Kementerian PPN/Bappenas baru saja meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Targetnya ambisius: meningkatkan nilai ekspor produk kelapa sampai sepuluh kali lipat.
Indonesia memang produsen kelapa terbesar dunia, tapi ironinya, Filipina masih lebih jago devisa ekspor mereka hampir tembus 3 miliar dolar AS.
Nah, pertanyaan besarnya: apakah Lampung, sebagai salah satu daerah penghasil kelapa penting, siap mengambil peran strategis dalam gelombang besar ini?
Realita di Lapangan: Lampung Masih Punya PR Besar
Jujur saja, kondisi tata kelola di Lampung masih jauh dari ideal. Ada kajian menarik soal partisipasi publik dalam pembahasan APBD Provinsi Lampung hasilnya cukup mengkhawatirkan.
Proses kebijakan ternyata masih dikuasai elit-elit formal dan cenderung jadi ajang transaksi politik.
Lebih parah lagi, kalau diukur pakai “tangga partisipasi Arnstein”, tingkat partisipasi masyarakat kita baru sampai level paling bawah: sekadar dikasih info dan konsultasi doang.
Artinya apa? Fondasi tata kelola kita untuk menjalankan program seberat hilirisasi kelapa belum kuat. Butuh kerja keras membangunnya dari nol.
Untungnya, ada rekomendasi dari studi sebelumnya yang masih sangat relevan: pertama, para pembuat kebijakan harus ganti cara pikir.
Kedua, harus ada payung hukum yang jelas untuk partisipasi masyarakat. Ketiga, organisasi masyarakat perlu dibina dengan serius dan ini butuh anggaran yang cukup.
Apa yang Harus Dilakukan Pemprov Lampung?
Kalau memang serius mau ikut dalam proyek nasional ini, Pemprov Lampung harus bergerak cepat. Berikut beberapa langkah konkret yang menurut saya mendesak:
Pertama, bikin aturan daerah yang kuat.
Peta jalan nasional harus segera diterjemahkan jadi Perda atau minimal Pergub. Fokusnya jelas: tingkatkan produktivitas lewat peremajaan kebun dan sediakan bibit unggul.
Dan yang paling penting, komitmen ini harus terlihat jelas di APBD jangan cuma jadi dokumen cantik di rak.
Kedua, jangan cuma jualan kopra dan kelapa bulat terus.
Saatnya berpikir lebih jauh. Virgin coconut oil (VCO), nata de coco, bahkan material canggih seperti bioselulosa dan karbon aktif dari tempurung kelapa ini semua punya nilai jual yang bisa melonjak sampai 40 kali lipat!
Pemerintah daerah bisa jadi jembatan antara petani, universitas, dan industri untuk mengembangkan produk-produk ini.
Ketiga, perkuat ekosistemnya.
Petani kelapa kita perlu organisasi yang solid. Industri kecil menengah pengolahan kelapa juga harus dibina.
Idealnya, kita punya sentra-sentra industri pengolahan yang terintegrasi, yang langsung menghubungkan petani dengan pasar.
Jangan sampai yang menikmati nilai tambah hanya tengkulak atau pengusaha besar petani harus ikut merasakan.
Keempat, siapkan pendanaan.
Pemerintah Pusat sudah bilang akan pakai dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk mendukung hilirisasi kelapa.
Pemprov Lampung jangan cuma menunggu. Siapkan proposal yang matang, program yang realistis, dan proaktif mengakses dana ini.
Selain itu, dorong juga skema KUR dan pendanaan lain buat pelaku usaha lokal.
Baca juga:
* Lampung Jadi Pemasok Kelapa Terkemuka: Bukti Nyata Hilirisasi yang Menguntungkan
Momentum Ini Jangan Sampai Terlewat
Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan komitmen semua pihak, Lampung bukan cuma bisa ikut bermain tapi berpotensi jadi pemain utama dalam proyek hilirisasi kelapa nasional.
Ini bukan cuma soal mengejar target ekspor, tapi tentang membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan, yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh petani kita.
Momentumnya sudah ada di depan mata. Tinggal kita mau gerak atau tidak.
*Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
#HilirisasiKelapa #LampungBerkelanjutan #EkonomiKerakyatan #PetaniSejahtera #IndonesiaMaju2045
