Dua kabupaten di Lampung, yakni Pesawaran dan Lampung Selatan, resmi masuk dalam daftar lanskap prioritas pengembangan pilot Multiusaha Kehutanan (MUK) nasional. Ini bukan sekadar nama dalam dokumen. Keduanya disiapkan sebagai model nyata pengelolaan hutan yang menggabungkan produksi, konservasi, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
Penetapan itu muncul dalam paparan Tim Kerja Percepatan Implementasi MUK kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Jakarta, Selasa (26/5).
Tim yang dipimpin Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Silverius Oscar Unggul, memaparkan progres pengembangan pilot MUK di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Lampung.
Dua pendekatan utama yang dikembangkan adalah MUK berbasis agroforestri dan restorasi ekosistem. Komoditas yang menjadi fokus adalah kopi dan kakao, dua tanaman yang dinilai punya prospek pasar global kuat sekaligus lebih tangguh terhadap perubahan iklim dibanding tanaman perkebunan konvensional.
Proyeksinya tidak kecil. Hingga 2045, MUK berbasis agroforestri kopi dan kakao diperkirakan bisa mendongkrak nilai ekspor hingga sekitar Rp418 triliun, menopang mata pencaharian sekitar 3,8 juta orang, mengelola sekitar 2,5 juta hektare lahan secara berkelanjutan, dan menyerap sekitar 25 juta ton CO2e.
Baca juga:
* Kredit Karbon Jadi Komoditas Baru: Peluang Ekonomi Hijau di Lampung
“Kita ingin Multiusaha Kehutanan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi contoh nyata di lapangan. Pilot ini harus menunjukkan bahwa PBPH, Perhutanan Sosial, masyarakat, pembeli, lembaga pendanaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat bisa bergerak dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan,” kata Silverius.
Selain Pesawaran dan Lampung Selatan, kawasan pilot lain yang ditetapkan adalah Bukit Tiga Puluh di Jambi, Wehea Kelay/Bentala di Kalimantan Timur, Kubu Raya di Kalimantan Barat, serta Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh untuk fokus restorasi ekosistem dan konservasi gajah.
Menteri Raja Juli Antoni menegaskan Tim Kerja MUK dibentuk untuk mengakselerasi pelaksanaan di lapangan, bukan hanya merumuskan kebijakan di atas kertas. Ia meminta agar hambatan teknis dan kebutuhan koordinasi segera dikomunikasikan agar tidak menjadi bottleneck di lapangan.
Untuk memperkuat sisi pasar, tim juga menyiapkan agenda MUK Buyer Roundtable, forum yang dirancang membangun kemitraan antara produsen di kawasan pilot dengan pembeli atau off-taker di tingkat nasional maupun global.
Butuh Semua Pihak
Keberhasilan MUK tidak bisa bertumpu pada satu aktor. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa implementasi ini membutuhkan kolaborasi multipihak: PBPH dan Perhutanan Sosial sebagai basis produksi, pembeli atau off-taker sebagai penjamin pasar, lembaga pendanaan, serta pemerintah pusat dan daerah yang aktif mendukung kebijakan, koordinasi, dan penyelesaian hambatan di lapangan.
Bagi Lampung, poin terakhir itu bukan catatan kecil. Dua kabupaten yang masuk peta pilot nasional membutuhkan respons konkret dari pemerintah daerah, bukan hanya sambutan formal.
Kementerian Kehutanan sendiri menargetkan MUK menjadi model pengelolaan hutan yang adaptif dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan ekonomi hijau, konservasi biodiversitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Baca juga:
* Kakao Agroforestri: Mengapa Lampung Menjadi Laboratorium Penting
Lampung Timur: Benih yang Sedang Tumbuh
Sementara Pesawaran dan Lampung Selatan masuk dalam peta pilot nasional, di Lampung Timur sebuah gerakan serupa sudah mulai dirajut dari bawah.
Bupati Ela Siti Nuryamah menjadikan perhutanan sosial dan komoditas kakao sebagai salah satu prioritas kepemimpinannya. Kelompok-kelompok perhutanan sosial di Lampung Timur mulai digiatkan dan didampingi secara serius.
Lebih dari itu, ada rencana pendirian akademi kakao yang digagas oleh salah satu eksportir kakao besar, sebagai upaya memperkuat kapasitas petani dari hulu hingga siap masuk rantai pasar ekspor.
Akademi itu belum memiliki jadwal resmi, namun wacana tersebut mencerminkan bahwa Lampung Timur tidak ingin hanya menjadi pengamat dari pinggir. Jika rencana itu terwujud, Lampung Timur berpotensi melengkapi ekosistem kakao Lampung dari sisi produksi berbasis perhutanan sosial hingga pengembangan SDM petani secara terstruktur.
Dengan dua kabupaten yang masuk peta pilot nasional dan satu kabupaten lain yang sedang membangun fondasi serupa secara mandiri, Lampung punya modal yang tidak sedikit untuk menjadi salah satu wajah utama Multiusaha Kehutanan di Indonesia.
