Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengubah pendekatan pembangunan infrastruktur jalan dari sekadar mengejar pembangunan fisik menjadi menekankan keberlanjutan.
Strategi ini ditempuh untuk mendorong peningkatan kemantapan jalan secara lebih konsisten, khususnya di wilayah dengan beban lalu lintas tinggi.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, perubahan pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai target kemantapan jalan di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 98 persen pada 2026.
“Pembangunan jalan tidak cukup hanya selesai dibangun. Harus dipastikan juga daya tahannya, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama oleh masyarakat,” ujar Mirza saat meninjau ruas jalan Kalirejo–Bangun Rejo di Kecamatan Kalirejo, Jumat (3/4/2026).
Peninjauan dilakukan di tengah percepatan pembangunan sejumlah ruas jalan provinsi yang dinilai strategis dalam menopang konektivitas antarwilayah.
Ruas Kalirejo–Bangun Rejo, misalnya, terhubung dengan jalur Kalirejo–Padang Ratu, Bangun Rejo–Wates, hingga Kalirejo–Pringsewu.
Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah menangani ruas Padang Ratu–Kalirejo dan Padang Ratu–Pekurun Udik.
Ketiga ruas ini merupakan jalur distribusi penting bagi aktivitas pertanian, perkebunan, dan perdagangan di wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya.
Beban Lalu Lintas Tinggi
Berdasarkan data teknis 2026, penanganan ruas Kalirejo–Bangun Rejo sepanjang 5,53 kilometer dilakukan dengan konstruksi beton kaku (rigid pavement) dengan nilai Rp57,75 miliar.
Sementara itu, ruas Padang Ratu–Pekurun Udik sepanjang 3,5 kilometer dibangun dengan anggaran Rp38,39 miliar, dan ruas Padang Ratu–Kalirejo sepanjang 6,5 kilometer dengan nilai Rp66,69 miliar.
Pemilihan jenis konstruksi tersebut didasarkan pada tingginya lalu lintas harian rata-rata (LHR), termasuk kendaraan berat yang selama ini menjadi faktor utama kerusakan jalan.
Menurut Mirza, pendekatan berbasis data lalu lintas menjadi penting agar spesifikasi jalan yang dibangun mampu menahan beban dalam jangka panjang.
“Tahun ini kita mulai lebih cepat. April sudah berjalan, karena ini memang kebutuhan masyarakat,” katanya.
Secara provinsi, tingkat kemantapan jalan pada 2025 tercatat sekitar 75 persen. Pemerintah menargetkan pembangunan hampir 200 kilometer jalan pada 2026 untuk mendorong peningkatan hingga 86 persen.
Adapun di Lampung Tengah, capaian kemantapan jalan saat ini berada di angka 89 persen.
Baca juga:
* Jalan Nasional Mulus, Jalan Kabupaten Rusak: Membaca Jurang Infrastruktur di Lampung
Tekankan Perawatan
Meski demikian, Mirza menekankan bahwa peningkatan kemantapan jalan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik. Perawatan jalan secara berkala dinilai menjadi faktor penentu keberlanjutan infrastruktur.
Mirza menyebutkan tiga faktor utama penyebab kerusakan jalan, yakni kualitas konstruksi, sistem drainase, dan beban kendaraan.
Kondisi drainase yang buruk kerap memicu genangan air yang merusak struktur jalan.
Di sisi lain, kendaraan dengan muatan berlebih mempercepat penurunan kualitas jalan, terutama pada ruas dengan intensitas distribusi tinggi.
Karena itu, pemerintah meminta seluruh material konstruksi yang digunakan telah melalui uji laboratorium untuk memastikan kesesuaian standar.
Selain itu, pengawasan terhadap kendaraan overloading juga dinilai perlu diperkuat.
“Kalau tidak dijaga bersama, jalan yang baru dibangun bisa cepat rusak,” ujar Mirza.
Baca juga:
* 3 Ruas Jalan Lampung Tengah Diperbaiki, Distribusi Hasil Tani Dipercepat
Dampak Ekonomi
Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ruas-ruas yang ditangani merupakan jalur utama distribusi hasil pertanian dan perkebunan, sehingga keberadaan infrastruktur yang lebih baik berpotensi menekan biaya logistik dan mempercepat arus barang.
Selain itu, akses yang lebih baik juga mendukung mobilitas pelajar dan masyarakat dalam mengakses layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.
“Jalan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membuka akses ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Mirza.
Gubernur Mirza berharap, dengan pendekatan yang menggabungkan pembangunan dan perawatan, manfaat infrastruktur jalan dapat dirasakan dalam jangka lebih panjang, sekaligus mengurangi beban anggaran akibat perbaikan berulang.
