Di penghujung 2025, ekonomi Lampung menampilkan dua wajah yang kontras. Satu sisi memancarkan optimisme: inflasi tahunan terkendali rendah di angka 1,25 persen dan Nilai Tukar Petani (NTP) menembus level 130, didorong harga komoditas seperti ayam ras dan ikan kembung yang menguat.
Sisi lain, pertumbuhan yang solid di atas 5% selama triwulan III-2025 ternyata masih menyisakan pertanyaan mendasar: apakah pertumbuhan ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan?
Sinyal Positif yang Perlu Dibaca Kritis
Dalam teori makroekonomi dasar, kombinasi pertumbuhan positif dengan inflasi rendah memang menjadi indikator kesehatan ekonomi yang baik.
Artinya, permintaan masyarakat naik tanpa memicu lonjakan harga yang bisa merusak daya beli.
Begitu pula dengan NTP yang mencapai 130 angka ini menandakan petani menjual hasil panennya dengan harga yang relatif lebih baik dibanding harga barang kebutuhan mereka.
Harusnya ini jadi modal kuat untuk menggerakkan konsumsi dan investasi di pedesaan.
Kebijakan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memang layak diapresiasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan UMKM dan petani lokal sebagai pemasok, misalnya, membuat uang berputar di dalam daerah sendiri.
Distribusi pupuk organik cair ke ribuan desa juga membantu menekan biaya produksi petani.
Secara teori, ini adalah intervensi dari sisi penawaran yang seharusnya mendongkrak output dan pendapatan pelaku usaha kecil.
Tapi, mari kita jujur. Perekonomian Lampung masih sangat tergantung pada sektor pertanian primer kontribusinya mencapai 28,38% terhadap PDRB dan 38,89% terhadap pertumbuhan.
Struktur semacam ini ibarat pisau bermata dua: jadi penyangga saat krisis, tapi sangat rentan kalau tidak segera ada hilirisasi yang menambah nilai produk.
Belum lagi soal ketimpangan dan kualitas pertumbuhan yang masih jadi pekerjaan rumah klasik.
Baca juga:
* Loncatan “Sang Gerbang”: Membaca Ulang Ekonomi Lampung 2025
Yang Benar-Benar Dibutuhkan untuk Akselerasi
Kalau mau pertumbuhan yang lebih bermakna, kuncinya bukan lagi sekadar mengejar angka statistik. Ada tiga hal yang menurut saya jadi prioritas utama:
Pertama, hilirisasi agro-industri. Lampung harus bergeser dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi sentra industri agro nasional.
Ini butuh dukungan serius: kawasan industri yang terencana, insentif yang jelas, dan kolaborasi dengan swasta.
Kedua, infrastruktur dan konektivitas. Jalan rusak, pelabuhan yang belum optimal semua ini bikin ongkos ekonomi tinggi dan investasi ogah masuk. Perbaikan logistik adalah prasyarat mutlak.
Ketiga, penguatan SDM dan inovasi. Program pendidikan gratis SMA, Kelas Migran Vokasi, sampai peningkatan kualitas guru semua ini investasi jangka panjang untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif.
Apresiasi dan Harapan ke Depan
Harus diakui, banyak pihak yang berjasa menjaga stabilitas ini:
Bank Indonesia Perwakilan Lampung yang mengendalikan inflasi, jajaran Pemprov yang menjalankan program padat karya, para petani dan pelaku UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi riil, sampai dunia usaha yang mulai ikut berkolaborasi.
Baca juga:
* Lampung 2026: Ekonomi Tumbuh 5,7% Ditopang Sektor Hijau dan Kota-Kota Dinamis
Proyeksi 2026 cukup optimis, dengan target pertumbuhan 5,2-5,7%. Fokus pembangunan tahun depan juga konsisten: penguatan desa, SDM, dan percepatan investasi industri.
Kalau komitmen hilirisasi dan pemerataan bisa diwujudkan secara konkret bukan cuma jadi retorika maka pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif bukan hal mustahil bagi Bumi Ruwa Jurai.
Pertanyaan sederhananya begini: apakah kemakmuran ini akan dirasakan oleh buruh, petani kecil, dan generasi muda yang mencari pekerjaan layak di tanahnya sendiri?
Jawabannya akan terlihat di tahun-tahun mendatang.
*Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
#EkonomiLampung #PertumbuhanEkonomiIndonesia #PembangunanDaerah
