Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan tiga langkah untuk memperkuat investasi di Lampung: penyederhanaan dan percepatan perizinan berbasis digital, penguatan kepastian regulasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan langkah itu saat membuka Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2026 di Grand Ballroom Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pemprov bergerak ketika ekonomi Lampung, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan II 2026, tertinggi kedua di Pulau Sumatera.
Perizinan Digital, Tata Ruang, dan Kepastian Lahan
Dalam forum yang diselenggarakan Pemprov Lampung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung itu, Gubernur memaparkan tiga komitmen utama.
Pertama, percepatan perizinan yang transparan dan berbasis digital. Kedua, penguatan regulasi melalui kepastian tata ruang, serta pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Ketiga, penciptaan iklim investasi kondusif lewat fasilitasi proaktif, kepastian lahan, dan dukungan infrastruktur.
Langkah itu disiapkan untuk menarik lebih banyak investor, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Provinsi Lampung siap bersinergi dan memfasilitasi para investor dan mitra global untuk satu tujuan yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi Lampung berkelanjutan,” tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Komoditas dan Logistik Topang Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Lampung itu ditopang basis komoditas unggulan serta konektivitas infrastruktur dan logistik yang strategis.
Kondisi ini menjadi modal bagi Lampung untuk mengembangkan sektor produktif sekaligus memperluas kerja sama dengan investor domestik dan internasional.

LEIF 2026 Libatkan Lebih dari 100 Calon Investor
LEIF 2026 mengusung tema “From Potential to Partnership: Accelerating Sustainable Investment in Lampung”.
Forum ini menjadi wadah pertemuan pemerintah, pelaku usaha, dan calon investor untuk membangun kemitraan strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Lampung.
Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 calon investor potensial dari dalam dan luar negeri. Minat investasi itu ditindaklanjuti lewat pertemuan bisnis langsung (one-on-one meeting) dan penandatanganan letter of intent (LoI), yakni surat pernyataan niat awal.
Kepercayaan investor juga tercermin dari 11 kisah keberhasilan investasi (investment success stories) yang diangkat dalam forum.
Kisah-kisah itu menggambarkan peluang pengembangan usaha sekaligus potensi daerah yang bisa dikembangkan lewat kemitraan dengan dunia usaha.
Lima Sektor Berpeluang, Hilirisasi Didorong
Pemprov Lampung menilai lima sektor masih menyimpan peluang investasi besar: pertanian, industri pengolahan, energi terbarukan, pariwisata, dan infrastruktur.
Pemerintah juga mendorong penguatan hilirisasi agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
BI Proyeksikan Pertumbuhan 5,0 hingga 5,6 Persen
Dalam sesi diskusi panel, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan bahwa ekonomi Lampung pada 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,0 sampai 5,6 persen.
Proyeksi itu didukung konsumsi rumah tangga, sektor pertanian, industri pengolahan, dan investasi.
“Fundamental ekonomi Lampung yang kuat menjadi modal penting untuk mendorong investasi. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi investasi melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan industri bernilai tambah,” ujar Bimo.
Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Dunia Usaha
Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutan pembukaan menekankan pentingnya forum ini sebagai momentum memperluas kemitraan strategis.
Menurut Jihan, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah serta memastikan investasi memberi nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan juga datang dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani. Dalam pidato kuncinya, ia menyoroti pentingnya sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Menurut Muzani, investasi yang produktif diharapkan meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat kontribusi Lampung terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat realisasi investasi.
Pemilik Sungai Budi Group, Widarto, turut memberi perhatian pada peluang pengembangan industri berbasis komoditas unggulan.
Adapun Direktur Investasi PT Danantara Investment Management, Fadli Rahman, menekankan pentingnya kesiapan proyek dan kemitraan strategis agar peluang investasi dapat diwujudkan menjadi realisasi penanaman modal.
Baca juga:
* Gubernur Mirza Dorong Hilirisasi Kakao Pesawaran, Petani Akan Dilatih
Dari LoI Menuju Realisasi Investasi
Untuk mendukung langkah tersebut, BI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terus memperkuat ekosistem investasi.
Sepanjang 2026, BI telah memfasilitasi delapan kegiatan penguatan ekosistem investasi, mulai dari peningkatan kapasitas investment project ready to offer (IPRO), yaitu proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor, hingga fasilitasi jejaring investor.
Upaya itu bagian dari strategi memastikan proyek investasi memiliki kesiapan memadai dan dapat ditawarkan kepada calon investor.
Dengan begitu, pertemuan bisnis dan penjajakan kerja sama dalam LEIF 2026 diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan awal, tetapi berlanjut hingga realisasi investasi.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, dan dunia usaha, Pemprov Lampung menargetkan peningkatan investasi berkualitas yang memperkuat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, dan memperluas kesempatan kerja.
Pemerintah berharap kebijakan itu tidak hanya mengerek pertumbuhan ekonomi Lampung, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat lewat terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha lokal, dan kesejahteraan yang lebih merata.
Sumber: siaran pers Pemerintah Provinsi Lampung



