B50 Berjalan, Bioetanol Disiapkan: Singkong dan Tebu Jadi Kunci

bahan bakar nabati dipercepat - B50 Berjalan Bioetanol Disiapkan Singkong dan Tebu Jadi Kunci.webp
(Foto: ANTARA/Abdan Syakura/bar, via Indonesia.go.id)

Pemerintah mempercepat pemanfaatan bahan bakar nabati lewat dua jalur: mandatori biodiesel B50 berbasis minyak sawit sejak 1 Juli 2026, dan bioetanol sebagai campuran bensin yang disiapkan bertahap dengan sasaran jangka panjang etanol berkadar tinggi hingga E50.

Kelapa sawit, tebu, singkong, dan jagung tidak lagi hanya menjadi komoditas pangan dan perkebunan, tetapi juga diarahkan menjadi sumber energi terbarukan untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Read More

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan Program Mandatori B50 sekaligus penyiapan infrastruktur menuju mandatori bioetanol.

Arahan itu disampaikan saat Presiden menerima laporan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 9 Agustus 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut membahas kemajuan implementasi B50 dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan mandatori bioetanol.

Bagi Lampung, kebijakan ini bukan sekadar kabar dari pusat. Provinsi yang menempati peringkat pertama produsen singkong nasional itu dipilih pemerintah sebagai lokasi pabrik bioetanol perdana dalam proyek yang melibatkan Toyota dan Pertamina.

Di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat dan ketergantungan pada impor minyak bumi yang masih menjadi tantangan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang bersumber dari minyak mentah (crude oil), sekaligus membangun ekosistem energi berbasis sumber daya domestik.

Impor Solar Mulai Dihentikan

Presiden mengatakan pemerintah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. Kebijakan tersebut diproyeksikan menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp170 triliun.

“Mulai hari-hari ini kita sudah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. Dengan B50, kita akan menghemat Rp170 triliun,” ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyebut Indonesia sebagai negara pertama yang berani menerapkan sekaligus berhasil memproduksi bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati dari kelapa sawit.

Prabowo mengatakan dana hasil penghematan dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur air dan bendungan di berbagai wilayah Indonesia.

Dua Jalur Bahan Bakar Nabati: B50 dan Bioetanol

B50 adalah campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar. Bioetanol E100 adalah etanol berbahan nabati dengan kadar 100 persen yang dapat digunakan sebagai komponen pencampur bensin.

Keduanya memiliki karakteristik dan penggunaan berbeda, tetapi sama-sama diarahkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.

Bioetanol Naik Bertahap hingga E20

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tahapan pemanfaatan bahan bakar nabati melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026.

Untuk biodiesel, mandatori B50 dijalankan pada 1 Juli 2026. Pemanfaatan bioetanol disiapkan bertahap melalui E5 pada 2026 hingga 2027, E10 mulai 2028, dan peningkatan campuran berikutnya sesuai kesiapan industri dan pasokan bahan baku.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) juga telah memulai persiapan teknis menuju E20.

Tahapannya mencakup penyusunan spesifikasi bahan bakar, pengujian karakteristik fisika-kimia, kesiapan fasilitas pencampuran, rantai pasok bahan baku, hingga pengujian penggunaan pada kendaraan.

Kebutuhan bioetanol akan meningkat seiring kenaikan persentase campuran. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan bensin nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun.

Dengan penerapan E20, diperlukan sekitar empat juta kiloliter etanol setiap tahun. Sebagai gambaran, kebutuhan bensin non-PSO pada 2026 diproyeksikan sekitar 6,65 juta kiloliter, dan penerapan E5 pada segmen tersebut membutuhkan sekitar 333 ribu kiloliter bioetanol.

Saat ini terdapat lima pabrik bioetanol dengan kapasitas produksi sekitar 70.500 kiloliter yang siap memasok kebutuhan Pertamina.

Untuk mengejar kebutuhan E20, pemerintah mendorong penambahan kapasitas melalui pembangunan pabrik baru.

Pada 2027 ditargetkan tambahan 15 pabrik dengan kapasitas sekitar 373 ribu kiloliter, disusul kebutuhan investasi pabrik berikutnya pada 2028.

Tebu, Singkong, dan Jagung Jadi Fondasi Bahan Baku

Ketersediaan bahan baku menjadi faktor penentu keberhasilan bioetanol. Indonesia memiliki potensi pertanian yang cukup besar untuk membangun rantai pasok energi nabati, terutama melalui tebu, singkong, dan jagung.

Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyiapkan pengembangan kawasan bioetanol hingga dua juta hektare.

Program ini mencakup konsolidasi lahan, peningkatan produktivitas tanaman, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dengan kawasan produksi.

Tebu menjadi salah satu komoditas utama dengan kebutuhan pengembangan kawasan sekitar satu juta hektare. Singkong dan jagung dikembangkan sesuai kesesuaian lahan dan produktivitas masing-masing daerah.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai memimpin rapat program khusus pengembangan bioetanol bersama 44 bupati di Jakarta, 21 September 2026.

Data Kementan menunjukkan Indonesia memiliki basis produksi perkebunan yang dapat mendukung pengembangan industri energi nabati.

Produksi gula nasional dari tebu pada 2024 mencapai sekitar 2,46 juta ton dengan luas areal tebu 523 ribu hektare.

Pengembangan kawasan tebu secara terintegrasi diharapkan meningkatkan pasokan bahan baku industri etanol.

Adapun singkong berpotensi menjadi sumber pati yang dapat difermentasi menjadi etanol. Pemanfaatan hasil samping pertanian juga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas dan memperluas sumber pendapatan petani.

Lampung Dipilih sebagai Lokasi Pabrik Perdana

Lampung berada di posisi penting dalam peta bahan baku ini. Provinsi ini menghasilkan sekitar 6,7 juta ton singkong segar pada 2022, atau sekitar 40 persen produksi nasional.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga menyebut produksi tebu Lampung sekitar 724 ribu ton gula kristal putih.

Dalam proyek bioetanol yang melibatkan Toyota, PT Pertamina New & Renewable Energy, dan Danantara Investment Management, pemerintah dan konsorsium memilih Lampung sebagai lokasi pabrik perdana.

Kapasitas produksi awalnya 60.000 kiloliter per tahun, kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu. Pabrik dirancang memakai beragam bahan baku, seperti tebu, singkong, dan sorgum.

Di tingkat daerah, Gubernur Mirza meluncurkan Bioethanol Development Center Lampung di Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, 14 September 2026.

Fasilitas percontohan itu ditargetkan mulai berproduksi pada Desember 2026 untuk menguji keekonomian bioetanol berbasis singkong dan sorgum. Pengembangannya dirancang melibatkan kelompok tani lokal dan koperasi sebagai penyedia bahan baku.

Paparan pemerintah yang menjadi rujukan tulisan ini belum merinci pembagian kawasan bioetanol per provinsi.

Karena itu, skema kemitraan dengan petani dan pengusaha daerah, yang menurut Amran harus dibuka, akan menentukan seberapa besar manfaat ekonomi sampai ke penghasil bahan baku di Lampung.

Sawit Topang Biodiesel, Bukan Bioetanol

Untuk biodiesel, kekuatan Indonesia ada pada kelapa sawit. Produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) nasional pada 2025 mencapai sekitar 51,66 juta ton, dengan luas perkebunan sawit sekitar 16,83 juta hektare.

Besarnya produksi itu memberi ruang bagi pengembangan biodiesel B50 melalui pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku.

Namun, kebutuhan bahan baku untuk energi tetap perlu diseimbangkan dengan kebutuhan pangan, industri oleokimia, ekspor, dan keberlanjutan lingkungan.

Penting dipahami bahwa CPO merupakan bahan baku biodiesel, bukan bahan baku utama bioetanol. Bioetanol dikembangkan terutama dari bahan yang mengandung gula atau pati, seperti tebu dan singkong.

Dengan pembagian itu, kelapa sawit menopang jalur biodiesel, sementara komoditas pangan dan perkebunan lainnya memperkuat jalur bioetanol.

Pembiayaan: BUMN, Swasta, dan APBN

Pengembangan industri bahan bakar nabati membutuhkan investasi besar, mulai dari penyediaan lahan, peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan pabrik etanol, fasilitas penyimpanan, hingga infrastruktur pencampuran dan distribusi.

Pemerintah membuka peluang keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan industri bioetanol.

Kementan memperkirakan skema pembiayaan dapat melibatkan sekitar 30 persen BUMN dan 70 persen swasta, dengan pemerintah berperan menyiapkan kawasan dan ekosistem produksi.

Amran menegaskan pengembangan kawasan harus membuka ruang kemitraan bagi petani dan pengusaha daerah agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pelaku industri besar.

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu prioritas APBN 2026.

Dukungan fiskal pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp402,4 triliun, mencakup subsidi dan kompensasi energi, pengembangan energi baru terbarukan, insentif perpajakan, serta pembangunan infrastruktur energi.

Khusus pengembangan biodiesel, dukungan pembiayaan dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang bersumber dari pungutan ekspor komoditas sawit.

Dana itu digunakan untuk mendukung insentif biodiesel, antara lain menutup selisih harga indeks pasar biodiesel dengan solar sehingga pelaksanaan mandatori dapat berjalan.

Untuk bioetanol, diperlukan penguatan insentif investasi, kemudahan pembiayaan pembangunan pabrik, kepastian pasar, dan kebijakan harga yang memberikan kepastian bagi produsen maupun petani.

Dukungan APBN juga dapat diarahkan melalui program peningkatan produktivitas pertanian, infrastruktur kawasan, riset, dan pengembangan teknologi energi terbarukan.

Menuju NZE 2060 dengan Syarat Keberlanjutan

Pengembangan biodiesel dan bioetanol juga memiliki keterkaitan dengan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Sektor energi menjadi salah satu bidang penting dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, mengingat penggunaan bahan bakar fosil masih mendominasi kebutuhan transportasi, industri, dan pembangkitan energi nasional.

Melalui pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN), pemerintah berupaya mengurangi konsumsi bahan bakar berbasis minyak bumi secara bertahap.

Biodiesel B50 dan peningkatan campuran bioetanol dalam bensin menjadi instrumen untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil sekaligus memperluas pemanfaatan sumber energi terbarukan domestik.

Baca juga:
* Toyota Bangun Pabrik Bioetanol di Lampung, Konstruksi Dimulai 2026

Kementerian ESDM menempatkan pengembangan biofuel sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.

Kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan energi nasional dan dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) Indonesia yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030, serta komitmen jangka panjang menuju NZE 2060.

Namun, kontribusi BBN terhadap penurunan emisi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya persentase campuran.

Penghitungan manfaat lingkungannya harus memperhitungkan seluruh siklus produksi, mulai dari pembukaan dan penggunaan lahan, budidaya tanaman, penggunaan pupuk, pengolahan bahan baku, konsumsi energi pabrik, hingga distribusi bahan bakar.

Karena itu, pengembangan sawit, tebu, dan singkong perlu menerapkan prinsip keberlanjutan agar pengurangan emisi dari penggunaan BBM fosil tidak diikuti peningkatan emisi dari perubahan penggunaan lahan.

Sumber: indonesia.go.id, ANTARA, Bisnis.com, detikFinance

---

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *