Perjalanan ke sebuah destinasi wisata sering kali menjadi kisah tersendiri yang mewarnai pengalaman yang didapat. Ambil contoh Pantai Teluk Hantu Punduh Pidada, sebuah pantai yang indah sejauh 87 kilometer dari Kota Bandarlampung, yang menjanjikan keindahan alam yang tak terlukiskan. Rutenya, meskipun sederhana di atas peta, ternyata menyimpan dinamika yang menggelitik suasana hati.
Awalnya, perjalanan saya terasa mulus dan menyenangkan. Jalan provinsi sepanjang 70 kilometer yang dilalui seperti sahabat yang ramah, menyapa dengan permukaan aspal yang rata. Di sepanjang jalan, suasana desa-desa seperti menawarkan cerita kehidupan sederhana, dengan sawah hijau membentang sejauh mata memandang.
Namun, ketika menyisakan 17 kilometer terakhir, jalan mulai menunjukkan karakternya yang berbeda. Ini adalah jalan kabupaten, yang meskipun pendek, seolah menjadi ujian terberat bagi semangat kami.
Awalnya, jalan masih terasa mulus dan sesekali bergelombang, seolah meminta kami memperlambat laju kendaraan. Namun, tak lama kemudian, lubang-lubang kecil dan besar mulai bermunculan seperti jerawat di wajah remaja.
Ketika roda kendaraan mulai bertemu jalanan yang rusak berat, semua kenyamanan lenyap berganti dengan guncangan yang memaksa kami menggenggam erat kursi. Jalan ini lebih menyerupai jalur off-road, dengan lubang yang dalam. Suara ban yang berdecit dan suspensi yang bekerja keras menjadi musik pengiring perjalanan kami.
Pengalaman ini adalah potret kecil dari kenyataan yang dihadapi banyak warga Lampung. Kondisi jalan provinsi yang sebagian besar sudah cukup baik sering kali tidak diimbangi dengan kualitas jalan kabupaten dan kota. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan besar bagi distribusi logistik, mobilitas masyarakat, arus kunjungan wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kesenjangan Infrastruktur Jalan di Lampung
Beberapa waktu lalu, saya mewawancara Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufiqullah. Dalam kesempatan tersebut saya disuguhkan data bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi di Lampung pada Januari 2025 tercatat 78,47%.
Angka ini memang menunjukkan penurunan tipis sebesar 0,17% dari Desember 2023, tetapi tetap jauh lebih baik dibandingkan potensi penurunan kualitas hingga 4%.
Sebaliknya, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2023 mengungkap bahwa dari total jalan kabupaten/kota di Lampung, hanya 25,93% yang berada dalam kondisi baik. Sisanya, 21,48% dalam kondisi sedang, 9,95% rusak ringan, dan 42,65% rusak berat.
Perbandingan tersebut mempertegas jurang kualitas antara jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Jika jalan provinsi yang rusak berat hanya 21,53%, maka jalan kabupaten/kota yang rusak berat mencapai hampir dua kali lipatnya. Padahal, jalan-jalan kabupaten ini kerap menjadi penghubung utama menuju daerah pedesaan dan kawasan padat penduduk.
Pentingnya Sinergi dan Perencanaan Prioritas
Untuk menjawab tantangan ini, sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat menjadi solusi yang tidak dapat ditawar. Alokasi APBD 2024 di Lampung menunjukkan komitmen perbaikan infrastruktur.
Dari jumlah ini, Rp480,14 miliar dialokasikan untuk jalan provinsi, sedangkan kabupaten/kota mendapatkan porsi beragam. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mealokasikan anggaran Rp267,56 miliar, Kota Bandar Lampung Rp215,79 miliar, Lampung Tengah Rp124,11 miliar, Way Kanan Rp122,48 miliar, dan Lampung Selatan Rp101,52 miliar. Sisanya, kabupaten/kota lain mengalokasikan anggaran di bawah Rp100 miliar. Yang tentu saja total anggaran ini masih tidak cukup untuk memperbaiki seluruh jalan rusak.
Jumlah ini masih perlu diiringi dengan pengelolaan yang efektif dan strategi yang tepat sasaran. Prioritas harus diberikan pada jalan-jalan yang melewati wilayah padat penduduk dan menjadi jalur distribusi utama. Mendukung visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo, Taufiqullah dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data.
Taifiqullah mengungkapkan, Dinas BMBK akan memprioritaskan perbaikan jalan di daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Dengan jalan yang layak, distribusi bahan pangan bisa berjalan lancar. Ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi local.
Selain itu, pengelolaan anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci. Taufiqullah menerangkan, Dinas BMBK akan melihat prioritas ruas jalan mana saja yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Menurutnya, semua jalan itu penting. Tetapi mana yang paling mendesak, itu yang akan kita dahulukan.
Akses Jalan, Kunci Pembangunan Berkelanjutan
Perbaikan infrastruktur jalan bukan hanya soal kenyamanan berkendara, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi pangan, membuka akses bagi sektor pertanian, memperlancar arus wisatawan ke destinasi wisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengalaman perjalanan saya menjadi pengingat bahwa jalan rusak bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah tantangan nyata yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Di tengah tantangan ini, masyarakat Lampung kini menantikan gebrakan dari Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), untuk menangani permasalahan jalan ini.
Harapan besar tertuju padanya untuk memberikan solusi yang nyata, bukan sekadar janji. Dengan melibatkan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Sehingga masyarakat Lampung dapat menikmati infrastruktur yang lebih adil dan merata.
* Penulis: Yopie Pangkey, Pelaku Wisata di Lampung
