melalui skema ini
Konsepnya sederhana: memberikan akses kelola kepada masyarakat dengan prinsip keberlanjutan.
Jika dijalankan dengan serius, ini bisa menjadi model ekonomi baru: agroforestri, hasil hutan bukan kayu (HHBK), ekowisata berbasis masyarakat.
Namun tantangannya masih besar: akses belum merata, implementasi belum optimal, tekanan pasar tetap tinggi.
Jadi, Posisi Lampung di Mana?
Lampung saat ini berada di persimpangan.
Di satu sisi memiliki kekayaan hutan, potensi ekonomi hijau, posisi strategis dalam transisi global
Namun di sisi lain deforestasi masih berlangsung, konflik lahan belum selesai, model ekonomi lama masih dominan
Jika tidak ada perubahan, Lampung berisiko hanya menjadi: penyedia sumber daya murah dalam ekonomi global, tanpa banyak menikmati manfaatnya.
Catatan Akhir: Siapa yang Akan Diuntungkan?
Dunia boleh saja menyebut hutan sebagai masa depan ekonomi.
Namun tanpa keadilan dan pengelolaan yang benar, narasi itu bisa berubah menjadi:
sekadar wajah baru dari eksploitasi lama.
Baca juga:
* Kisah Idoy Petani Kemiri: Merawat Hutan, Menghidupi Keluarga
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah hutan penting bagi ekonomi.
Tetapi:
siapa yang akan diuntungkan dari “ekonomi hutan” itu?
Dan bagi Lampung, jawabannya akan ditentukan hari ini. Bukan nanti.
Dunia mulai menghitung nilai ekonomi hutan. Tapi jika kerusakan terus terjadi, siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Apakah Lampung akan jadi bagian dari solusi, atau hanya korban dari ekonomi global? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
—
Penulis: Yopie Pangkey, pemerhati perhutanan Lampung dan travel blogger.
#EkonomiHijau #InvestasiHijau #HutanLampung
