Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong hilirisasi kakao dimulai dari tingkat desa agar nilai tambah hasil perkebunan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat dinikmati langsung oleh petani.
Dorongan itu disampaikan saat penyerahan solar dryer kakao bantuan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Pekon Ampai, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Kamis (8/10/2026).
Menurut Gubernur, keterbatasan fasilitas pengering selama ini membuat petani hanya dapat menjual kakao dengan harga tinggi pada musim kemarau.
Di acara yang sama, Supomo, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Sido Makmur, menyajikan cokelat batang, bubuk, dan minuman cokelat dingin untuk gubernur dan tamu lain.
Kegiatan itu mencakup pemberdayaan desa wisata melalui pelatihan, penyerahan solar dryer, dan akselerasi pengembangan ekonomi daerah komoditas kakao.
Solar Dryer Kakao Jawab Masalah Musim Hujan
Petani selama ini kesulitan ketika panen berlangsung pada musim hujan. Tanpa fasilitas pengering yang memadai, kakao yang belum kering harus segera dijual sehingga petani menerima harga lebih rendah.
Gubernur Mirza menyebut harga kakao basah dalam kondisi tertentu berada di kisaran Rp20.000-Rp30.000 per kilogram. Setelah dikeringkan, harganya dapat meningkat menjadi sekitar Rp70.000-Rp80.000 per kilogram. Pengeringan pun menjadi titik penting untuk meningkatkan pendapatan petani.
Menurut Gubernur, petani hanya bisa menjual mahal selama tiga atau empat bulan. “Cokelat mahal kalau kering,” ujar Gubernur Mirza. Kondisi itu membuat pendapatan petani sangat bergantung pada cuaca dan musim panen.
Solar dryer yang diserahkan PNM, kata Gubernur, menjadi salah satu solusi. Teknologinya dinilai sederhana, tetapi membuka kesempatan bagi petani menghasilkan kakao kering secara lebih konsisten sepanjang tahun.
Petani Hutan Olah Biji Kakao Jadi Cokelat
Supomo sudah lama mendapat pengetahuan tentang kakao. Pada 2025, ia dan rekan-rekannya mengikuti pelatihan agroforestri hasil kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kehutanan. Pelatihan itu mencakup praktik pertanian yang baik (good agricultural practices), pengembangan pupuk organik cair dan ecoenzyme, hingga pengenalan kakao agroforestri.
Bagi KTH Sido Makmur, pelatihan tersebut memperluas cara pandang: hutan tidak hanya dipulihkan, tetapi juga dikelola sebagai ruang belajar dan peluang kerja hijau yang berkelanjutan.
Pelatihan pengolahan kakao datang belakangan. Supomo baru menerimanya pada pekan sebelum acara.
“Minggu lalu kami baru saja mendapat pelatihan pengolahan kakao dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dengan pendampingan dari KPH Pesawaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung,” kata Supomo.
“Kami dilatih cara mengolah biji kakao menjadi beberapa turunan yang bisa dikonsumsi, seperti coklat bubuk, coklat batang, bahkan minuman iced chocolate. Dari dulu kami sudah coba-coba, tapi baru ini kami mendapatkan ilmu yang tepat,” lanjutnya.
Supomo merasa sangat senang bisa memamerkan hasil panen dan hilirisasinya kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian, Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, dan tamu-tamu lain di acara tersebut.
Ia berharap produk hilirisasinya bisa berkembang dan ditiru oleh petani agroforestri maupun petani kakao pada umumnya.
Hilirisasi Lampung Baru Sekitar Rp40 Triliun
Pemprov Lampung, lanjut Gubernur, tengah mendorong agar nilai tambah komoditas tidak berhenti pada penjualan bahan mentah. Dari total komoditas Lampung yang menurut Gubernur bernilai sekitar Rp150 triliun dalam struktur PDRB, baru sekitar Rp40 triliun yang mengalami hilirisasi, atau tidak lebih dari 30 persen.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Selama ini, sebagian besar nilai tambah justru dinikmati industri berskala besar, sementara bahan baku berasal dari desa-desa sentra produksi.
“Strategi Provinsi Lampung ke depan adalah mendesain struktur ekonomi agar pertumbuhannya inklusif, ikut memakmurkan dan mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya? Hilirisasi, nilai tambah harus dilakukan dari sumber bahan baku, yaitu ada di desa-desa,” ucap Gubernur Mirza.
Pekon Ampai Diminta Jadi Produsen Solar Dryer
Gubernur Mirza berharap Pekon Ampai tidak hanya menjadi tempat pengeringan kakao, tetapi juga pusat pengembangan dan produksi solar dryer.
Alat itu diharapkan dapat ditiru, dikembangkan, kemudian didistribusikan ke sentra-sentra kakao di sepanjang pesisir Lampung.
“Yang saya harapkan nanti di Pekon Ampai bukan hanya bisa suplai, bukan hanya bisa mengeringkan, tapi bisa mencontoh, membuat pengering seperti ini, dan mendistribusikan, menjual pengering-pengering solar dryer ini di sepanjang pesisir Lampung,” kata Gubernur Mirza.
Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyambut bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat. Dari 10 desa yang diusulkan, bantuan diberikan kepada tiga desa, yakni Sidodadi, Maja, dan Pekon Ampai.
Nanda meminta masyarakat dan pelaku UMKM penerima manfaat memaksimalkan sekaligus merawat fasilitas itu secara gotong royong agar alat pengering berusia pakai panjang dan terus mendukung produktivitas pengolahan hasil bumi.
Baca juga:
* Kakao Agroforestri: Mengapa Lampung Menjadi Laboratorium Penting
OJK dan PNM Siapkan Pembiayaan Petani Kakao
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyebut produksi kakao Pesawaran termasuk yang terbesar di Indonesia dan tertinggi di Lampung, khususnya di wilayah pesisir.
Data yang disampaikan Pelaksana Harian Kepala OJK Provinsi Lampung Eti Eliati memperkuat gambaran itu. Pesawaran disebut memiliki luas lahan kakao sekitar 25.000,8 hektare dengan produksi sekitar 21.000 ton per tahun.
OJK mendorong pengembangan kakao melalui ekosistem closed-loop yang menghubungkan sektor hulu dan hilir. Skemanya mencakup akses pembiayaan petani, mitigasi risiko oleh lembaga penjamin, kepastian pasar dan harga melalui offtaker serta industri pengolahan, hingga pendampingan pemerintah daerah dan akademisi.
OJK juga menilai peningkatan kapasitas petani, peremajaan tanaman, pencegahan alih fungsi hutan, serta pengolahan dari biji mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi sebagai bagian penting hilirisasi kakao Pesawaran. Pengembangan kakao pun diarahkan pada peningkatan kualitas melalui pengolahan dan fermentasi.
Dalam kegiatan itu, PNM akan merealisasikan pembiayaan Rp318 juta kepada 50 debitur pelaku usaha tani kakao, dengan harapan meningkatkan volume usaha sekaligus pendapatan petani.
PNM melaporkan sekitar 490.000 nasabah ultra mikro di Lampung. Hingga September 2026, outstanding pembiayaan mencapai sekitar Rp2 triliun, sedangkan penyaluran sepanjang 2026 telah mencapai Rp2,04 triliun.
Di Pesawaran, nasabah PNM Mekaar tercatat 29.383 orang dengan outstanding sekitar Rp125,86 miliar, didukung 11 cabang, 148 pendamping, dan 1.940 kelompok nasabah.
Selain solar dryer, penguatan ekonomi dilakukan lewat pengembangan UMKM berbasis kakao. Gubernur meninjau sejumlah usaha UMKM milik warga dan mendorong semakin banyak pelaku usaha lokal meningkatkan skala bisnisnya.
OJK juga mengingatkan masyarakat berhati-hati menggunakan produk jasa keuangan dengan prinsip “legal dan logis”, yakni memastikan lembaga jasa keuangan berizin dan diawasi OJK serta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan yang tidak masuk akal.
Wisata Budaya dan Kakao Dirangkai dalam Satu Ekosistem
Gubernur juga mengaitkan pengembangan kakao dengan penguatan Desa Wisata Budaya Pekon Ampai. Pekon itu termasuk kawasan yang disebut Kampung Tua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019, sekaligus memiliki potensi agroforestri kakao melalui perhutanan sosial.
Menurut Gubernur Mirza, posisi Pekon Ampai strategis karena berada di antara sejumlah destinasi wisata seperti Gigi Hiu, Kiluan, Pulau Wayang, Pahawang, Legundi, dan kawasan wisata lainnya.
Ia meminta masyarakat bersama pemerintah daerah menyiapkan Pekon Ampai sebagai tujuan wisata budaya sekaligus tuan rumah yang baik bagi wisatawan.
“Pekon Ampai harus bisa memanfaatkan letak yang strategis ini. Saya berharap kalau kita bisa memajukan budaya, melestarikan budaya, membuat Pekon Ampai menjadi destinasi wisata budaya yang baik, maka semua orang akan datang ke Pekon Ampai untuk melihat indahnya budaya Lampung,” ujar Gubernur.
Pemprov Lampung, Pemkab Pesawaran, PNM, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya akan didorong berkolaborasi mengembangkan Pekon Ampai sebagai kawasan wisata budaya sekaligus sentra ekonomi masyarakat.
Gubernur menyebut akses menuju kawasan tersebut telah diperbaiki sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan potensi wisata.
Kegiatan ini dirangkai dengan pelestarian budaya Lampung. Gubernur mengunjungi Rumah Adat Sai Batin Marga Punduh untuk mengikuti prosesi adat dan berdialog dengan tetua adat.
Gubernur Mirza juga menyerahkan penghargaan kepada Masyarakat Adat Marga Punduh atas upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan di Provinsi Lampung, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/400.3.1/3524/V.01/HK/2026.
Baca juga:
* Pesawaran Sentra Kakao Terbesar di Lampung, Revitalisasi Kebun Tua Jadi Kunci Produktivitas
Acara pada Kamis itu sejalan dengan kebijakan Hari Kamis Beradat, yang lewat Instruksi Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2025 mengatur penggunaan bahasa Lampung dan batik khas Lampung setiap Kamis.
Bagi Pemprov Lampung, pengembangan Pekon Ampai tidak berhenti pada pemberian bantuan alat. Integrasi pengeringan kakao, pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas petani, pengembangan UMKM, pelestarian budaya, dan pariwisata diharapkan membentuk ekosistem ekonomi desa yang menciptakan nilai tambah di daerah asalnya.
Dengan pengeringan yang lebih baik, petani berpeluang menjual kakao berkualitas dengan harga lebih tinggi dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim kemarau.
Dalam jangka lebih panjang, hilirisasi di tingkat desa diharapkan memperluas sumber pendapatan, membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, dan membuat pertumbuhan ekonomi Lampung semakin dirasakan langsung di tingkat desa.
