Lampung Bergerak: Singkong Naik, Harapan Petani Bangkit

Bandar Lampung dan Palembang Dua Kota Satu Arah Masa Depan Sumatera - Mahendra Utama
Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan. (Foto arsip pribadi)

Ketika Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati—Hamartoni Ahadis (Lampung Utara), Ardito Wijaya (Lampung Tengah), Ela Siti Nuryamah (Lampung Timur), dan Elfianah (Mesuji)—menghadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 9 September 2025, suara desakan petani singkong bergema hingga ke Jakarta.

Lampung selama ini dikenal sebagai lumbung singkong nasional, dengan kontribusi hampir 70 persen terhadap produksi Indonesia. Namun dalam beberapa bulan terakhir, harga singkong anjlok tajam.

Read More

Dari harga acuan Rp 1.350/kg, di lapangan petani hanya menerima Rp 500–600/kg akibat potongan berat, kadar pati, hingga biaya angkut. Situasi ini mengancam keberlanjutan ekonomi ratusan ribu keluarga petani.

Negara Hadir untuk Petani

Pertemuan di Kementerian Pertanian berbuah langkah nyata. Mentan Andi Amran berkomitmen menerbitkan surat resmi penetapan harga minimal singkong secara nasional, dengan Lampung sebagai acuan harga.

Bukan hanya itu, Kementan juga menargetkan peningkatan produktivitas hingga 70 ton per hektare melalui pendampingan dan teknologi budidaya terbaru.

“Inilah negara hadir. Regulasi ini harus kita kawal bersama. Petani harus punya jaminan harga, dan kita tidak boleh membiarkan mereka terus merugi,” tegas Amran.

Gubernur Rahmat Mirzani yang hadir langsung menyampaikan keresahan petani Lampung. “Jika kondisi ini dibiarkan, petani bisa berhenti menanam singkong,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa harga singkong bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga ketahanan pangan.

Dari Lampung untuk Indonesia

Keputusan ini menjadi tonggak penting. Apa yang diperjuangkan Lampung bukan hanya untuk daerah, melainkan untuk seluruh petani singkong Indonesia.

Kolaborasi lintas tingkat pemerintahan—dari bupati, gubernur, hingga kementerian—menunjukkan pola baru pembangunan: daerah bersuara, pusat merespons.

Apresiasi patut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal berkomitmen menjaga kedaulatan pangan. Kebijakan stop impor beras yang sudah berhasil dijalankan menjadi inspirasi bagi langkah serupa di komoditas lain. Jika beras bisa, mengapa singkong tidak?

Menko Pangan ikut memainkan peran sentral sebagai motor koordinasi, memastikan setiap langkah kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Mentan Amran, dengan respons cepat dan kebijakan konkret, menunjukkan keberpihakan pada petani.

Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani bersama empat bupati Lampung telah memberi contoh bagaimana kepemimpinan daerah bisa menggerakkan perubahan nasional.

Belajar dari Brasil

Brasil memberi teladan. Negeri itu menjadikan cassava (singkong) sebagai komoditas strategis untuk pangan, pakan, hingga energi. Pemerintah Brasil menetapkan harga pembelian minimum agar petani terlindungi dari fluktuasi pasar.

Industri lokal diwajibkan menyerap produksi domestik, sekaligus mengembangkan riset pengolahan singkong menjadi ethanol dan produk turunan bernilai tinggi.

Indonesia bisa belajar dari pengalaman tersebut. Dengan luas lahan dan basis petani yang kuat, singkong berpotensi menjadi pilar baru ketahanan pangan dan energi. Harga acuan nasional adalah pintu masuk menuju transformasi yang lebih besar.

Lampung Jadi Titik Awal

Lampung kini menjadi simbol harapan. Dengan regulasi harga acuan dan dorongan pembatasan impor tepung tapioka, industri dalam negeri diharapkan lebih berpihak kepada petani lokal. Tidak ada lagi alasan petani menjual dengan harga murah sementara produk impor membanjiri pasar.

Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan: “Kita akan terus mengawal agar kementerian menutup keran impor dan menetapkan harga yang lebih proporsional.” Dukungan legislatif ini penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas.

Kolaborasi Tanpa Cacat

Langkah Lampung adalah bukti bahwa daerah bisa menjadi motor perubahan nasional. Presiden, Menko, Menteri, Gubernur, hingga Bupati bersatu suara untuk petani. Dari Lampung, semangat keberpihakan ini bisa menular ke provinsi lain.

Negara hadir ketika petani tidak dibiarkan berjuang sendiri. Jika impor beras bisa dihentikan, saatnya kita berani berkata hal yang sama untuk singkong. Dari Lampung, napas baru perjuangan pangan nasional mulai berhembus.

*Mahendra Utama, pemerhati pembangunan

Sumber Data:

  1. Harian Terbit – Harga Singkong Anjlok, Gubernur Lampung dan Empat Bupati Adukan Masalah ke Mentan Amran
  2. Antara Lampung – Mentan Pastikan Atasi Persoalan Singkong di Lampung
  3. Kabarika – Gubernur Lampung dan Empat Bupati Laporkan Persoalan Singkong ke Mentan Amran
  4. Rilis ID – Akhirnya Kementan Tetapkan Harga Singkong Rp1.xxx/kg
  5. Senator ID – Lampung Desak Pemerintah Tetapkan Harga Dasar Singkong, Mentan Janji Terbitkan Regulasi Nasional’
  6. RMOL Lampung – Gubernur Mirza dan 4 Bupati Minta Solusi Mentan Atasi Krisis Singkong Lampung

#SingkongLampung #HargaAcuanSingkong #PetaniBangkit #StopImporSingkong #KetahananPangan #LampungUntukIndonesia #AmranSulaiman #Prabowo #PanganNasional

---

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *