Hama yang menyerang dan angin kencang yang kerap bertiup di kawasan pesisir Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, tidak menyurutkan semangat para petani hutan untuk merawat tanaman mereka.
Di Dusun Panglon, Desa Batu Raja, anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Tunas Muda terus mengembangkan pola agroforestri dengan menanam berbagai komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) di bawah naungan pepohonan hutan.
Di lahan demplot seluas sekitar 10 hektare, berbagai tanaman seperti pala, kakao, cengkeh, kemiri, petai, pinang hingga alpukat tumbuh berdampingan.
Selain menjaga tutupan vegetasi, sistem agroforestri ini juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mendapat perhatian dari pemerintah.
Dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI Bandar Lampung, Dudi Iskandar, menekankan pentingnya menjaga dan merawat tanaman yang telah dikembangkan melalui kegiatan demplot agroforestri.
“Tanaman ini pada dasarnya milik bapak-bapak semua, jadi harus dijaga dan dirawat dengan baik. Kalau nanti sudah panen, hasilnya juga kembali untuk bapak-bapak,” ujarnya saat berbincang dengan para petani hutan, Rabu (11/3/2026).
“Mudah-mudahan dari sini bisa membawa rezeki, termasuk untuk menyekolahkan anak-anak,” harapnya.
Agroforestri sebagai Harapan Ekonomi Petani Hutan
Ketua KTH Tunas Muda, Muamar Leonardo, mengatakan pola agroforestri dipilih karena mampu memadukan fungsi ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Beragam komoditas bernilai ekonomi ditanam secara berdampingan tanpa menghilangkan fungsi ekologis kawasan hutan.
Namun demikian, pengembangan komoditas tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan.
Salah satu yang paling sering dihadapi petani adalah serangan hama pada tanaman pala, serta kondisi angin kencang yang cukup kuat di wilayah pesisir Punduh Pidada.
Meski demikian, para petani tetap berupaya merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil dalam jangka panjang.
Tantangan Kelembagaan dan Pemasaran HHBK
Selain persoalan budidaya, tantangan juga muncul pada aspek kelembagaan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu.
Ketua Gapoktanhut Pujo Makmur dari Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Maryadi, mengungkapkan bahwa kelompoknya masih menghadapi keterbatasan dalam menghimpun komoditas HHBK dari para petani untuk dipasarkan secara kolektif.
Menurutnya, kapasitas kelembagaan dan jaringan pemasaran masih perlu diperkuat agar kelompok tani hutan dapat berperan sebagai pengumpul sekaligus penggerak ekonomi bagi anggotanya.
Hilirisasi Produk HHBK
Tantangan lain juga disampaikan oleh Ketua Gapoktanhut Alam Pala Lestari dari Desa Penyandingan, Kecamatan Marga Punduh, Saeful Hamzah atau Ipul.
Ipul menilai potensi nilai tambah komoditas hutan rakyat belum sepenuhnya tergarap karena keterbatasan sarana pengolahan.
“Kami masih kekurangan mesin pengolah untuk meningkatkan nilai jual hasil hutan bukan kayu. Kalau ada fasilitas pengolahan, tentu harga produk bisa lebih baik,” ujarnya.
Penguatan Peran KPH di Tingkat Tapak
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Dudi Iskandar menekankan pentingnya penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai pengelola kawasan hutan di tingkat tapak.
Menurutnya, KPH memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan dalam mendampingi kelompok tani hutan, memperkuat kelembagaan, hingga membantu pengembangan usaha berbasis hasil hutan.
Ia menambahkan bahwa pengembangan demplot agroforestri di Pesawaran juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bioekonomi berbasis hutan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
“Kalau lahan 10 hektare ini berhasil dikelola dengan baik, itu bisa menjadi contoh. Kalau ini berkembang menjadi gerakan masyarakat, nanti membangun industrinya juga lebih mudah,” kata Dudi.
Menurutnya, pemerintah saat ini juga mendorong penguatan ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.
“Ketahanan pangan masyarakat itu penting. Kalau masyarakat kuat dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, itu juga menjadi bagian dari ketahanan bangsa,” ujarnya.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Agenda FOLU Net Sink
Pengembangan agroforestri tersebut juga mendapat dukungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Di tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan Pesawaran turut merespons agenda nasional FOLU Net Sink 2030 dengan mendorong pengembangan agroforestri dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh kelompok tani hutan.
Baca juga:
* KTH Tunas Muda Wujudkan Demplot Agroforestri, Bangkitkan Ekonomi Petani Hutan Batu Raja Punduh Pidada
Program FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan kebijakan nasional yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap karbon bersih pada 2030 melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Dudi memastikan dukungan pemerintah terhadap kelompok tani hutan akan terus diperkuat melalui berbagai program bantuan dan pendampingan.
“Kami di BPHL akan terus memperjuangkan agar kelompok tani mendapat dukungan program. Setelah bantuan turun, peran penting ada di KPH karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat,” katanya.
Ia berharap penguatan peran KPH dapat mendorong pengelolaan hutan yang lebih produktif sekaligus berkelanjutan di Pesawaran.
“Kalau KPH kuat dan masyarakat aktif mengelola hutan melalui berbagai usaha kehutanan, saya yakin kawasan hutan bisa tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
