Indonesia sedang menyiapkan sesuatu yang belum pernah dicoba dalam skala ini.
Bukan sekadar program penanaman pohon, bukan sekadar skema pembiayaan hijau. Yang sedang dibangun adalah sebuah ekosistem besar: menghubungkan jutaan hektare hutan sosial, masyarakat yang hidup di dalamnya, sektor keuangan nasional, dan pasar karbon global dalam satu kerangka yang disebut SATU KARSA.
Targetnya ambisius: satu juta hektare reforestasi dan agroforestri berbasis masyarakat. Tagline-nya bahkan tidak menyisakan ruang untuk keraguan:
“One million hectares, One Indonesia.”
Pertanyaannya bukan apakah program ini besar. Pertanyaannya adalah: siapa yang akan paling merasakannya?
Dari Instrumen Sosial ke Aset Strategis
Selama bertahun-tahun, perhutanan sosial dikenal sebagai skema pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat desa. Sebuah instrumen pemberdayaan, bukan instrumen ekonomi.
Kini, arah itu mulai bergeser.
Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan membuka jalan baru. Kawasan perhutanan sosial kini dapat menghasilkan unit karbon yang diperdagangkan, baik di pasar domestik maupun internasional.
Data dari Direktorat Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan menyebut total area perhutanan sosial mencapai sekitar 12,7 juta hektare, dengan jutaan hektare di antaranya dinilai memiliki potensi perdagangan karbon berbasis restorasi dan pengurangan deforestasi.
Di sinilah SATU KARSA masuk. Bukan sebagai program baru yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kendaraan implementasi dari pergeseran paradigma yang sudah lama disiapkan.
Lebih dari Sekadar Kredit Karbon
Yang membedakan SATU KARSA dari program karbon konvensional adalah pendekatannya yang berlapis.
Skema yang disiapkan tidak berhenti pada jual-beli kredit emisi. Program ini dirancang menggabungkan restorasi hutan, agroforestri produktif, pembiayaan campuran atau blended finance, perdagangan karbon, dan keterlibatan langsung masyarakat dalam satu rantai yang saling menopang.
Pendapatan karbon diposisikan bukan sebagai sumber utama, melainkan sebagai tambahan yang memperkuat proyek restorasi dan ekonomi masyarakat. Basis pembiayaan sesungguhnya tetap bertumpu pada usaha agroforestri dan pengelolaan lanskap berkelanjutan.
Artinya, proyek karbon tidak bisa berdiri di atas kertas saja. Ia harus tumbuh dari aktivitas ekonomi nyata di lapangan.
Mengapa OJK dan Perbankan Ikut Masuk?
Salah satu tanda paling jelas bahwa SATU KARSA bukan program kehutanan biasa adalah keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Kementerian Kehutanan, sektor perbankan, dan pengembang proyek karbon, OJK duduk dalam forum-forum pembahasan yang secara langsung menyentuh arsitektur pembiayaan program ini.
Pesannya cukup tegas: karbon bukan lagi sekadar isu lingkungan. Ia adalah instrumen ekonomi, sumber pendapatan, sekaligus aset dalam ekosistem keuangan berkelanjutan.
Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang mulai menghubungkan pasar karbon dengan sistem keuangan, dan Indonesia ingin masuk ke dalamnya dengan posisi yang lebih dari sekadar pemasok kredit murah.
Baca juga:
* Karbon Hutan untuk Rakyat, Kemenhut Buka Akses Langsung Masyarakat ke Perdagangan Karbon
Membidik Pasar yang Menuntut Integritas
Dokumen program menyebut sejumlah standar dan mekanisme internasional yang diacu, mulai dari VM0047, Article 6 Paris Agreement, hingga ABACUS integrity checklist.
Ini bukan deretan akronim sembarangan. Ini sinyal bahwa Indonesia mengincar pasar karbon dengan standar integritas tinggi, pasar yang semakin selektif dan tidak lagi mau menerima kredit karbon yang lemah secara metodologi.
Bahwa sudah ada minat dari calon pembeli karbon internasional terhadap program restorasi dan agroforestri skala besar Indonesia menjadi indikasi awal bahwa tawarannya mulai dilirik. Namun minat awal dan transaksi nyata masih jarak yang jauh.
Masalah Lama: Biaya yang Tidak Murah
Satu hambatan struktural dalam perdagangan karbon kehutanan selalu sama di mana-mana: biayanya mahal.
Penyusunan dokumen proyek bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Validasi dan verifikasi karbon menambah beban yang tidak kecil. Bagi kelompok perhutanan sosial di tingkat desa, angka-angka itu hampir mustahil ditanggung sendiri.
Karena itu, pemerintah mulai mendorong skema bundling, yakni penggabungan beberapa kelompok perhutanan sosial dalam satu lanskap proyek karbon. Biaya dibagi bersama, registrasi dilakukan kolektif, skala proyek menjadi lebih besar dan lebih menarik bagi investor.
Strategi ini penting. Tanpanya, masyarakat desa berisiko tersisih dari pasar yang sesungguhnya dibangun di atas lahan dan hutan mereka.
Lampung: Dari Percontohan ke Bukti
Dalam rangkaian dokumen dan forum SATU KARSA, Provinsi Lampung berulang kali disebut sebagai lokasi awal pengembangan.
Bukan tanpa alasan. Lampung memiliki kawasan hutan lindung, konservasi, perhutanan sosial, serta ekosistem dengan keanekaragaman hayati tinggi. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK), dan kawasan sekitarnya masuk dalam pendekatan lanskap yang sedang disiapkan.
Sejumlah kegiatan telah berlangsung di provinsi ini, mulai dari feasibility study, site visit, hingga forum pembiayaan kehutanan.
Yang lebih penting, di Lampung sudah ada bukti bahwa pendekatan berbasis masyarakat bisa bekerja. Di Giri Mulyo, Marga Sekampung, konflik lahan bertahun-tahun mulai reda bukan karena larangan atau regulasi baru, melainkan karena masyarakat menemukan pilihan ekonomi yang lebih masuk akal. Alpukat menggantikan jagung. Perhutanan sosial menggantikan perambahan.
“Kalau bisa menikmati, kenapa harus memiliki,” kata Asmawi, Ketua Gapoktan dan KUPS Agro Mulyo Lestari.
Kalimat itu mungkin lebih tepat menggambarkan logika keberhasilan program semacam ini dibanding dokumen kebijakan mana pun.
Ambisi Besar, Tantangan yang Tidak Kalah Besar
Jalan menuju ekonomi karbon kehutanan sosial tidak akan lurus.
Regulasi terbaru pemerintah sendiri mengakui kompleksitasnya: ada biaya proyek yang mahal, risiko konflik tenurial, kapasitas masyarakat yang belum merata, mekanisme pembagian manfaat yang belum jelas, hingga ketergantungan pada pengembang proyek yang tidak selalu berpihak pada kepentingan komunitas.
Regulasi itu juga menekankan pentingnya FPIC, yaitu persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat, perlindungan masyarakat adat, mekanisme pengaduan, dan pencegahan double counting karbon.
Poin-poin itu bukan formalitas. Semua poin mencerminkan pengakuan bahwa perdagangan karbon bukan hanya soal lingkungan dan bisnis. Ini menyangkut tata kelola sosial di tingkat tapak, di mana kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi orang-orang yang paling bergantung pada hutan.
Baca juga:
* OJK dan Kemenhut Matangkan Ekosistem Pembiayaan Karbon Kehutanan di Lampung
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Jika SATU KARSA berhasil dijalankan, ia berpotensi menjadi salah satu model terbesar integrasi perhutanan sosial, pembiayaan hijau, dan perdagangan karbon di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
Namun satu pertanyaan tetap menggantung.
Siapa yang nantinya paling diuntungkan dari ekonomi karbon ini?
Apakah masyarakat sekitar hutan benar-benar menjadi penerima manfaat utama, seperti yang terjadi di Giri Mulyo ketika hitung-hitungan ekonomi berpihak pada mereka? Atau mereka kembali menjadi penyedia lanskap bagi pasar yang keuntungannya mengalir ke tempat lain?
Masa depan hutan, seperti yang sudah terbukti di banyak tempat, tidak ditentukan oleh konsep yang rapi di atas kertas. Ia ditentukan oleh keputusan sehari-hari masyarakat yang hidup di dalamnya.
Dan keputusan itu baru akan berpihak pada keberlanjutan ketika ekonominya masuk akal. Bukan hanya bagi investor, tetapi bagi mereka yang menjaga hutan itu setiap hari.
