Desa-desa di Lampung diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru lewat kenaikan harga komoditas pertanian, program Makan Bergizi Gratis, dan penguatan ekonomi desa. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak dunia usaha memperkuat hilirisasi sektor pertanian agar nilai tambah tidak berhenti di tingkat produksi, melainkan berkembang menjadi industri yang meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Musyawarah Provinsi VIII Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Lampung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).
Ekonomi Lampung Bergeser ke Desa
Mirza menjelaskan, arah pembangunan ekonomi nasional saat ini bergeser ke pendekatan bottom up economy yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan. Tiga instrumen utamanya adalah kenaikan harga komoditas pertanian, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan ekonomi desa.
“Kalau ekonomi desa tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, dan pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi dunia usaha,” kata Mirza.
Logikanya berputar dari desa ke pasar. Saat desa lebih sejahtera, konsumsi rumah tangga naik, dan permintaan itu pada akhirnya membuka peluang baru bagi pelaku usaha, termasuk industri pengolahan yang akan dibangun di Lampung.
Hilirisasi jadi Kunci agar Nilai Tambah Tidak Berhenti di Sawah
Lampung memiliki sekitar 3,5 juta hektare lahan, sebagian besar untuk sektor pertanian, dengan komoditas andalan padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, dan tebu. Mirza menegaskan, potensi ini hanya bernilai tambah besar jika diolah lebih jauh di dalam daerah, bukan dijual sebagai bahan mentah.
“Provinsi Lampung tumbuh dari sektor pertanian. Potensi ini harus terus ditingkatkan melalui hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Lampung menargetkan daerah ini menjadi pusat industri pengolahan pangan dan komoditas berbasis sumber daya alam di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Untuk mendukung target itu, Pemprov berkomitmen memberi kemudahan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Investasi Ditargetkan Naik jadi Rp20 Triliun
Realisasi investasi di Lampung pada 2025 tercatat sekitar Rp15 triliun, dan ditargetkan naik menjadi Rp20 triliun pada 2026. Mirza menyebut sejumlah investasi baru di sektor energi dan industri pengolahan sudah mulai masuk ke provinsi ini.
Apindo Lampung diposisikan sebagai mitra utama pemerintah dalam menangkap peluang investasi tersebut.
Ketua DPP Apindo Lampung Ary Meizari Alfian menyebut, sepanjang 2021 sampai 2026 organisasinya telah menjalankan lebih dari 200 kegiatan, membangun kemitraan dengan lebih dari 50 pemangku kepentingan, dan merealisasikan lebih dari 90 persen program kerjanya, termasuk program UMKM Merdeka yang kini diadopsi sebagai program nasional Apindo.
Baca juga:
* 4 Calon Ketua Apindo Lampung Bersaing, Incumbent Ikut
Tantangan: Produktivitas Naik tapi Hilirisasi Tertinggal Bisa Jatuhkan Harga Petani
Mirza mengingatkan satu risiko yang sering luput dari narasi optimistis investasi: jika produktivitas pertanian terus naik tanpa diimbangi pertumbuhan industri hilir yang sepadan, pasokan bisa melebihi kebutuhan dan justru menekan harga komoditas di tingkat petani.
“Ketika produktivitas meningkat tetapi hilirisasi tidak berkembang, harga akan jatuh. Karena itu peluang investasi harus kita tangkap bersama agar pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Artinya, target desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru hanya akan tercapai jika kecepatan investasi hilirisasi mengejar kecepatan panen, bukan sekadar mengandalkan kenaikan harga komoditas dan program bantuan seperti MBG sebagai penopang sementara.
#ApindoLampung #EkonomiDesa #EkonomiLampung
