Prabowo Subianto sepertinya tidak main-main. Rencana memangkas jumlah BUMN dari 800-an entitas menjadi tinggal sekitar 200 perusahaan itu bukan keputusan yang mudah. Tapi memang sudah waktunya.
Kenyataannya, banyak BUMN kita itu cuma jadi beban. Rugi terus, tapi tetap dikasih suntikan dana dari APBN. Tahun ini untung, tahun depan buntung lagi. Begitu seterusnya.
Pertanyaannya sederhana: untuk apa kita pertahankan perusahaan pelat merah yang malah bikin kantong negara bolong?
Selama ini BUMN terlalu banyak. Ada yang memang strategis dan profitable, tapi lebih banyak yang jalannya setengah hati tidak untung, tidak juga ditutup.
Malah jadi lahan empuk buat politik praktis. Direksi berganti sesuai rezim, profesionalisme terabaikan, kompetisi bisnis? Jangan harap.
Dengan memfokuskan hanya pada 200 BUMN inti di sektor vital energi, pangan, logistik, infrastruktur, pertahanan pemerintah bisa lebih efektif mengawasi dan mendorong kinerja mereka.
Selain itu, pemangkasan ini juga memberi ruang lebih luas bagi swasta dan pelaku UMKM untuk tumbuh tanpa harus bersaing tidak seimbang dengan BUMN yang disubsidi negara.
Memang, restrukturisasi sekaliber ini pasti ada risikonya. Ribuan karyawan bisa terancam kehilangan pekerjaan kalau prosesnya sembarangan.
Makanya, transparansi dan skema perlindungan pekerja harus jadi prioritas. Jangan sampai niat baik malah jadi bencana sosial.
Baca juga:
* BUMN Resmi Berubah Jadi BP
Kalau berhasil, ini bisa jadi reformasi ekonomi paling berani sejak era privatisasi BUMN di awal 2000-an. Prabowo tampaknya paham: BUMN itu harus jadi aset negara yang produktif, bukan zombie korporasi yang hidup segan mati tak mau.
Menyuntik mati BUMN yang memang sudah tidak sehat bukan tanda kekalahan. Justru sebaliknya ini tandanya pemerintah punya nyali untuk memilih efisiensi daripada sekadar menjaga gengsi.
*Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
#ReformasiBUMN #PrabowoSubianto #EkonomiNasional #TransformasiBadanUsaha #IndonesiaMaju
