Pariwisata Lampung hari ini tidak kekurangan aktivitas. Event digelar hampir sepanjang tahun, destinasi baru bermunculan, cafe dan reto baru tumbuh di mana-mana, promosi digital masif, dan arus kunjungan terus bergerak.
Angka-angka statistik menunjukkan pertumbuhan, media sosial dan media konvensional memantulkan keramaian, dan ruang publik tampak hidup.
Namun, di balik dinamika itu, satu pertanyaan kebijakan semakin mengemuka: mengapa keramaian tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi perjalanan yang panjang dan berdampak luas?
Pertanyaan ini menandai pergeseran persoalan. Tantangan utama pariwisata Lampung bukan lagi soal promosi atau jumlah program, melainkan soal kepemimpinan kebijakan:
bagaimana seluruh potensi, aktor, dan sektor diorkestrasi dalam satu arah yang konsisten.
Banyak Aktor, Minim Irama
Ekosistem pariwisata Lampung sesungguhnya sangat kaya. Pemerintah daerah, pelaku usaha, biro perjalanan, pengelola destinasi, komunitas kreatif, akademisi, hingga media, seluruhnya membentuk pengalaman wisatawan.
Pasarnya pun beragam, dari wisatawan jarak dekat hingga wisatawan minat khusus yang berpotensi tinggal lebih lama.
Namun, kekayaan ini masih bergerak dalam logika sektoral.
Event dirancang sebagai agenda mandiri, promosi berjalan sendiri, sementara konektivitas paket perjalanan lintas wilayah dan lintas pengalaman belum terbangun kuat.
Pariwisata Lampung pun tumbuh sebagai fragmen, bukan sebagai sistem perjalanan yang utuh.
Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan absennya simpul orkestrasi. Satu mekanisme yang mampu menyatukan perencanaan, regulasi, dan pelaksanaan lintas sektor ke dalam satu kompas tujuan.
Orkestrasi, Bukan Sekadar Koordinasi
Koordinasi memastikan semua aktor hadir. Orkestrasi memastikan semua kebijakan bergerak.
Orkestrasi kebijakan berarti setiap keputusan—dari transportasi, tata ruang, perizinan, hingga promosi—diuji terhadap satu tujuan bersama: memperpanjang lama tinggal, memperluas rute perjalanan, dan memperbesar sebaran belanja wisatawan.
Tanpa kerangka ini, kebijakan mudah terjebak pada keberhasilan semu. Kunjungan meningkat, tetapi struktur perjalanan tetap pendek dan terfragmentasi.
Blind Spot Pascakunjungan
Strategi promosi dan event-based tourism terbukti efektif menarik wisatawan. Namun, kebijakan kerap berhenti pada fase kedatangan, bukan pada fase pascakunjungan.
Di lapangan, belanja wisatawan bisa besar, tetapi terkonsentrasi dan singkat. Pola ini menghasilkan dampak ekonomi yang episodik, bukan berkelanjutan.
Tantangan kebijakan justru berada pada bagaimana wisatawan diarahkan untuk menambah malam tinggal, memperluas rute, serta menyebarkan belanja ke lebih banyak pelaku lokal.
Pariwisata tidak cukup hanya mendatangkan orang. Pariwisata harus mampu mengajak mereka tinggal, bergerak, dan kembali.
Baca juga:
* Siapa Wisatawan Lampung, dan Mengapa Tidak Tinggal Lama?
Membaca Pola Wisatawan sebagai Basis Kebijakan
Wisatawan mandiri dan wisatawan terorganisasi bukan sekadar kategori pasar, melainkan dasar perumusan kebijakan.
Wisatawan mandiri mudah datang, tetapi cenderung singkat dan terkonsentrasi.
Wisatawan terorganisasi memiliki potensi lama tinggal dan sebaran belanja yang lebih luas, namun sangat sensitif terhadap biaya, kepastian program, dan kemudahan regulasi.
Kebijakan yang tidak membedakan kedua pola ini akan terus menghasilkan paradoks: kunjungan tinggi, lama tinggal rendah.
Deregulasi sebagai Instrumen Arah
Kepemimpinan kebijakan juga menuntut keberanian menata ulang regulasi.
Perizinan usaha, struktur pajak daerah, tata kelola destinasi, hingga skema kolaborasi antarpelaku bukanlah isu teknis semata, melainkan instrumen yang membentuk arah pariwisata.
Deregulasi dalam konteks ini bukan berarti melonggarkan pengawasan, melainkan menyederhanakan proses agar investasi dan kolaborasi diarahkan pada pengalaman wisata yang memperpanjang tinggal, bukan sekadar mengejar volume.
Di sinilah kebijakan berfungsi sebagai kurator arah, bukan sekadar penjaga prosedur.
Kepemimpinan dalam Ekosistem ABCGM
Kepemimpinan kebijakan tidak berjalan sendiri. Ini hanya bekerja ketika mampu menggerakkan ekosistem ABCGM (academician, business, community, government, dan media) dalam satu kerangka perjalanan bersama.
Akademisi menyediakan basis data dan evaluasi, komunitas memproduksi pengalaman, pelaku usaha mengonversi nilai ekonomi, media membentuk persepsi, sementara pemerintah memastikan seluruh proses berjalan dalam satu orkestrasi kebijakan.
Pendekatan lintas-pemerintahan menjadi kunci agar pariwisata tidak berhenti sebagai urusan satu dinas, melainkan sebagai agenda pembangunan daerah.
*Baca juga:
Banyak Destinasi, Minim Cerita Perjalanan: PR Pariwisata Lampung
Dari Keramaian ke Sistem
Lampung sejatinya telah memiliki modal dasar pariwisata: destinasi, pasar, dan energi sosial.
Tantangannya kini bukan lagi menambah aktivitas, melainkan memastikan seluruh potensi itu bergerak dalam satu sistem.
Di titik inilah kepemimpinan kebijakan diuji. Bukan oleh seberapa banyak program dijalankan, tetapi oleh seberapa jauh kebijakan mampu mengubah keramaian menjadi perjalanan, kunjungan menjadi tinggal, dan potensi menjadi dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Tanpa orkestrasi, pariwisata akan terus ramai.
Dengan kepemimpinan kebijakan, pariwisata mulai bekerja maksimal.
—
Penulis: Yopie Pangkey
Travel Blogger & Pengamat Pariwisata Lampung
