Sebuah bandara bisa berstatus internasional di atas kertas. Namun tanpa ekosistem yang bekerja, status itu tidak lebih dari papan nama.
Lampung hari ini berada tepat di titik itu: memiliki bandara internasional, tetapi belum memiliki mesin yang benar-benar menggerakkan penerbangan internasional.
Masalah ini bukan soal panjang landasan, kecanggihan terminal, atau kelengkapan fasilitas. Bandara Radin Inten II sudah memenuhi syarat teknis.
Persoalannya jauh lebih mendasar: ekosistem kebijakan, pasar, dan strategi yang tidak dibangun sejak awal.
Infrastruktur Tanpa Pasar
Dalam dunia penerbangan, rute tidak lahir dari harapan, tetapi dari perhitungan. Maskapai terbang karena ada permintaan, ada potensi keuntungan, dan ada kepastian kebijakan.
Di Lampung, urutan ini justru terbalik. Infrastruktur disiapkan lebih dulu, sementara pasar dibiarkan tumbuh “nanti”.
Akibatnya bisa ditebak. Maskapai enggan membuka rute internasional karena belum melihat basis penumpang yang jelas.
Wisatawan asing ke Lampung masih terbatas. Pelaku usaha lokal belum terkoneksi langsung dengan pasar luar negeri.
Sementara pemerintah daerah berharap status internasional bandara akan secara otomatis menarik penerbangan. Ini ilusi kebijakan yang sering berulang.
Bandara bukan magnet yang bekerja sendiri. Ia hanya simpul. Jika tidak ada arus yang mengalir menuju simpul itu, maka simpul tersebut akan sepi.
Ekosistem yang Terlambat Disiapkan
Istilah “ekosistem bandara” sering terdengar abstrak, padahal maknanya sangat konkret. Ia mencakup sedikitnya empat hal.
Pertama, permintaan nyata. Ini bukan sekadar data potensi, tetapi arus orang dan barang yang benar-benar bergerak.
Lampung belum serius menggarap ceruk wisatawan asing yang spesifik. Apa keunggulan Lampung di mata pasar internasional? Way Kambas? Pantai? Agroekowisata? Semua ada, tetapi tidak dikemas sebagai satu narasi destinasi yang kuat.
Kedua, rute dan maskapai. Di banyak daerah, pemerintah aktif memberi insentif awal, berbagi risiko, bahkan membeli kursi pada fase awal pembukaan rute.
Di Lampung, langkah ini justru terdengar setelah bandara siap. Padahal, insentif rute seharusnya mendahului, bukan menyusul.
Ketiga, promosi dan diplomasi ekonomi. Kerja sama perdagangan, pariwisata, dan ketenagakerjaan baru gencar dijajaki setelah status internasional dikantongi.
Ini seperti membuka pelabuhan tanpa memastikan kapal akan datang. Strategi yang terbalik ini membuat bandara berdiri sendirian, tanpa jejaring internasional yang menopang.
Keempat, konektivitas lokal. Bandara internasional seharusnya menjadi pintu masuk yang nyaman dan efisien.
Namun jika akses darat, transportasi publik, dan integrasi wilayah belum optimal, maka pengalaman pertama wisatawan akan mengecewakan. Bandara akhirnya terasa jauh, bukan dekat.
Baca juga:
* Banyak Destinasi, Minim Cerita Perjalanan: PR Pariwisata Lampung
Masalah Koordinasi, Bukan Sekadar Teknis
Menyederhanakan masalah ini sebagai kekurangan promosi atau lambannya maskapai jelas keliru. Akar persoalannya ada pada fragmentasi kebijakan.
Pemerintah daerah fokus pada kebanggaan infrastruktur. Pemerintah pusat menekankan pemenuhan standar teknis. Dunia usaha menunggu kepastian pasar.
Semua bergerak di jalurnya masing-masing, tetapi tidak pernah benar-benar berjalan bersama.
Akibatnya, bandara internasional tidak berfungsi sebagai simpul ekonomi, melainkan sebagai monumen kebijakan setengah jalan. Ia berdiri megah, tetapi tidak ramai. Mahal dirawat, minim dimanfaatkan.
Status Bukan Tujuan Akhir
Yang perlu dikritisi bukanlah status internasional itu sendiri, melainkan cara berpikir di baliknya. Status dianggap sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat.
Padahal, status internasional hanyalah entry point, alat untuk membuka arus orang, barang, dan ide.
Tanpa strategi pasca-status, bandara internasional justru menjadi beban. Anggaran perawatan meningkat, ekspektasi publik naik, tetapi manfaat ekonomi tidak kunjung terasa.
Dalam jangka panjang, publik akan mulai mempertanyakan: untuk siapa bandara ini dibangun?
Membalik Cara Pandang
Jika Lampung ingin bandara internasionalnya hidup, cara pandang harus dibalik. Bukan bertanya “kapan penerbangan internasional dibuka?”, melainkan “siapa yang menyiapkan pasarnya?”
Pemerintah daerah perlu memimpin orkestrasi lintas sektor: pariwisata, perdagangan, investasi, dan transportasi.
Dunia usaha harus dilibatkan sejak awal, bukan setelah keputusan diambil. Insentif harus diposisikan sebagai investasi awal, bukan subsidi yang ditakuti.
Dan promosi Lampung ke luar negeri harus berbasis keunggulan nyata, bukan slogan.
Bandara internasional yang berhasil bukan yang paling megah, tetapi yang paling relevan dengan kebutuhan wilayahnya.
Baca juga:
* Mengorkestrasi Pariwisata Lampung: Tantangan Kepemimpinan Kebijakan
Catatan Penutup
Lampung tidak kekurangan infrastruktur. Yang kurang adalah ekosistem. Tanpa itu, bandara internasional hanya akan menjadi simbol ambisi, bukan gerbang dunia.
Pertanyaannya kini sederhana, tetapi menentukan: apakah Lampung ingin bandara internasional yang hidup, atau sekadar status yang membanggakan di dokumen resmi?
Tanpa keberanian membangun ekosistem secara serius, jawabannya sudah bisa ditebak.
—
Penulis: Yopie Pangkey
Travel Blogger & Pemerhati Pariwisata Lampung.
