Anggaran besar digelontorkan, arah kebijakan diubah. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menyiapkan Rp9,5 triliun untuk mendorong hilirisasi tujuh komoditas strategis.
Sebuah langkah ambisius untuk mengubah wajah pertanian Indonesia dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi kekuatan industri bernilai tambah.
Pertanyaannya, apakah transformasi ini benar-benar akan mengangkat petani ke level baru, atau justru memperkuat dominasi di hilir?
Kebijakan ini bukan sekadar wacana. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mulai mengalokasikan sumber daya nyata untuk mempercepat perubahan struktur ekonomi desa.
Langkah konkretnya adalah pengucuran anggaran sekitar Rp9,5 triliun untuk program hilirisasi tujuh komoditas strategis pada periode 2025–2027, dengan target pengembangan hampir 870 ribu hektare kebun rakyat di seluruh Indonesia.
Komoditas yang ditarget antara lain; kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, pala, dan tebu.
Di garis depan kebijakan ini, Andi Amran Sulaiman tampil sebagai motor penggerak. Ia menegaskan bahwa hilirisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Hilirisasi adalah keniscayaan. Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Komoditas pertanian harus diolah di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, terutama petani,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan persoalan lama dalam struktur ekonomi nasional: petani bekerja di hulu, tetapi nilai terbesar justru dinikmati di hilir, sering kali oleh negara lain.
Dalam logika baru yang dibangun pemerintah, rantai nilai ini harus diputus dan dibangun ulang di dalam negeri.
Amran mendorong perubahan paradigma besar. Petani tidak lagi diposisikan sekadar sebagai produsen bahan baku, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri.
Konsep “pohon industri” menjadi pendekatan utama. Di mana satu komoditas dapat diturunkan menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi.
Kelapa, misalnya, tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi bisa berkembang menjadi minyak, santan olahan, hingga produk turunan industri.
Kakao, kopi, lada, jambu mete, hingga pala juga diarahkan mengikuti pola serupa. Bahkan komoditas seperti singkong didorong masuk ke sektor energi melalui bioetanol.
Pendekatan ini sejalan dengan visi besar dalam Asta Cita, kerangka pembangunan yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan industrialisasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan kedaulatan ekonomi nasional.
Namun, ambisi tersebut tidak berhenti di atas kertas. Program hilirisasi dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir. Mulai dari replanting, perluasan tanam, hingga pembangunan industri pengolahan di sentra produksi.
Tujuannya jelas: memindahkan pusat pertumbuhan ekonomi dari kota ke desa.
“Kalau industri pengolahan dibangun di sentra produksi, maka lapangan kerja tercipta di desa. Anak muda tidak hanya bertani, tetapi juga bisa masuk ke industri pengolahan, pemasaran, hingga ekspor. Ini masa depan pertanian kita,” ujar Amran.
Baca juga:
* Pupuk Organik Cair Lampung: Inovasi Gubernur Mirza Dorong Petani Makmur
Lampung di Persimpangan Peluang
Di tengah agenda nasional ini, Provinsi Lampung berada pada posisi strategis. Sebagai salah satu basis komoditas unggulan—mulai dari kopi, kakao, lada, singkong, hingga kelapa—Lampung memiliki fondasi kuat untuk masuk ke dalam arus besar hilirisasi.
Peran kepemimpinan daerah menjadi kunci. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghadapi momentum penting untuk menggeser struktur ekonomi daerah dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pusat agroindustri bernilai tambah.
Namun, pengalaman di Lampung juga menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh komoditas atau anggaran, melainkan oleh kemampuan mengorkestrasi kebijakan secara lintas sektor.
Pendekatan yang mulai dibangun menekankan sinergi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag); Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK); Dinas Tenaga Kerja; serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT); dalam satu ekosistem yang terhubung.
Tanpa koordinasi ini, hilirisasi berisiko berjalan parsial dan kehilangan dampak.
Dalam model ini, desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai lokasi produksi, tetapi sebagai pusat ekonomi terintegrasi:
- petani sebagai produsen utama
- UMKM desa sebagai pengolah awal
- koperasi dan pelaku usaha sebagai agregator
- pemerintah sebagai fasilitator ekosistem
Pendekatan tersebut membuka peluang nyata bagi Lampung untuk:
- mengembangkan industri kopi olahan
- memperkuat hilirisasi singkong menjadi tapioka dan bioenergi
- meningkatkan nilai tambah lada dan kakao
- serta memperluas akses ke pasar nasional dan global
Lebih jauh, hilirisasi desa juga menjadi strategi untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.
Ambisi Besar, Ujian Besar
Hilirisasi pertanian adalah salah satu eksperimen ekonomi terbesar Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Jika berhasil, program ini akan meningkatkan nilai tambah, juga mengubah wajah desa dan struktur sosial ekonomi petani.
Namun tantangannya tidak kecil.
Tanpa infrastruktur pengolahan yang memadai, akses pembiayaan yang inklusif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi berisiko hanya menjadi proyek industri yang tidak sepenuhnya melibatkan petani.
Ada pula risiko lain yang perlu diantisipasi: konsentrasi nilai tambah di tingkat industri besar, sementara petani tetap berada di posisi paling lemah dalam rantai produksi.
Di titik inilah kebijakan diuji. Bukan hanya pada besaran anggaran Rp9,5 triliun, tetapi pada kemampuan memastikan bahwa transformasi benar-benar terjadi secara adil dan merata.
Baca juga:
* Strategi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Hilirisasi Desa Jitu Dorong Pertumbuhan Lampung via MBG
Ambisi untuk membawa petani masuk ke dalam industri adalah langkah berani. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah hilirisasi perlu dilakukan, melainkan siapa yang akan benar-benar mendapatkan manfaat terbesar dari perubahan ini.
Bagi daerah seperti Lampung, jawabannya akan sangat ditentukan oleh kecepatan, ketepatan, dan keberanian dalam menerjemahkan momentum nasional ini menjadi strategi nyata di lapangan.
Mampukah petani benar-benar naik kelas dalam skema hilirisasi ini?
Sudah siapkah daerah seperti Lampung menangkap peluang besar ini?
#Hilirisasi #AstaCita #AmranSulaiman #AgroIndustri #EkonomiDesa
