Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran masuk nomine penerima Penghargaan Adhinata Wana, apresiasi Kementerian Kehutanan bagi KPH yang dinilai menjadi pengelola terbaik dalam mendukung hutan lestari.
Dalam verifikasi lapangan pada tanggal 6-7 November 2026, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, menilai peran KPH ini bergeser ke fasilitasi perhutanan sosial yang lebih dekat dengan masyarakat.
Verifikasi di tingkat tapak, istilah untuk lapangan tempat hutan dikelola langsung, dihadiri tim juri dan para pemangku kepentingan.
Selain Prof. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, M.S., peninjauan ini turut diikuti Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., Guru Besar Universitas Lampung yang juga pakar sosio-ekologi kehutanan regional.
Hadir pula Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VI Lampung, Dudi Iskandar.
Perhutanan Sosial Jadi Berkah Tersembunyi bagi KPH Pesawaran
Bramasto menyoroti perubahan peran KPH Pesawaran yang dinilainya sangat adaptif terhadap dinamika regulasi, khususnya setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2021 sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
Konsentrasi KPH yang kini bergeser ke fasilitasi Perhutanan Sosial (PS), menurutnya, justru menjadi berkah tersembunyi (blessing in disguise), dengan dampak terukur bagi masyarakat maupun KPH sendiri.
“Dulu KPH sempat dianggap dimusuhi, sekarang bergeser karena orientasinya pada fasilitasi yang dekat dan menimbulkan dampak yang bisa diukur. Ke depan ini harus dipertahankan, tetapi marwah pengelolaan hutan jangan ditinggalkan, karena PS dan pengelolaan hutan berjalan beriringan,” ujar Bramasto, Jumat (6/11/2026).
Meski begitu, ia mengakui kondisi tutupan hutan KPH Pesawaran tidak sepenuhnya ideal. Dari total area sekitar 13 ribu hektare, banyak warga sudah masuk dan bermukim di dalam kawasan. Bagi Bramasto, ini realitas sosiologis yang harus dihadapi dengan bijak.
“Menariknya, di wilayah KPH Pesawaran ini relatif masih terlihat bentuk hutannya, sementara di banyak tempat lain hutannya sudah tidak ada,” tambahnya.
Kelembagaan Efektif Cegah Tragedy of the Commons
Memakai kacamata ekonomi sumber daya alam, Bramasto mengingatkan bahwa hutan negara adalah sumber daya milik bersama (common pool resources). Tanpa kelembagaan yang kuat, sumber daya semacam ini rentan dieksploitasi berlebihan, yang dalam premis Garrett Hardin dikenal sebagai Tragedy of the Commons.
Karena itu, KPH di tingkat tapak harus berfungsi sebagai pengelola yang efektif untuk mencegah perusakan.
Kelembagaan yang efektif, imbuhnya, bertumpu pada dua hal: aturan yang dapat diterima semua pihak (legitimasi), serta organisasi yang mampu menegakkan aturan sekaligus memberi sanksi.
“Sering kali aturan itu legal tapi tidak dibarengi legitimasi. Saya berharap KPH bisa lebih dekat dengan masyarakat, sehingga legitimasi ini semakin lama semakin meningkat. Hutan adat bisa lestari karena kelembagaannya efektif. Di sinilah peran KPH di Indonesia untuk mengisi ruang kelembagaan efektif tersebut,” jelasnya.
Sebagai pekerjaan rumah ke depan, ia berpesan agar kepemimpinan di KPH Pesawaran dijaga kesinambungannya lewat kaderisasi yang matang. Sebab, suksesi kepemimpinan kerap menjadi aspek yang terlewat dalam menjaga keberlanjutan program jangka panjang.
Baca juga:
* Tiga Dimensi Keberhasilan KPH yang Sering Terlupakan
Jiwa Wirausaha KPH dan Target Lumbung Pangan
Kepala BPHL Wilayah VI Lampung, Dudi Iskandar, menyebut masuknya KPH Pesawaran sebagai nomine merupakan wujud kehadiran negara dalam memperkuat kapasitas KPH di daerah. Menurutnya, KPH di era modern tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pengamanan pasif.
“KPH harus memiliki jiwa entrepreneur, agar bisa membawa masyarakat menuju tahap yang lebih baik, seperti melalui hilirisasi produk dan sebagainya,” ungkap Dudi.
Ia menambahkan, apresiasi ini sekaligus menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah, khususnya Gubernur Lampung, untuk memberi perhatian lebih kuat pada keberadaan KPH.
Terlebih, peran strategis KPH ke depan diharapkan bersinergi langsung membantu pemerintah daerah mewujudkan Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
