Oleh Mahendra Utama | Pemerhati Pembangunan
Dari Ekonomi Bahan Mentah ke Nilai Tambah
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menuntut evaluasi kontribusi kehutanan yang menurun terhadap PDRB. Persoalannya bukan pada luas hutan, melainkan pada rantai nilai yang belum tergarap.
Wagub Jihan menekankan pentingnya “penguatan kualitas produk, serta kepastian pasar dan rantai pasok”.
Ini adalah panggilan untuk mengubah struktur ekonomi dari source-based menjadi value-added.
Teori Hilirisasi dan Bukti Empiris
Hilirisasi bukan sekadar jargon. HIMKI menegaskan pengolahan kayu di Cirebon dan Jepara “mampu mengubah struktur ekonomi masyarakat dari berbasis bahan mentah menjadi ekonomi bernilai tambah”.
Di Lampung, Wagub Jihan mendorong setiap KPH memiliki komoditas unggulan. Pendekatan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare karena merugikan masyarakat.
Cara pandang Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung saat ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Peta Jalan Menuju Kesejahteraan
Mendorong hilirisasi semua komoditas hasil hutan bernilai tambah tinggi adalah peta jalan terbaik.
Agroforestri adalah pilihan rasional untuk kesejahteraan masyarakat seputar hutan.
Wagub Jihan mengingatkan, “Apa yang kita urus hari ini adalah sumber kehidupan anak-anak dan cucu kita di masa depan”.
Hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal keadilan antargenerasi. Tanpa itu, penurunan PDRB kehutanan akan terus berlanjut.
#HilirisasiLampung #HutanProduktif #NilaiTambahHutan #EkonomiWarga #LampungMaju
