Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengakselerasi penerapkan sistem manajemen talenta guna mendorong aparatur di tingkat tapak masuk dalam kualifikasi kompetensi unggul.
Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lingkup UPT Kemenhut Provinsi Lampung selama tiga hari pada 10-12 Agustus 2026 di Grand Elty Krakatoa Resort, Kalianda, Lampung Selatan, melalui Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VI.
Acara ini menghadirkan jajaran pimpinan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Inspektorat Jenderal Kemenhut, dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) kemenhut, sebagai bagian dari akselerasi pembenahan tata kelola dan reformasi birokrasi di tingkat tapak.
Kegiatan ini dirancang khusus untuk menggembleng kompetensi pegawai dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), penerapan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta digitalisasi manajemen ASN.
Diikuti oleh 50 peserta perwakilan dari lima UPT Kemenhut se-Provinsi Lampung, yaitu BPHL Wilayah VI, BPDAS WSS, TNBBS, BPKH Wilayah XX, dan TNWK.
Kompetensi SDM Jadi Syarat Mutlak Naik Jabatan
Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut, Erwan Sudaryanto, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM di lingkungan UPT merupakan hal mendasar yang tidak bisa ditawar lagi.
Menurutnya, seluruh organisasi dan kementerian membutuhkan SDM yang kompeten untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
“Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten. Saat ini seluruh sistem sudah berbasis manajemen talenta. Untuk rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan, ASN disyaratkan berada pada standar kompetensi tinggi, yakni di kotak 7, 8, maupun 9,” ujar Erwan saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.
Ia mengungkapkan, saat ini masih banyak pegawai di balai daerah yang belum mencapai kualifikasi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan ini digelar untuk mendorong peningkatan kapasitas agar pegawai di tingkat tapak mampu menembus kotak talenta unggulan.
Meski demikian, Erwan mengakui tantangan terbesar di lapangan adalah mengubah mindset atau pola pikir sebagian pegawai yang kerap menganggap pengembangan kapasitas tidak penting.
“Kami perlu mengubah mindset teman-teman di balai. Sebagai pegawai, kita harus selalu belajar agar kompetensi kita terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” tambahnya.
BPHL Wilayah VI Ditarget Jadi UPT Pertama Peraih WBK di Lampung
Terkait target konkret birokrasi, Erwan mematok BPHL Wilayah VI Lampung untuk menjadi UPT Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pertama yang berhasil meraih predikat WBK.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik di sektor kehutanan harus terbebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun tindakan transaksional.
“Pelayanan dari ASN kehutanan harus dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, jelas tata waktunya, dan dapat ditelusuri tanpa ada transaksional di dalamnya. Kalau ini jalan, WBK dan WBBM pasti tercapai. Saya sudah meminta Kepala Balai untuk segera mewujudkannya,” tegasnya.
Pembekalan Materi dari Inspektorat hingga Sinkronisasi Data SIMATA
Untuk mencapai target tersebut, Ditjen PHL menerapkan strategi berkelanjutan melalui pembekalan materi dari narasumber kompeten.
Kegiatan ini turut diisi pembekalan dari Inspektur Investigasi M. Arief Priana, S.Hut., M.Si., QGIA., QIA., CRMP., dan Inspektur III Andri Gunawan, S.Hut., M.Si., QGIA., terkait strategi Pembangunan ZI, mitigasi risiko, serta penilaian mandiri maturitas SPIP.
Selain itu, turut dilakukan sharing pengalaman dari BPKH Wilayah XX Bandar Lampung serta sinkronisasi data Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA).
Baca juga:
* Pemprov Lampung-BPHL VI Bahas Multiusaha Kehutanan Regeneratif dan Perdagangan Karbon
Kekompakan Jadi Kunci, BPHL VI Bertekad Jadi Role Model
Mengakhiri perbincangan, Erwan menyampaikan pesan kunci kepada seluruh jajaran ASN Kemenhut di Lampung untuk menjaga kekompakan dan komitmen bersama.
“Kunci utamanya adalah kita harus kompak, benar-benar kompak dan bukan sekadar di permukaan. Siapa pun pimpinannya, kita wajib mengikuti kebijakannya selama berada di koridor yang berlaku,” Erwan berpesan.
“Pembangunan Zona Integritas ini tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan jajaran struktural tanpa dukungan penuh dari seluruh pegawai,” pungkasnya.
Menanggapi arahan Kemenhut, Kepala BPHL Wilayah VI, Dudi Iskandar, menyatakan kesiapannya untuk membawa instansinya menjadi pelopor percontohan di Provinsi Lampung.
“Melalui kegiatan ini kita ingin Balai PHL menjadi role model, sebagai satuan kerja yang bisa menjadi contoh untuk melaksanakan tugas meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Dudi Iskandar.
Ia menegaskan, implementasi manajemen talenta ini akan menjadi dasar untuk mencetak SDM kehutanan di Lampung yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam melayani masyarakat.
