Konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan serius. Di sejumlah kabupaten, ruas jalan rusak yang panjang dan tersebar membuat distribusi barang, hasil pertanian, hingga mobilitas warga tidak selalu berjalan lancar.
Di tengah kondisi tersebut, data perbaikan jalan tahun 2025 menunjukkan fakta lain: penerimaan dari pajak kendaraan belum mampu menutup kebutuhan anggaran, dengan selisih di beberapa daerah mencapai lima kali lipat.
Jalan Rusak dan Hambatan Konektivitas
Kondisi jalan yang belum merata secara langsung memengaruhi keterhubungan antarwilayah. Di daerah dengan jaringan jalan luas, kerusakan tidak hanya memperlambat perjalanan, tetapi juga meningkatkan biaya angkut dan menurunkan efisiensi distribusi.
Kabupaten Way Kanan, misalnya, mencatat kerusakan jalan hingga 801,74 km. Lampung Tengah menyusul dengan 649,34 km, sementara Tulang Bawang mencapai 636,63 km.
Dengan bentang wilayah yang luas, kerusakan ini menjadi hambatan nyata bagi arus barang dan jasa, terutama di sektor pertanian dan logistik.
Situasi serupa juga terlihat di Lampung Utara dan Tanggamus, di mana panjang jalan rusak masih berada di atas 500 km. Dalam konteks konektivitas regional, angka-angka ini menunjukkan bahwa akses antarwilayah belum sepenuhnya stabil.
Anggaran Besar, Kebutuhan Lebih Besar
Di tengah kebutuhan menjaga konektivitas tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan dalam jumlah besar.
Namun, jika dibandingkan dengan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terlihat adanya kesenjangan yang signifikan.
Lampung Tengah menganggarkan sekitar Rp378,6 miliar untuk perbaikan jalan, sementara penerimaan pajak kendaraan hanya sekitar Rp74,7 miliar.
Di Lampung Timur, anggaran mencapai Rp283,4 miliar dari pemasukan Rp57,1 miliar. Sementara Lampung Selatan mengalokasikan Rp249,2 miliar dengan penerimaan Rp69,3 miliar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa menjaga konektivitas jalan tidak bisa hanya mengandalkan pajak kendaraan. Pemerintah masih harus menutup kekurangan melalui berbagai sumber pendanaan lain, baik dari APBD maupun transfer dari pusat.
Ketimpangan Akses Antarwilayah
Tidak semua daerah menghadapi tekanan yang sama. Kota Bandar Lampung menjadi contoh wilayah dengan konektivitas yang relatif lebih stabil.
Dengan tingkat kerusakan jalan sekitar 17,11 km, beban perbaikan jauh lebih kecil dibandingkan wilayah kabupaten.
Selain itu, penerimaan pajak kendaraan di kota ini mencapai Rp235,1 miliar, sementara anggaran perbaikan hanya sekitar Rp104,6 miliar.
Kombinasi jaringan jalan yang lebih pendek dan kapasitas fiskal yang kuat membuat konektivitas perkotaan cenderung lebih terjaga.
Sebaliknya, wilayah dengan cakupan geografis luas harus menghadapi tantangan ganda: jaringan jalan panjang dan kebutuhan perawatan tinggi.
Hal ini menciptakan ketimpangan akses antarwilayah yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara tidak merata.
Efisiensi dan Kualitas Penanganan
Perbedaan panjang jalan yang ditangani dibandingkan anggaran juga menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan penanganan.
Beberapa daerah mampu menangani ratusan kilometer jalan dengan anggaran terbatas, sementara daerah lain membutuhkan biaya jauh lebih besar.
Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, mulai dari pemeliharaan ringan hingga rekonstruksi total, namun juga membuka ruang pertanyaan terkait efisiensi dan standar biaya.
Di sisi lain, terdapat pula indikasi data yang perlu dicermati lebih lanjut, seperti kesamaan angka pada beberapa daerah yang berpotensi menunjukkan ketidaktepatan pelaporan.
Validitas data menjadi penting karena berpengaruh langsung pada perencanaan konektivitas jangka panjang.
Baca juga:
* Jalan Nasional Mulus, Jalan Kabupaten Rusak: Membaca Jurang Infrastruktur di Lampung
Menjaga Konektivitas, Menutup Kesenjangan
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tantangan konektivitas di Lampung tidak hanya terletak pada kondisi fisik jalan, tetapi juga pada struktur pembiayaannya.
Selama kebutuhan perbaikan jauh melampaui penerimaan dari pajak kendaraan, ketergantungan pada sumber dana lain akan terus berlanjut.
Di saat yang sama, tingginya angka kerusakan mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada perbaikan, tetapi juga pada kualitas pembangunan dan pemeliharaan rutin.
Tanpa perbaikan di kedua sisi tersebut, konektivitas antarwilayah berisiko tetap berada dalam siklus yang sama: jalan rusak, diperbaiki, lalu kembali rusak. Sementara kebutuhan anggaran terus membesar dari tahun ke tahun.
