Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau pembangunan fasilitas mitigasi interaksi manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Minggu (20/9/2026).
Peninjauan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Menteri Kehutanan ke Lampung untuk melihat perkembangan fasilitas yang disiapkan dalam penanganan interaksi antara gajah liar dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Setibanya di TN Way Kambas, Raja Juli dan Rahmat mengikuti diskusi mengenai pembangunan mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera. Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TN Way Kambas, Brigjen TNI Sriyanto, memaparkan perkembangan pembangunan kepada rombongan.
Setelah diskusi, Menteri Kehutanan dan Gubernur Lampung meninjau sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan dan mitigasi interaksi gajah. Fasilitas yang ditinjau antara lain holding room, command center, playground, area pelepasan gajah, menara pandang, dan jembatan gantung.
Rombongan kemudian mengunjungi area UMKM di kawasan TN Way Kambas. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya melihat keterkaitan antara kegiatan konservasi dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar kawasan.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pengelolaan konservasi gajah perlu berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
“Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya perlindungan satwa dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan,” ujar Rahmat, seperti dikutip dari rilis Pemprov Lampung.
Pembangunan infrastruktur mitigasi di TN Way Kambas sebelumnya dilaporkan telah mencapai progres 82 persen. Proyek tersebut juga diberitakan berkaitan dengan pembangunan pembatas atau tanggul untuk mengurangi risiko interaksi antara gajah dan masyarakat.
Nilai proyek disebut sekitar Rp850 miliar, tetapi angka tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada Kementerian Kehutanan atau komite pelaksana sebelum digunakan sebagai data utama.
Selain pembangunan fisik, akses petani menuju lahan pertanian menjadi salah satu isu yang muncul dalam pelaksanaan proyek. Pemerintah Desa Sukorahayu sebelumnya menyampaikan perlunya pintu akses pada tanggul agar alat dan mesin pertanian tetap dapat digunakan menuju sawah.
Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera, Brigjen TNI Sriyanto, mengatakan kebutuhan akses pertanian telah difasilitasi dengan tetap memperhatikan aturan dan kondisi kawasan.
Ia juga menyebut beberapa bagian pembangunan masih membutuhkan tahapan lanjutan karena kondisi tanah yang labil.
Baca juga:
* Apakah Pagar Way Kambas Efektif Menghentikan Konflik Gajah? Pemerintah Siapkan Rp839 Miliar
Isu akses tersebut penting karena tujuan pembangunan mitigasi bukan hanya mengurangi gangguan gajah terhadap lahan warga, tetapi juga memastikan aktivitas pertanian masyarakat tidak terputus.
Kementerian Kehutanan sebelumnya menyebut penanganan interaksi negatif manusia dan gajah di TN Way Kambas berkaitan dengan konservasi satwa, keamanan masyarakat, pemulihan ekosistem, dan keberlanjutan sosial-ekonomi warga.
Untuk memperkuat tata kelola program, kementerian juga membentuk komite yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan serta menekankan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan.
