Oleh Mahendra Utama
Visi Pembangunan Berbasis Desa yang Langsung Gaspol
Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal langsung “gas pol” mengeksekusi agenda pembangunan dari desa.
Program Pupuk Organik Cair (POC) di 2.000 desa, pembangunan dryer masif di 500 desa sentra produksi, serta hilirisasi komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan singkong menjadi pilar utama.
Kini, desa-desa didorong menjadi pemasok utama sayuran, telur, ikan, hingga bahan baku untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional.
Strategi ini bukan sekadar retorika, melainkan upaya konkret mengubah desa dari pengekspor bahan mentah menjadi pusat nilai tambah ekonomi.
Pendekatan Bottom-Up dan Hilirisasi Berbasis Potensi Lokal
Landasan teori strategi ini berakar pada pendekatan bottom-up pembangunan desa yang diamanatkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Pendekatan ini menekankan perencanaan partisipatif dari bawah ke atas, melibatkan masyarakat, BUMDes, dan pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi lokal.
Seperti dijelaskan dalam studi implementasi bottom-up di Sulawesi Utara (Taliziduhu, 1997, dikutip dalam jurnal Universitas Sam Ratulangi), “pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan desa dibuat oleh pemerintahan desa bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.”
Di Lampung, teori ini diwujudkan melalui hilirisasi pertanian.
Menurut konsep pembangunan pertanian modern, hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai tambah 15-20 persen, tetapi juga menciptakan multiplier effect ekonomi desa mengurangi biaya logistik, menyerap tenaga kerja, dan menahan perputaran uang di tingkat lokal.
Analisis Strategi: Jitu untuk Kondisi Lampung Saat Ini
Lampung adalah provinsi agraris yang kaya komoditas. Produksi jagung saja mencapai 1,7 juta ton per tahun, sementara padi, jagung, dan singkong menghidupi 1,2 juta kepala keluarga atau 70 persen populasi.
Namun, selama ini komoditas diekspor mentah, nilai tambahnya dinikmati daerah lain.
Strategi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal jitu karena selaras dengan dua kebutuhan mendesak Lampung: mengatasi kemiskinan (masih 10,62 persen pada 2024) dan mendukung program nasional MBG yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.
Dengan POC di 2.000 desa, produktivitas lahan naik hingga 15 persen.
Dryer di 500 desa mencegah kerugian pascapanen. Hilirisasi membuat desa menjadi pemasok SPPG sayuran segar, telur, bahkan pakan ayam dari jagung kering.
Gubernur sendiri menegaskan visi ini: “Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat.”
Lebih lanjut, ia menambahkan: “Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan bukan karena kenaikan harga komoditas, tetapi karena adanya investasi, produktivitas, dan hilirisasi.”
Baca juga:
* Surplus Telur Lampung 2025, Pilar Gizi Nasional dari Daerah
Sinergi dengan Program Nasional MBG dan Peran BUMDes
Program MBG yang digagas Presiden Prabowo menjadi katalisator sempurna. Desa tidak lagi hanya konsumen, melainkan produsen.
Gubernur Mirza meminta kepala desa memaksimalkan BUMDes sebagai pemasok SPPG.
“Uangnya jangan sampai keluar dari tiyuh atau desa. Maksimalkan BUMDes agar menjadi pemasok dapur SPPG, sehingga bermanfaat juga bagi desa dan masyarakatnya jadi sejahtera,” tegas Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau program di berbagai kabupaten.
Pendekatan ini juga menciptakan lapangan kerja sesuai arahan Presiden Prabowo bahwa MBG sudah menciptakan 1 juta pekerjaan hanya dari 22.000 SPPG operasional.
Di Lampung, sinergi ini berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja desa melalui rantai pasok lokal.
Kendala Signifikan Eksekusi disetiap Tingkatan
Meski strateginya jitu, eksekusi bukan tanpa tantangan. Di tingkat provinsi, Gubernur hanya memiliki kewenangan pembinaan dan koordinasi, sementara eksekusi riil berada di kabupaten/kota.
Hal ini sering menimbulkan ego sektoral dan lambatnya sinkronisasi RKPD daerah dengan Astacita Presiden.
Di tingkat kabupaten dan kecamatan, kendala utama adalah kapasitas SDM dan infrastruktur.
Banyak BUMDes (dari 2.300 yang legal) masih pasif. Distribusi dryer dan POC memerlukan monitoring ketat agar tidak mubazir.
Selain itu, isu nasional MBG seperti penangguhan ribuan SPPG karena sertifikasi higiene sanitasi (SLHS) dan IPAL yang belum memadai bisa menular ke Lampung jika pasokan desa tidak memenuhi standar.
Di tingkat desa, tantangan terberat adalah mindset petani yang masih jual mentah, rendahnya partisipasi masyarakat, serta risiko korupsi dana desa (seperti yang marak di 2025-2026).
Dana Desa 2026 Lampung turun menjadi Rp1,98 triliun, sehingga kreativitas pengelolaan APBDes menjadi krusial.
Koordinasi antar tingkatan pemerintahan dari provinsi hingga peratin sering terhambat birokrasi dan kurangnya mentoring berkelanjutan.
Apresiasi untuk Gubernur dan Semua Pihak yang Terlibat
Patut kita apresiasi tinggi langkah Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang berani memulai dari desa dengan pendekatan visioner.
Visi “Desaku Maju” ini bukan hanya membangun infrastruktur, melainkan membangun kedaulatan ekonomi desa.
Baca juga:
* Gas Pol Mirza: Menakar Optimisme Ekonomi Lampung di Bawah Kepemimpinan Baru
Terima kasih juga kepada Wakil Gubernur Jihan Nurlela, para bupati/wali kota, kepala desa, serta akademisi (seperti kolaborasi dengan Kagama) yang mendukung hexahelix approach.
Program ini membuktikan bahwa pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil adalah pilihan tepat untuk Lampung “take off” menuju 2030.
Dengan komitmen bersama, kendala bisa diatasi, dan strategi ini akan menjadi model nasional.
Penulis: Mahendra Utama, pemerhati pembangunan
#GubernurLampung #RahmatMirzaniDjausal #HilirisasiDesa #ProgramMBG #PembangunanDariDesa
