Ekspor perdana 47.250 ton urea dilepas dari Bontang. PM Australia sampai menelepon Prabowo langsung.
Rabu, 14 Mei 2026, Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur jadi saksi pengiriman perdana pupuk urea Indonesia ke Australia. Sebanyak 47.250 ton urea produksi PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) diberangkatkan, senilai sekitar Rp600 miliar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas langsung pengiriman itu.
Ini bukan sekadar transaksi dagang biasa. Pengiriman tersebut adalah bagian dari perjanjian government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia, dengan komitmen awal 250.000 ton yang ditargetkan naik menjadi 500.000 ton.
Nilainya, jika seluruh komitmen terpenuhi, mencapai sekitar Rp7 triliun.
Kenapa Australia Butuh Pupuk dari Indonesia?
Tekanan geopolitik global sedang memperketat rantai pasok pupuk di banyak negara. Konflik di Timur Tengah berdampak pada pasokan energi, dan sebagian besar pupuk urea dibuat dari gas alam.
Australia, yang sangat bergantung pada impor pupuk untuk sektor pertaniannya, mencari pemasok yang stabil.
Indonesia ada di posisi yang pas. Produksi urea nasional tahun ini ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton.
Ada surplus 1,5 juta ton yang bisa disalurkan ke pasar ekspor tanpa mengganggu pasokan petani dalam negeri.
Hal itu yang membuat PM Australia Anthony Albanese menelepon langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan terima kasih.
Menteri Pertanian Australia Julie Collins juga menelepon Menteri Amran Sulaiman dengan pesan serupa.
“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” kata Amran saat pelepasan ekspor.
Harga Pupuk Dalam Negeri Turun, Bukan Naik
Yang menarik, di tengah kesepakatan ekspor besar ini, pemerintah justru menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Volume pupuk bersubsidi juga bertambah 700 ribu ton.
Kebijakan ini tidak menambah beban APBN. Pemerintah melakukan reformasi skema subsidi dengan memangkas komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda.
Reformasi tersebut diproyeksikan menghemat hingga Rp14 triliun.
Pada awal pemerintahan Prabowo, alokasi pupuk bersubsidi sudah dinaikkan dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton, sebuah langkah yang memperluas jangkauan penerima manfaat ke sekitar 160 juta orang yang hidupnya terkait sektor pertanian.
Reformasi Tata Kelola yang Jadi Fondasi
Ekspor ini tidak muncul dari ruang hampa. Di baliknya ada serangkaian pembenahan yang sudah berjalan.
Pemerintah menderegulasi 145 aturan lintas kementerian untuk mempercepat distribusi pupuk. Jalur distribusi dipangkas menjadi: Kementan, Pupuk Indonesia, Gapoktan atau Koperasi, lalu langsung ke petani.
Tujuh proyek revitalisasi industri pupuk juga sedang berjalan dengan total investasi Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia, Pusri Palembang, Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, dan Pupuk Kujang.
Pabrik lama yang boros energi diganti dengan fasilitas baru yang efisiensinya 26 persen lebih baik.
Jika seluruh reformasi berjalan sesuai target, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035.
Negara Lain Juga Antre
Australia bukan satu-satunya yang melirik. Amran menyebut India sudah menghubunginya langsung, meminta 500.000 ton. Filipina, Brasil, Bangladesh, dan beberapa negara lain juga masuk daftar yang menyatakan minat.
Presiden Prabowo menyampaikan soal ini saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Baca juga:
* Rp9,5 Triliun untuk 7 Komoditas: Ambisi Besar Hilirisasi Pertanian Indonesia
“Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada di pihak yang bisa memberi bantuan,” kata Prabowo.
Dalam waktu singkat, Indonesia bergeser posisi. Dari negara yang sibuk membenahi distribusi pupuk dalam negeri, kini jadi pemasok yang diincar banyak negara.
Apakah ini akan bertahan bergantung pada seberapa konsisten reformasi industri pupuk dijalankan dalam beberapa tahun ke depan.
#GeopolitikGlobal #PupukUrea #Australia #EkonomiIndonesia
