Di banyak tempat, hutan masih dipandang sebagai ruang yang harus “dijaga” atau “dimanfaatkan”, dua pilihan yang kerap saling bertentangan. Namun di Pesawaran, Lampung, batas itu perlahan menghilang. Hutan tidak lagi sekadar dijaga, tetapi dikelola sebagai sumber kehidupan yang nyata.
Gagasan ini mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Bioekonomi Kehutanan di KPH untuk Ketahanan Pangan dan Energi” yang digelar di Desa Bayas, Way Khilau, Pesawaran, Kamis (16/4/2026).
Turut serta dalam FGD ini para Kepala KPH di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dari Keraguan Menuju Perubahan Nyata
Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia berangkat dari keraguan, bahkan penolakan, masyarakat terhadap konsep perhutanan sosial.
Sutisna, Ketua KTH Indah Jaya sekaligus Gapoktanhut Bayas Jaya, mengingat betul fase awal tersebut. Ia dan warga sempat ragu apakah pengelolaan hutan bersama negara benar-benar akan membawa manfaat.
Keraguan itu perlahan luntur seiring intensitas pendampingan dari KPH Pesawaran. Dialog demi dialog membuka pemahaman baru: hutan tidak harus dijauhi, tetapi bisa dikelola secara produktif tanpa kehilangan fungsinya.
Dari sana, perubahan mulai terlihat. Masyarakat mulai menanam berbagai komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK), diperkuat dengan dukungan program rehabilitasi hutan dan lahan. Prosesnya bertahap, tetapi konsisten.
Kini, tanpa harus didorong, kesadaran itu tumbuh dengan sendirinya. Warga tidak hanya menanam, tetapi juga menjaga. Hutan menjadi ruang produksi sekaligus ruang hidup.
“Sekarang masyarakat tidak perlu diperintah lagi. Semua sudah menanam dan menjaga hutan,” ujar Sutisna di Desa Bayas, Kamis (16/4/2026).
Hasilnya pun tidak lagi abstrak. Pendapatan dari HHBK mulai dirasakan secara langsung, mulai dari membiayai pendidikan anak hingga meningkatkan kualitas tempat tinggal.
Dari rumah kayu sederhana, banyak anggota kelompok kini mampu membangun rumah tembok yang lebih layak.
Peran KPH: Dari Pengelola Menjadi Penggerak
Perubahan di tingkat tapak ini menunjukkan satu hal penting: ketika masyarakat dilibatkan sebagai pelaku utama, hutan tidak hanya lestari, tetapi juga memberi nilai ekonomi.
Pendekatan inilah yang kemudian diperkuat melalui peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Kepala KPH Pesawaran, Iskandar, melihat bahwa kunci keberhasilan terletak pada cara pandang baru terhadap hutan itu sendiri.
“Hutan tidak harus dikorbankan untuk ekonomi. Justru melalui bioekonomi kehutanan, hutan menjadi sumber pangan, energi, dan air yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kerangka ini, KPH tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pengelola administratif kawasan hutan. KPH menjadi fasilitator, pendamping, sekaligus penghubung antara kebijakan dan praktik di lapangan.
“Pendekatan bioekonomi kehutanan yang diterapkan di Pesawaran mencoba mengintegrasikan berbagai kepentingan: produksi, konservasi, dan kesejahteraan,” kata Iskandar.
Baca juga:
* BPHL Wilayah VI Perkuat Peran KPH dalam Implementasi FOLU Net Sink 2030
Dari Kebun ke Pasar: Kunci Keberlanjutan Agroforestri
Berbagai tanaman seperti kemiri, kakao, pala, hingga komoditas lokal lainnya menjadi bagian dari sistem agroforestri yang berkembang. Sistem ini tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga menjaga fungsi ekologis kawasan.
Namun keberhasilan di lapangan tidak bisa dilepaskan dari satu faktor penting: keterhubungan dengan pasar.
Di sinilah perspektif akademik menjadi krusial.
Christine Wulandari, dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung sekaligus bagian dari Tim Pengembangan IAD Kabupaten Pesawaran, menekankan bahwa agroforestri tidak cukup hanya berhenti pada kegiatan menanam.
“Yang penting adalah memahami kebutuhan pasar, membangun interaksi antara penjual dan pembeli, serta memastikan keberlanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kekuatan model Pesawaran terletak pada struktur ekologinya. Kawasan ini telah memiliki lebih dari tiga strata tajuk, yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk mengurangi erosi permukaan tanah.
“Kita semua sudah melihat ada lebih dari 3 strata tajuk yang sangat bagus di sini. Dengan adanya banyak layer tajuk, maka erosi permukaan tanah semakin kecil,” imbuhnya.
Namun di balik keunggulan tersebut, menurut Christine, masih ada tantangan yang perlu diatasi.
Diversifikasi produk HHBK menjadi salah satu kunci. Selama ini, sebagian besar hasil masih dijual dalam bentuk mentah. Padahal, nilai ekonomi dapat meningkat signifikan jika dilakukan pengolahan lebih lanjut.
Selain itu, kualitas produk dan kontinuitas pasokan juga harus diperkuat agar mampu memenuhi standar pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor.
Dari sisi tata kelola, peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan produksi maupun pemasaran, menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting.
Menjaga Keseimbangan: Ekonomi Tumbuh, Hutan Tetap Lestari
Christine juga mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak secara otomatis menjamin kelestarian hutan.
“Ini menjadi pekerjaan bersama. Bagaimana kita memastikan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat juga diikuti dengan komitmen menjaga keberlanjutan,” katanya.
Dengan kata lain, keberhasilan model ini tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan ekologi dalam jangka panjang.
Dari Pesawaran untuk Indonesia: Arah Kebijakan ke Depan
Penguatan model ini juga mendapat perhatian di tingkat regional. Kepala BPHL Wilayah VI, Dudi Iskandar, menyebut bahwa pendekatan yang berkembang di Pesawaran menjadi bagian dari upaya memperkuat KPH di berbagai wilayah.
Dudi menegaskan, Lampung kini tidak hanya menjadi lokasi program, tetapi juga ruang pembelajaran bagi KPH dari provinsi lain, termasuk Kalimantan Tengah. Menunjukkan bahwa praktik di tingkat tapak mulai menjadi rujukan lintas daerah.
Gambaran ini kemudian dipertegas dalam perspektif kebijakan nasional.
Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, C Hendro Widjanarko, menegaskan bahwa pendekatan seperti yang berkembang di Pesawaran sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Yang menjaga hutan adalah yang berada paling dekat dengan hutan, yaitu masyarakat dan KPH,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan hutan ke depan harus mampu menjawab tantangan strategis nasional, khususnya ketahanan pangan, energi, dan air.
Di Pesawaran, potensi itu dinilai sudah terlihat. Keberadaan berbagai komoditas seperti kemiri, kakao, dan pala menunjukkan bahwa hutan dapat menjadi sumber pangan. Sementara tanaman seperti aren mulai dilirik sebagai bahan baku energi terbarukan, termasuk bioetanol.
Dalam konteks ketahanan air, vegetasi seperti bambu, beringin, jambu-jambuan, dan berbagai tanaman tahunan lainnya berperan penting dalam menjaga tata air kawasan.
“Kalau kondisi global tidak aman, ketergantungan pada impor pangan dan energi bisa menjadi masalah. Karena itu, kita harus memperkuat dari dalam,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan KPH, meskipun diakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan.
Namun demikian, menurutnya, faktor penentu bukan semata pada besarnya anggaran, melainkan pada kualitas koordinasi dan komunikasi antar pihak.
“Masyarakat Bersama KPH harus berkomunikasi dan koordinasi dengan UPT kemenhut, UPT Kementan, dan UPT lainnya, agar bisa mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka di KPH,” imbau Hendro.
“Anggaran sektor kehutanan di Lampung dan Kalteng bagai bumi dan langit. Tapi saya lihat di sini semangatnya sangat tinggi. Jadi kita datang di sini sama-sama untuk belajar,” imbuhnya.
Baca juga:
* Belajar dari Pesawaran, Garut Siapkan Hilirisasi Perhutanan Sosial Lewat IAD
Model yang Tumbuh dari Bawah
Pemerintah mendorong berbagai skema pengembangan ke depan, termasuk pembangunan demplot agroforestri, jasa lingkungan, hingga multiusaha kehutanan yang dikelola secara terintegrasi oleh KPH bersama masyarakat.
Dalam konteks ini, Lampung—khususnya Pesawaran—tidak hanya menjadi lokasi kegiatan, tetapi juga ruang pembelajaran.
Dengan segala dinamika dan capaian yang ada, model agroforestri di Pesawaran menunjukkan bahwa hutan tidak harus berhenti pada fungsi ekologisnya.
Model ini bisa menjadi sistem yang hidup: menghubungkan produksi, pasar, dan kesejahteraan dalam satu kesatuan.
Dari Desa Bayas, satu pelajaran menjadi jelas: masa depan kehutanan tidak lagi ditentukan dari atas, tetapi tumbuh dari bawah.
Dari mereka yang hidup paling dekat dengan hutan, dan memahami bagaimana menjaganya sekaligus menghidupinya.
Turut hadir dan memberi paparan dalam FGD ini antara lain; Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran, Adhytia Hidayat; Kadis Kehutanan Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Kehutanan, Hendika Jaya Putra; Kadis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan para Kepala KPH Kalimantan Tengah; praktisi kehutanan, Idi Bantara; Dosen Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Agus Affianto.
