Model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dikembangkan di Kabupaten Pesawaran semakin mendapat perhatian dari luar daerah. Setelah menjadi tujuan belajar puluhan pengelola hutan dari Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, kini giliran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan datang untuk mempelajari pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berbasis agroforestri yang dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Sebanyak 13 orang dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin langsung Kepala Dinas Kehutanan Fathimatuzzahra mengunjungi Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Tani di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran, Jumat (26/6/2026).
Turut mendampingi kunjungan tersebut Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VI Bandar Lampung, Dudi Iskandar.
Bagi rombongan dari Kalimantan Selatan, kunjungan ini bukan sekadar studi lapangan. Mereka datang membawa misi mempercepat hilirisasi produk HHBK di daerahnya, terutama komoditas kemiri yang selama ini masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
“Tujuan kami ke sini adalah dalam upaya hilirisasi untuk meningkatkan hasil pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Dari sekian banyak produk HHBK, yang paling besar adalah kemiri yang tersebar di KPH Tanah Laut, KPH Kusan, dan KPH Tabalong,” kata Fathimatuzzahra.
Ia mengakui, kelompok tani hutan di Kalimantan Selatan hingga kini masih menghadapi persoalan rendahnya nilai jual karena sebagian besar hanya menjual kemiri kupas.
“Produksi kami masih pada posisi penjualan kemiri kupas. Harga kemiri yang tidak utuh murah sekali sehingga beberapa kelompok tani memilih menahan hasil produksinya sampai harga membaik,” ujarnya.
Karena itu, pengalaman KPH Pesawaran dinilai penting dipelajari.
“Lampung sudah bisa menjual produk kemiri tidak hanya dalam bentuk gelondongan, tetapi menjadi minyak kemiri yang dikerjasamakan dengan pihak swasta. Oleh karena itu kami datang ke sini, sesuai arahan gubernur, untuk belajar hilirisasi produk HHBK. Mudah-mudahan ke depan bisa terjalin kerja sama,” katanya.
Dari Kemiri Menjadi Produk Bernilai Tinggi
Di Desa Sumber Jaya, rombongan diajak melihat langsung seluruh rantai pengolahan hasil hutan bukan kayu yang dikelola KTH Karya Tani.
Kegiatan dimulai dari rumah Ketua KTH Karya Tani, Pitoyo, tempat mesin pemecah cangkang kemiri, mesin pemilah, hingga alat pengepres minyak kemiri digunakan setiap hari. Di lokasi tersebut, para anggota kelompok, termasuk ibu-ibu, memilah kemiri kupas sebelum diolah menjadi minyak.
Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke lokasi penyulingan minyak atsiri yang memanfaatkan berbagai jenis daun dari tanaman hasil hutan bukan kayu yang tumbuh di sekitar kawasan hutan lindung.
Produk-produk tersebut tidak lagi dipasarkan sebagai bahan baku, melainkan telah diolah menjadi minyak bernilai ekonomi lebih tinggi yang dipasarkan melalui kerja sama dengan sektor swasta hingga menjangkau hotel berbintang dan salon kecantikan.
Model hilirisasi inilah yang menjadi perhatian utama rombongan Kalimantan Selatan.
Baca juga:
* Kemenhut Siapkan Peran Baru KPH sebagai Penggerak Ekonomi Daerah Berbasis Hutan
Keberhasilan Tidak Bertumpu pada Anggaran
Kepala BPHL Wilayah VI Bandar Lampung, Dudi Iskandar, menilai keberhasilan pengelolaan hutan di Pesawaran bukan semata karena dukungan anggaran, melainkan hasil kolaborasi yang terbangun antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
“Kunci keberhasilan itu ketika keberterimaan masyarakat baik. Ketika masyarakat menerima, perangkat desa juga mendukung. Karena pekerjaan kehutanan tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi harus melalui kolaborasi,” katanya.
Menurut Dudi, BPHL berperan sebagai penghubung yang menyinergikan berbagai lembaga dan program agar berjalan menuju tujuan yang sama.
“Lalu BPHL hanya menjadi dirijen, melakukan orkestrasi. Program kementerian kami sinergikan dengan program daerah sehingga semua bergerak ke arah yang sama,” ujarnya.
Ia mengatakan, pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan agenda nasional dalam membangun ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mendukung visi Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Baca juga:
* Belajar dari Pesawaran, Garut Siapkan Hilirisasi Perhutanan Sosial Lewat IAD
Pesawaran Disiapkan Menjadi Laboratorium Agroforestri
Dudi mengungkapkan, BPHL Wilayah VI saat ini tengah membangun tiga klaster pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Lampung. Salah satunya adalah KPH Pesawaran yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan agroforestri.
“KPH Pesawaran kami arahkan menjadi KPH ketahanan pangan sekaligus laboratorium agroforestri. Bahkan kawasan ini sudah menjadi target investor untuk pengembangan kakao,” katanya.
Menurutnya, kunjungan dari Kalimantan Selatan merupakan yang kedua dari Pulau Kalimantan dalam waktu relatif berdekatan.
“Sebelumnya ada 15 KPH dari Kalimantan Tengah yang juga datang ke Pesawaran. Ini menunjukkan bahwa apa yang dibangun di sini mulai menjadi perhatian daerah lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut dicapai bukan dengan anggaran besar.
“Anggaran operasional satu KPH di Lampung tidak lebih dari sekitar Rp25 juta per tahun. Tetapi dengan kolaborasi yang baik, 408 kelompok perhutanan sosial yang mengelola sekitar 207 ribu hektare kawasan hutan mampu memberikan kontribusi PNPB sekitar Rp815 juta per tahun. Secara nasional, Lampung sudah termasuk provinsi terbaik,” terang Dudi.
Baca juga:
* Dari Hutan ke Pasar: Mengapa Model Agroforestri Pesawaran Layak Ditiru?
Dua Provinsi Kalimantan Menjadikan Pesawaran Rujukan dalam Satu Musim
Kunjungan Kalimantan Selatan, yang datang tak lama setelah rombongan Kalimantan Tengah, memperlihatkan bahwa praktik yang berkembang di Pesawaran tidak lagi dipandang sebagai keberhasilan lokal semata.
Dalam beberapa tahun terakhir, KTH Karya Tani berhasil menunjukkan bahwa hasil hutan bukan kayu tidak harus berhenti sebagai komoditas mentah. Melalui pengolahan, kemitraan dengan sektor swasta, dan penguatan kelembagaan masyarakat, komoditas seperti kemiri dan minyak atsiri mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.
Ketika dua provinsi dari Pulau Kalimantan datang secara bergantian untuk mempelajari model tersebut, Pesawaran tidak hanya menjadi lokasi studi banding, tetapi mulai menegaskan posisinya sebagai salah satu rujukan nasional dalam pengembangan agroforestri dan hilirisasi hasil hutan berbasis masyarakat.
