Diskusi “Rakyat Bersuara” di iNews pada Selasa malam lalu memberikan pencerahan baru tentang bagaimana kita seharusnya memandang fenomena aksi massa di era digital.
Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project, dengan gamblang menunjukkan betapa mudahnya melacak jejak digital para dalang di balik aksi-aksi anarkis yang belakangan ini mewarnai panggung politik Indonesia.
Yang menarik dari pemaparan Ferry bukanlah sekadar teknik pelacakan yang ia jelaskan, melainkan kontras yang mencolok antara pendekatan berbasis data dengan spekulasi politik yang kerap mendominasi ruang diskusi publik.
Ketika narasumber lain sibuk dengan analisis politik konvensional, Ferry hadir dengan pendekatan saintifik yang membuat forum hening sesaat.
“Ya mungkin bapak ibu bisa coba sendiri ya, di Google, di TikTok, Google, by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu siapa,” ujar Ferry dengan percaya diri. Pernyataan sederhana ini sebenarnya mengandung revolusi cara berpikir dalam menganalisis fenomena politik kontemporer.
Di era post-truth seperti sekarang, di mana narasi seringkali lebih kuat dari fakta, pendekatan Ferry mengingatkan kita pada pentingnya kembali ke metode ilmiah.
Data analytics, scraping, dan open source intelligence (OSINT) yang ia sebutkan bukan sekadar jargon teknis, melainkan instrumen demokrasi modern yang dapat membantu masyarakat memisahkan antara fakta dan manipulasi.
Sebagai eksponen ’98, saya melihat paralel menarik dengan era reformasi. Dulu, kita melawan rezim otoriter dengan turun ke jalan dan mengandalkan media konvensional.
Kini, dalam era digital, “medan perang” telah bergeser ke ruang virtual yang membutuhkan literasi dan alat analisis baru. Ferry menunjukkan bahwa citizen journalism tidak hanya soal melaporkan peristiwa, tetapi juga soal kemampuan menganalisis pola dan jejak digital.
Yang patut diapresiasi adalah integritas akademis Ferry ketika menegaskan bahwa temuan digital hanyalah starting point, bukan kesimpulan final.
Ia tidak terjebak dalam godaan untuk menjadikan teknologi sebagai hakim tunggal, melainkan menempatkannya sebagai alat bantu untuk investigasi lebih lanjut. Sikap ini mencerminkan kedewasaan intelektual yang sayangnya jarang ditemukan dalam diskusi politik kita.
Namun, kehadiran Ferry juga menggarisbawahi ketertinggalan kita dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan demokrasi. Jika seorang warga sipil bisa dengan mudah melacak jejak digital para provokator, mengapa institusi negara seringkali terlihat lamban dalam merespons? Apakah ini masalah kapasitas, kemauan politik, ataukah justru ada kepentingan tertentu yang ingin menjaga status quo?
Fenomena Ferry Irwandi yang mampu membuat narasumber senior terdiam juga merefleksikan pergeseran otoritas pengetahuan di era digital. Expertise tidak lagi monopoli kalangan akademisi atau birokrat, melainkan dapat dimiliki siapa saja yang memiliki akses terhadap data dan kemampuan menganalisisnya.
Ini adalah demokratisasi pengetahuan yang sejatinya positif, namun juga menantang establishment yang selama ini merasa memiliki hak eksklusif dalam menafsirkan realitas politik.
Bagi kita yang pernah merasakan euphoria reformasi ’98, kehadiran Ferry mengingatkan pada semangat anak muda yang tidak takut mempertanyakan narasi dominan.
Bedanya, jika dulu kita mengandalkan keberanian fisik, kini diperlukan keberanian intelektual untuk menghadapi kompleksitas era digital.
Diskusi tersebut juga menunjukkan perlunya redefinisi peran media massa. Di tengah pesatnya penyebaran informasi di media sosial, media mainstream harus mampu menjadi ruang di mana pendekatan ilmiah dan berbasis data mendapat tempat, bukan sekadar arena pertarungan narasi politik yang steril dari substansi.
Ke depan, kita memerlukan lebih banyak Ferry Irwandi—individu yang tidak hanya kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga mampu memberikan alternatif metodologis dalam memahami fenomena politik.
Baca juga:
* Pasca Gejolak: Dampak Stabilitas Nasional pada IHSG dan Rupiah
Demokrasi kita akan semakin matang jika diskusi publik tidak lagi didominasi spekulasi, melainkan analisis berbasis bukti yang dapat diverifikasi.
Era digital memberikan kita tools yang powerful untuk memperkuat demokrasi. Pertanyaannya, apakah kita siap menggunakannya dengan bijak, ataukah kita akan terus terjebak dalam pusaran post-truth yang menjauhkan kita dari kebenaran faktual?
*Mahendra Utama, Eksponen 98
