Optimisme Bappenas soal kakao yang bisa mendongkrak kesejahteraan petani sebetulnya bukan wacana baru. Tapi di balik narasi manis itu, ada struktur agraria yang getir.
Sudah puluhan tahun Indonesia terjebak dalam “kutukan komoditas”: pandai menanam, payah mengolah. Lalu, sebenarnya di mana posisi Lampung dalam peta cokelat nasional?
Paradoks yang Tak Kunjung Usai
Ada ironi yang terus berulang. Secara teoretis, ketergantungan pada ekspor bahan mentah ini mirip dengan apa yang disebut sebagai Dependency Theory.
Daerah penghasil terus mengekspor raw material dengan harga murah ke pusat industri (baik nasional maupun global), yang kemudian menjualnya kembali dalam bentuk olahan dengan nilai tambah berkali lipat.
Lampung selama ini seringkali cuma jadi “halaman belakang” industri besar. Kakao dipanen, dikeringkan seadanya, lalu dikirim keluar.
Petani? Mereka hanya dapat remah-remah dari fluktuasi harga bursa komoditas London atau New York, tanpa pernah punya daya tawar terhadap produk turunan seperti cocoa butter atau powder.
Ada Angin Perubahan
Tapi harus diakui, ada perubahan yang mulai terasa di “Sai Bumi Ruwa Jurai”. Upaya yang dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal patut diapresiasi.
Di bawah kepemimpinannya, narasi pembangunan tidak lagi sekadar “tanam-petik-jual” yang itu-itu saja.
Visi ini kemudian diterjemahkan secara taktis oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan Lampung, Zimmi Skil.
Sinergi keduanya dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan termasuk kakao menunjukkan ada keberpihakan politik nyata pada kedaulatan ekonomi lokal.
Mereka paham: tanpa industri pengolahan lokal, kesejahteraan petani hanya akan jadi mitos di laporan tahunan.
Baca juga:
* Re-Fermentasi Kakao: Terobosan Polinela untuk Pasokan Ber-SNI ke Pasar Global
Belajar dari Sulawesi Selatan
Kalau dibandingkan dengan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai sesama raksasa kakao, Lampung memang sedang dalam fase mengejar ketertinggalan, terutama soal diversifikasi produk.
Sulsel sudah lama punya ekosistem pabrik pengolahan skala besar yang terintegrasi dengan pelabuhan.
Status mereka sebagai established hub bukan tanpa alasan fokus pada ekspor industri besar dengan volume produksi yang masif sudah menjadi keunggulan kompetitif sejak lama.
Sementara Lampung? Posisinya lebih tepat disebut sebagai emerging processor, pemain baru yang sedang bertransformasi dari sekadar pemasok menjadi pemain industri.
Tapi Lampung punya keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki Sulsel: kedekatan geografis dengan pasar Jawa dan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang mempercepat logistik.
Fokus pada hilirisasi dan pengembangan UMKM premium menjadi strategi yang berbeda, namun berpotensi efektif untuk konteks Lampung.
Hilirisasi Bukan Cuma Soal Pabrik
Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik, tapi membangun ekosistem.
Langkah Pemprov Lampung yang mendorong IKM (Industri Kecil Menengah) cokelat lokal adalah penerapan nyata dari value chain analysis.
Dengan mengolah biji kakao menjadi produk setengah jadi atau barang konsumsi langsung di Lampung, perputaran uang bisa tetap di daerah.
Baca juga:
* Ironi di Balik Manisnya Cokelat Lampung: Produksi Melimpah, Konsumsi Lokal Masih Kalah dari Kopi
Kita tentu tidak mau melihat petani Lampung cuma jadi penonton saat cokelat merek luar negeri merajai rak-rak supermarket.
Dengan komitmen Rahmat Mirzani Djausal dan eksekusi yang dilakukan Zimmi Skil, masa depan di mana Lampung dikenal sebagai “Ibu Kota Olahan Cokelat” bukan lagi sekadar mimpi di dokumen Bappenas, tapi bisa jadi realitas ekonomi yang benar-benar terasa dampaknya.
*Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
#GubernurMirza #ZimmiSkil #KakaoLampung
