Kabupaten Garut yang hampir 38 persen wilayahnya berupa kawasan hutan mulai menata ulang cara pandang terhadap pembangunan kehutanan.
Melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) yang dipelajari dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Pemerintah Kabupaten Garut melihat peluang membangun ekosistem ekonomi hutan berbasis hilirisasi tanpa harus menebang kayu.
Upaya tersebut tercermin dalam kunjungan studi banding rombongan Pemerintah Kabupaten Garut ke Pesawaran pada 23–26 Desember 2025.
Rangkaian kegiatan mencakup diskusi dan workshop sharing learning di Kantor Bappeda Pesawaran, Rabu (24/12/2025), serta kunjungan lapangan ke Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Petani Mandiri di Kelompok Tani Hutan (KTH) Agroforestri Lestari, di Kecamatan Kedondong.
Workshop dan diskusi tersebut dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Garut Ridwan Effendi mengatakan, kawasan hutan di Garut mencapai sekitar 117.000 hektar atau hampir 38 persen dari total wilayah kabupaten.
Potensi tersebut, menurut dia, membutuhkan pendekatan yang tidak lagi bertumpu pada eksploitasi bahan mentah.
“IAD ini kami harapkan menjadi salah satu ekosistem ekonomi yang luar biasa. Fokus kami adalah hilirisasi industri—bagaimana nilai tambah dari komoditas kawasan IAD bisa meningkat dan berdampak pada daya saing,” ujar Ridwan di KTH Agroforestri Lestari, Rabu (24/12/2025) sore.
Ia menilai Pesawaran memberi contoh konkret bagaimana perhutanan sosial dapat diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
Bahkan sebelum IAD terbentuk secara formal, telah dilakukan matching program dengan berbagai offtaker sehingga kelompok masyarakat memiliki kepastian pasar.
“Kami ingin melihat sejauh mana dampaknya. Dari pagi kami berdiskusi hangat dengan Pemkab Pesawaran tentang bagaimana IAD dikelola, termasuk membangun pasar sejak awal,” kata Ridwan.
Model tersebut dinilai menjadi pembeda utama Pesawaran dibanding banyak daerah lain yang masih menjalankan perhutanan sosial secara sektoral.
Integrasi antara pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan dukungan pasar membuat pengembangan perhutanan sosial lebih berkelanjutan.
Ridwan menegaskan, pola kolaborasi yang dibangun di Pesawaran akan menjadi rujukan penting bagi Garut.
Ia menyebut daerahnya memiliki potensi hutan yang tidak kalah besar, tetapi membutuhkan model pengelolaan yang mampu menjawab tantangan nilai tambah dan daya saing.
“Kami melihat pola itu sangat kuat dikembangkan di Pesawaran. Tentu ini akan kami kembangkan di daerah kami. Hutan tetap terjaga, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Itu hanya bisa terjadi jika ada kolaborasi,” ujar Ridwan.
Rombongan Kabupaten Garut dalam kunjungan tersebut melibatkan lintas organisasi perangkat daerah, mulai dari perencanaan pembangunan, kehutanan, pertanian, perindustrian, lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.
Keterlibatan berbagai sektor ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Garut menempatkan IAD sebagai agenda pembangunan terpadu, bukan sekadar program kehutanan yang berdiri sendiri.
Pentahelix dan Dukungan Pembiayaan
Keberhasilan implementasi IAD di Pesawaran, menurut Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran Iskandar, tidak lepas dari kuatnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix.
Pemerintah daerah, pengelola hutan, akademisi, pelaku usaha, kelompok masyarakat, hingga media dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pemasaran produk.
“IAD tidak akan berjalan jika hanya dikerjakan satu pihak. Kuncinya kolaborasi pentahelix agar hutan tetap terjaga, ekonomi tumbuh, dan masyarakat sejahtera,” kata Iskandar.
Baca juga:
* KUPS Enterprise Pesawaran, Gerakan Kolektif Petani Hutan Menuju Kesejahteraan
Ia menambahkan, penguatan IAD di Pesawaran juga ditopang oleh akses pembiayaan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut Iskandar, berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi berbasis perhutanan sosial, termasuk melalui fasilitasi kredit oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung.
Dukungan tersebut tercermin dari kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Pesawaran yang masuk tiga terbaik di Provinsi Lampung, bersama Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Garut untuk menata ulang perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah, sekaligus memperkuat peran masyarakat hutan sebagai pelaku utama ekonomi hijau.
