Setelah lebih dari empat dekade konflik antara manusia dan gajah yang tak kunjung selesai, Taman Nasional Way Kambas (TNWK) kini menjadi panggung uji coba pendekatan baru: menggabungkan konservasi, pembangunan desa, dan mekanisme pasar karbon dalam satu kerangka besar.
Pemerintah pusat menghadirkan solusi fisik berupa pembangunan pembatas sepanjang 138 kilometer, juga memperkenalkan skema pembiayaan berkelanjutan yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat.
Ini bukan sekadar proyek konservasi, melainkan eksperimen besar yang bisa menentukan arah masa depan pengelolaan taman nasional di Indonesia.
Konflik 43 Tahun: Dari Lahan Rusak hingga Korban Jiwa
Konflik antara manusia dan gajah di sekitar Way Kambas telah berlangsung sejak awal 1980-an.
Selama itu, warga desa penyangga harus menghadapi kerusakan lahan pertanian, ancaman keselamatan, hingga kerugian ekonomi yang terus berulang.
Komoditas seperti singkong, padi, dan jagung kerap gagal panen akibat gangguan satwa liar.
Di sisi lain, gajah Sumatera, spesies yang terancam punah, terus kehilangan habitat akibat tekanan aktivitas manusia di sekitar kawasan.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menegaskan bahwa kondisi ini telah lama menjadi beban masyarakat.
Menurut Ela, warga bukan hanya belum memperoleh manfaat signifikan dari keberadaan taman nasional, tetapi juga harus menanggung dampak konflik yang berkepanjangan.
Pagar 138 Kilometer: Solusi Permanen atau Awal Babak Baru?
(Foto: Arsip Kemenhut)
Sebagai langkah konkret, pemerintah memutuskan membangun pembatas sepanjang 138 kilometer mengelilingi area rawan konflik.
Keputusan ini jauh melampaui usulan awal daerah yang hanya sekitar 11 kilometer.
Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian konflik ini. Pemerintah menilai pendekatan parsial tidak cukup untuk mengakhiri persoalan yang telah berlangsung selama 43 tahun, sebagaimana disampaikan dalam Forum Rembuk Taman Nasional Way Kambas, Kamis (26/3/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyebut keputusan memperluas pembangunan pembatas menjadi 138 kilometer sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menjawab persoalan daerah.
Menurutnya, konflik yang berlangsung puluhan tahun tidak hanya berdampak pada keselamatan warga, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi desa-desa di sekitar kawasan.
Secara teknis, struktur pembatas dirancang menggunakan konstruksi baja dengan sistem penahan tekanan yang mampu menghadapi dorongan gajah dan ditargetkan rampung dalam waktu 3 hingga 4 bulan.
Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah pagar benar-benar menjadi solusi permanen, atau justru membuka tantangan baru dalam pengelolaan habitat satwa liar?
Baca juga:
* Apakah Pagar Way Kambas Efektif Menghentikan Konflik Gajah? Pemerintah Siapkan Rp839 Miliar
Krisis Lama: Ketika Taman Nasional Kekurangan Dana
Di luar konflik lapangan, persoalan mendasar lain juga mengemuka: krisis pembiayaan taman nasional.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa selama ini sebagian besar taman nasional di Indonesia bergantung pada APBN yang terbatas.
Akibatnya, berbagai masalah seperti perambahan, perburuan liar, hingga kebakaran hutan sulit ditangani secara optimal.
Kondisi ini mendorong pemerintah mencari pendekatan baru. Bukan hanya mengandalkan negara, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan pasar dan sektor swasta.
Masuknya Pasar Karbon dan “Blended Finance”
Way Kambas kini ditetapkan sebagai proyek percontohan untuk skema pembiayaan inovatif, termasuk kredit karbon dari pasar sukarela internasional (Voluntary Carbon Market/VCM), obligasi keanekaragaman hayati, serta pengembangan ekowisata berbasis konservasi.
Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat membeli kredit karbon sebagai kompensasi emisi. Sementara dana yang terkumpul digunakan untuk restorasi hutan, perlindungan satwa, dan operasional taman nasional.
Konsep yang diusung adalah blended finance. Konsep ini menggabungkan dana publik, swasta, dan dukungan masyarakat dalam satu ekosistem pendanaan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 telah diterbitkan untuk memungkinkan skema Voluntary Carbon Market (VCM) di taman nasional.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menilai pendekatan ini penting agar konservasi tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Gubernur Mirza menekankan bahwa keberhasilan program akan sangat bergantung pada sejauh mana warga desa penyangga benar-benar dilibatkan dan merasakan dampaknya.
Desa Penyangga: Dari Korban Menjadi Mitra
Salah satu perubahan paling signifikan dalam pendekatan ini adalah posisi masyarakat lokal.
Jika sebelumnya desa penyangga sering menjadi pihak yang paling terdampak, kini mereka diproyeksikan menjadi bagian dari solusi:
- terlibat dalam penanaman dan penjagaan hutan
- mendapatkan manfaat dari kredit karbon
- mengembangkan usaha baru seperti madu, serai, hingga wisata berbasis komunitas
Sedikitnya 27 desa akan menjadi fokus pengembangan dalam skema ini.
Bupati Ela Siti Nuryamah menyatakan optimisme bahwa proyek ini dapat menjadi titik balik bagi masyarakat Lampung Timur. Tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Antara Harapan dan Tantangan
Meski menawarkan harapan baru, pendekatan ini tetap menyisakan sejumlah pertanyaan krusial.
- Apakah pasar karbon benar-benar mampu memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal?
- Apakah pembangunan pembatas tidak akan mengganggu pergerakan alami satwa liar?
- Dan sejauh mana sektor swasta akan berkomitmen pada tujuan konservasi, bukan sekadar kepentingan bisnis?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting, karena Way Kambas bukan sekadar proyek lokal. Melainkan laboratorium kebijakan yang hasilnya bisa direplikasi di taman nasional lain di Indonesia.
Baca juga:
* Way Kambas di Persimpangan: Dari Hutan ke Pasar Karbon
Uji Coba Besar yang Menentukan Arah
Dengan kombinasi antara infrastruktur fisik, inovasi pembiayaan, dan pelibatan masyarakat, Way Kambas kini memasuki babak baru.
Jika berhasil, model ini bisa menjadi contoh bagaimana konservasi tidak lagi berdiri berseberangan dengan ekonomi, melainkan berjalan beriringan.
Namun jika gagal, akan menjadi pengingat bahwa menjaga keseimbangan antara manusia, satwa, dan pasar bukan perkara sederhana.
Di kawasan TN Way Kambas, pertaruhan itu kini sedang dimulai.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari berkurangnya konflik, tetapi dari sejauh mana keseimbangan ekologis dan ekonomi tetap terjaga di dalam kawasan serta desa sekitarnya.
