Oleh: Mahendra Utama
HARI masih gelap ketika azan Subuh berkumandang di Segalamider, Bandar Lampung, Rabu 22 April 2026. Pukul 05.40 WIB, mesin mobil mulai menyala. Saya meluncur bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung, Zimmi Skil, serta dua kolega Ardiansyah dan Romi Junanto Utama menuju Bandara Internasional Radin Inten II. Tujuan kami: Jakarta. Tapi misi kami jauh lebih besar dari sekadar penerbangan Lion Air JT 241 pagi itu.
Kami berempat bukan sekadar rombongan dinas biasa. Kami adalah advance team yang menyiapkan panggung bagi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, untuk bersilaturahmi ke dua kementerian kunci: Perdagangan dan Perindustrian.
Di balik jadwal padat dan protokol yang rapi, ada satu pesan tegas dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal: “Jangan cuma kirim surat. Datangi, duduk bersama, dan pastikan Lampung tidak lagi hanya jadi pemasok bahan mentah.”
Inilah potret kesungguhan kepemimpinan baru Lampung. Bukan retorika di podium, melainkan gerak sunyi di lorong-lorong birokrasi Jakarta demi mengubah wajah ekonomi daerah.
Misi Pertama: Kementerian Perdagangan dan “Senjata” Keadilan bagi Petani Ubi Kayu
Pukul 08.10 WIB, roda pesawat menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta. Tanpa jeda panjang, kami melesat ke kawasan Gambir, Jakarta Pusat, menuju kantor Kementerian Perdagangan.
Tepat pukul 11.30 WIB, Wakil Gubernur Jihan Nurlela disambut hangat oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Di ruangan itu, Wagub Jihan tidak datang dengan tangan kosong.
Ia membawa tiga permintaan konkret yang menjadi jeritan harian pelaku usaha dan petani di Lampung: bantuan pengadaan alat ukur kadar pati ubi kayu, sosialisasi tera timbangan ubi kayu, dan permohonan izin impor barang tertentu di Pelabuhan Internasional Panjang.
Bagi orang awam, permintaan itu mungkin terdengar teknis dan kering. Tapi bagi Lampung, provinsi penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia, ini adalah soal hidup mati.
Selama ini, petani dan pengepul ubi kayu berada dalam posisi tawar yang lemah. Kadar pati ditentukan secara subyektif oleh pabrik, timbangan sering kali tidak akurat, dan harga ditentukan sepihak.
Praktik ini menciptakan apa yang disebut ekonom Michael Porter sebagai inequality of bargaining power dalam rantai pasok global, di mana produsen hulu tertindas oleh oligopoli hilir.
“Kami ingin alat ukur kadar pati yang presisi dan timbangan yang tera resmi. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal keadilan ekonomi bagi petani Lampung,” tegas Wagub Jihan di hadapan Wamendag Roro.
Pertemuan selama 40 menit itu berbuah manis. Wamendag Roro menyepakati untuk mengirimkan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, ke Lampung dalam waktu dekat untuk sosialisasi tertib niaga. Sebuah langkah awal yang konkret, bukan sekadar janji.
Misi Kedua: Kementerian Perindustrian dan Mimpi Hilirisasi Agro Lampung
Usai makan siang singkat, rombongan bergeser ke kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kali ini tujuannya adalah kantor Kementerian Perindustrian.
Pukul 14.30 WIB, Wakil Gubernur Jihan Nurlela bertemu dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, yang didampingi oleh tiga pejabat tinggi: Dirjen IKMA Reni Yanita, Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika, dan Sekretaris BPSDMI Sidik Herman.
Agenda di sini lebih strategis dan jangka panjang: pembangunan Balai Diklat Industri (BDI) Bidang Agro Industri dan peningkatan kualitas sentra industri agro di Lampung.
Ini adalah wujud nyata visi hilirisasi yang selama ini digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan menjadi komitmen Gubernur Mirzani Djausal.
Lampung adalah raksasa agro. Ubi kayu, nanas, kopi, lada, kakao, kelapa sawit semuanya melimpah.
Tapi selama puluhan tahun, kita terjebak dalam “kutukan sumber daya alam” (resource curse) yang dijelaskan oleh ekonom Jeffrey Sachs: daerah kaya sumber daya justru sering tertinggal karena hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah.
Membangun BDI Agro di Lampung adalah upaya memutus rantai kutukan itu.
Balai ini akan mencetak tenaga kerja terampil yang mampu mengolah ubi kayu menjadi modified cassava flour (mocaf), mengubah nanas menjadi produk kosmetik, atau mengembangkan bioetanol dari limbah agro.
Ini selaras dengan teori klaster industri dari Michael Porter, di mana keunggulan kompetitif suatu wilayah dibangun dari konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling terkait.
Wamenperin Faisol Riza merespons positif. “Kami siap mendukung penuh. Lampung memiliki potensi besar menjadi pusat industri agro nasional. BDI ini akan kami kawal bersama,” ujarnya.
Lebih dari Sekadar Kunjungan: Politik Kehadiran dan Quick Wins
Yang menarik dari kunjungan ini adalah pendekatan yang digunakan oleh kepemimpinan Gubernur Mirzani dan Wagub Jihan. Mereka tidak sekadar mengirim proposal tebal yang berdebu di meja birokrat.
Mereka datang langsung, membawa data, menyampaikan urgensi, dan yang terpenting: hadir.
Dalam ilmu komunikasi politik, ini disebut the politics of presence sebuah strategi yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Anne Phillips, di mana kehadiran fisik pemimpin dalam forum-forum kunci dapat mengubah dinamika negosiasi dan mempercepat keputusan.
Kunjungan ini juga merupakan bagian dari strategi quick wins pemerintahan baru Lampung.
Alih-alih menunggu anggaran besar atau program jangka panjang, Gubernur Mirzani memilih untuk menyelesaikan “kerikil-kerikil” dalam sepatu ekonomi Lampung terlebih dahulu: alat ukur pati yang adil, timbangan yang jujur, izin impor yang lancar di Pelabuhan Panjang.
Sebab, seperti kata pakar manajemen Peter Drucker, “What gets measured gets managed.” Jika kita tidak bisa mengukur kadar pati dengan akurat, bagaimana kita bisa mengelola industri ubi kayu yang berkeadilan?
Optimisme Baru untuk Lampung
Saat pesawat kembali lepas landas dari Jakarta sore itu, saya merenung di kursi kabin.
Di bawah sana, ribuan hektare lahan ubi kayu di Lampung menanti kepastian. Puluhan ribu petani menanti keadilan harga. Generasi muda Lampung menanti keterampilan untuk tidak sekadar menjadi kuli di negeri sendiri.
Baca juga:
* Pemprov Lampung–Kemenperin Gaet Investasi Industri Agro, Kopi dan Singkong Jadi Andalan
Pertemuan hari itu memang tidak menghasilkan kucuran dana instan. Tapi ia menghasilkan sesuatu yang lebih mahal: komitmen dan kesepahaman di level tertinggi kementerian. Sebuah fondasi yang kokoh untuk perubahan sistemik.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela telah menunjukkan bahwa memimpin bukan hanya tentang duduk di kantor gubernuran.
Memimpin adalah tentang turun ke jalanan, masuk ke lorong-lorong kementerian, dan berjuang di meja-meja negosiasi demi satu senyuman petani di ujung timbangan.
Hari itu, dari subuh di Segalamider hingga senja di Jakarta, Lampung baru saja menanam benih harapan. Tugas kita semua kini adalah menyiraminya hingga tumbuh menjadi pohon kemakmuran yang rindang.
*Penulis Mahendra Utama, TPP Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan
#HilirisasiLampungMaju #UbiKayuBerkeadilan #BDIAgroUntukNegeri #GubernurMirzaniKerjaNyata #DariLampungUntukIndonesia
