Lampung sedang berdiri di persimpangan yang tidak biasa. Di satu sisi, Bumi Ruwa Jurai mencatatkan performa ekonomi yang cukup impresif pertumbuhan ekonomi kumulatif 5,19% hingga September 2025.
Membuktikan provinsi ini masih menjadi salah satu mesin pertumbuhan tangguh di Sumatera.
Tapi, ada yang mengganjal. Di balik optimisme angka-angka itu, awan mendung fiskal sudah menggantung di atas kepala birokrasi Lampung jelang tahun anggaran 2026.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terang-terangan menyebut APBD 2026 bukan lagi APBD ekspansif, melainkan “APBD survival-konsolidatif”.
Bukan tanpa alasan. Transfer pusat turun drastis, Rp587,47 miliar menguap begitu saja. Akibatnya, pemerintah daerah dipaksa melakukan restrukturisasi ketat.
Dalam bahasa ekonomi publik, ini namanya fiscal stress kondisi di mana pemerintah harus putar otak ekstra keras demi menjaga layanan dasar tanpa menambah utang yang justru jadi beban.
Paradoks Pertumbuhan: Angka Naik, Kualitas Masih Tanda Tanya
Soal angka pertumbuhan, Lampung memang tidak mengecewakan. Tapi pertanyaan besarnya: apakah pertumbuhan ini benar-benar dirasakan rakyat?
Pengangguran terbuka memang hanya 4,21% lebih baik dari rata-rata nasional.
Namun faktanya, 65% penduduk pekerja masih terjebak di sektor informal dengan penghasilan yang jauh dari kata sejahtera.
Pedagang kaki lima, buruh harian, tukang ojek mereka ada dalam statistik “bekerja”, tapi belum tentu hidup layak.
Gary Becker, ekonom peraih Nobel, pernah menekankan bahwa pertumbuhan jangka panjang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.
Nah, di sinilah PR besar Lampung terletak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini masih 73,98, yang berarti masih terendah di Sumatera.
Artinya, dari sisi pendidikan dan kesehatan, Lampung masih tertinggal dan ini tantangan struktural yang tidak bisa diselesaikan dalam semalam.
Baca juga:
* Lampung 2026: Ekonomi Tumbuh 5,7% Ditopang Sektor Hijau dan Kota-Kota Dinamis
Inovasi di Tengah Keterbatasan
Pemerintah Lampung sepertinya paham betul: kalau uang terbatas, kreativitas harus berlipat ganda.
Makanya lahir program-program seperti “Desaku Maju” dan platform digital “Lampung-In” yang sudah diakses 39 ribu orang.
Digitalisasi bukan sekadar gaya-gayaan mengikuti tren. Ini soal efisiensi riil bagaimana membuat layanan publik lebih murah, lebih cepat, lebih mudah diakses.
Dan yang paling konkret dirasakan masyarakat: pembebasan uang komite SMA/SMK dengan alokasi Rp110 miliar.
Bagi keluarga dengan anak sekolah, ini bukan angka kecil.
Gubernur Lampung sendiri menegaskan prinsip kerjanya: “Pelaksanaan program harus memiliki dampak. Harus memiliki nilai tambah, dilaksanakan terintegrasi, dan berkelanjutan.”
Prinsip sederhana, tapi krusial. Karena dalam kondisi fiskal yang ketat, setiap rupiah harus benar-benar terasa dampaknya di lapangan bukan sekadar angka di laporan realisasi anggaran.
Apresiasi untuk Kerja Keras Birokrasi
Patut diapresiasi, berbagai penghargaan nasional yang diraih Lampung di 2025, termasuk skor 90 (kondisi hijau) pada survei integritas KPK, bukan datang begitu saja.
Ini hasil kerja keras kolektif dari gubernur, kepala dinas, hingga staf lapangan yang bekerja siang malam.
Modal sosial seperti ini, dalam jangka panjang, justru lebih berharga daripada suntikan anggaran sesaat.
Baca juga:
* Membaca Paradoks Ekonomi Lampung Akhir 2025
Survival atau Batu Loncatan?
Lampung memang sedang dalam mode “bertahan” secara fiskal.
Tapi kalau dikelola dengan kepala dingin dan kerja keras kolektif antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat strategi survival ini bisa jadi batu loncatan.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah momentum ini cukup kuat untuk mengangkat Lampung sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera?
Atau justru akan terperosok lebih dalam ke jurang kesenjangan struktural?
Jawabannya ada di tangan para pemangku kebijakan hari ini.
*Penulis : Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
‘#LampungMaju #GubernurMirza #EkonomiLampung
