Selasa kemarin (6/1), Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meneken MoU di Mahan Agung, Bandar Lampung. Nilainya lumayan besar: Rp833 miliar.
Pertanyaannya, ini cuma pajangan birokrasi atau memang ada substansinya?
Teori Ekonomi yang Jarang Dipraktikkan
Sebenarnya, apa yang dilakukan kedua gubernur ini sederhana saja memanfaatkan keunggulan masing-masing daerah.
Lampung punya komoditas: gula, kopi, singkong. Jawa Tengah? Pabrik dan SDM terampil. Kalau digabung, harusnya saling melengkapi.
“Kalau potensi ini disinergikan, hasilnya jelas lebih optimal daripada jalan sendiri-sendiri,” kata Iyai Mirza panggilan akrab Gubernur Lampung.
Kedengarannya klise, tapi di lapangan, kerja sama semacam ini masih langka.
Selama ini kan begini: Lampung jual bahan mentah, untungnya tipis. Jawa Tengah impor bahan baku dari entah mana, ongkirnya mahal.
Nah, dengan skema ini, Lampung bisa naik kelas nggak cuma jadi pemasok, tapi ikut dalam rantai industri. Jawa Tengah juga diuntungkan dengan pasokan energi (gas bumi) dan pangan yang lebih pasti.
B2B ala Pemerintah Daerah
Yang menarik, Lutfi Gubernur Jateng bilang ini model kolaborasi business to business. Pemerintah daerah jadi semacam “makelar” yang mempertemukan pengusaha lokal, BUMD, bahkan sekolah vokasi.
“Setiap daerah punya potensi. Tinggal bagaimana kita padukan supaya terciptalah ekosistem baru yang win-win,” ujar Lutfi.
Kedengarannya ambisius. Tapi kalau lihat faktanya, BUMD macam PT Lampung Jasa Utama dan PT Jateng Petro Energi memang sudah mulai bersinergi di sektor energi. Ini bukan wacana lagi.
Kenapa Harus Peduli?
Karena selama ini ekonomi daerah terlalu Jakarta-sentris. Barang dari Lampung ke Jawa Tengah mesti lewat Jakarta dulu nggak efisien. Biaya logistik membengkak, harga naik, daya saing turun.
Kerja sama horizontal seperti ini justru memotong jalur yang nggak perlu.
Belum lagi soal pendidikan vokasi. SMK di kedua provinsi akan diselaraskan dengan kebutuhan industri lokal. Artinya, lulusan SMK nggak lagi nganggur karena skill-nya nggak nyambung sama lapangan kerja.
Baca juga:
* Lampung Raih Surplus Dagang US$3,6 Miliar: Apa Strategi di Balik Kesuksesan Ini?
Beneran Bisa Jalan?
Skeptisisme wajar. MoU di Indonesia sering cuma jadi dokumen pajangan. Tapi setidaknya, ada komitmen nilai transaksi Rp833 miliar. Angka sebesar itu biasanya nggak cuma basa-basi.
Yang pasti, ini bisa jadi contoh buat provinsi lain. Di tengah ekonomi global yang carut-marut, menguatkan pasar domestik lewat kolaborasi daerah adalah pilihan yang masuk akal.
Bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana dua kekuatan besar di Sumatera dan Jawa ini saling melengkapi.
Kalau berhasil, ini blueprint yang bagus. Kalau gagal? Ya, minimal sudah coba.
*Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
#GubernurMirza #GubernurLutfi #Lampung #JawaTengah
