Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) memperkuat kesadaran dan pemahaman hukum di lingkungan kampus melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Paralegal bagi dosen dan tenaga kependidikan (tendik). Kegiatan ini berlangsung di Teater Room Gedung Academic & Research Center (ARC), Bandar Lampung, Rabu (18/11/2026).
Dalam sesi inti, narasumber Aristiono, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Merdeka menegaskan bahwa profesi paralegal tidak membatasi latar belakang pendidikan formal tertentu.
“Paralegal ini tidak serta-merta harus orang yang berlatar belakang pendidikan hukum, juga tidak harus strata satu. Lulusan SMA pun bisa menjadi paralegal,” ungkapnya.
Ketua Tim Kepegawaian, Samsul Bahri, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti 105 peserta yang mencakup unsur pimpinan universitas dan fakultas, dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan UIN RIL.
Bimtek ini digelar karena persoalan hukum berpotensi muncul dalam berbagai aktivitas kelembagaan perguruan tinggi, mulai dari pelayanan akademik, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, hingga dinamika kemahasiswaan.
Melalui pembekalan ini, para dosen dan tendik diharapkan mampu mengenali serta menangani persoalan hukum secara preventif dan profesional.
Wakil Rektor III UIN RIL Tekankan Kesadaran Hukum
Wakil Rektor III UIN RIL, Bambang Budiwiranto, M.A., Ph.D., dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum bagi dosen, tenaga kependidikan, maupun pimpinan unit kerja.
“Pemahaman hukum harus menjadi perhatian bersama, baik bagi dosen, tenaga kependidikan, maupun pimpinan unit kerja. Dengan memahami aturan yang berlaku, setiap unsur kampus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat sesuai ketentuan hukum,” ujar Bambang.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan advokasi, diplomasi, dan mediasi agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, perlindungan hak, serta mekanisme kelembagaan yang akuntabel.

Bimtek Paralegal Bahas Ranah Nonlitigasi
Aristiono memaparkan materi pengenalan paralegal.
Berdasarkan kerangka regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, ia menjelaskan bahwa ruang lingkup aktivitas paralegal berfokus pada ranah nonlitigasi atau penyelesaian sengketa di luar persidangan.
Keberadaan paralegal di berbagai sektor, termasuk institusi pendidikan, dinilai krusial untuk memperluas akses keadilan dengan perspektif yang multidisiplin.
Sengketa Nonlitigasi Mengedepankan Dialog
Materi teknis berikutnya disampaikan oleh Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I., CM., dari Pusat Kajian dan Bantuan Layanan Hukum (PKBLH) UIN RIL.
Ia memaparkan penyelesaian sengketa nonlitigasi yang mengedepankan dialog, kesepakatan bersama, serta prinsip iktikad baik, kesukarelaan, kesetaraan, netralitas, dan kepastian hukum demi menjaga keharmonisan antarpihak.
Baca juga:
* Wabup Pesawaran Ajak 400 Mahasiswa UTI Jadi Pemimpin Adaptif
Konflik Kampus: dari UKT hingga Perundungan
Sementara itu, Ahmad Fauzi Furqon, M.H., dari PKBLH UIN RIL memaparkan strategi advokasi dan diplomasi dalam merawat marwah akademik.
Ia memetakan sejumlah potensi konflik di lingkungan kampus yang kerap muncul, mulai dari pelayanan akademik, persoalan beasiswa dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dinamika organisasi mahasiswa, isu perundungan, diskriminasi, hingga etika komunikasi digital.
Fauzi menekankan pentingnya verifikasi fakta dan validasi bukti secara objektif sebelum mengambil keputusan penanganan keluhan.
Melalui kegiatan ini, UIN Raden Intan Lampung berupaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, taat hukum, dan berkeadilan.



