Penghargaan yang diterima Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada puncak peringatan Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI) 2025 di Jakarta tak sekadar soal trofi atau plakat.
Ada makna yang jauh lebih dalam di balik apresiasi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tersebut sebuah pengakuan atas perubahan fundamental dalam cara mengelola nasib ribuan buruh migran dari “Gerbang Sumatra”.
Kenapa Penghargaan Ini Penting?
Bagi Lampung, urusan pekerja migran bukan cuma statistik di atas kertas. Ini soal hidup mati ekonomi ribuan keluarga.
Bayangkan saja, lebih dari 27.000 warga Lampung kebanyakan dari Lampung Timur dan Lampung Tengah harus merantau ke luar negeri sepanjang 2024 demi mencari penghidupan yang lebih layak.
Penghargaan HPMI 2025 menjadi tonggak penting karena menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam dua hal mendasar: meningkatkan keterampilan calon pekerja migran dan memperkuat perlindungan hukum mereka.
Gubernur Mirza berhasil menyatukan kebijakan daerah dengan standar nasional, terutama dalam menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini menjadi momok.
“Penghargaan ini mengingatkan kita bahwa melindungi pekerja migran bukan lagi soal pilihan. Ini kewajiban konstitusional untuk menjamin hak dan kesejahteraan mereka,” tegas Gubernur Mirza dalam kesempatan resminya.
Bukan Prestasi Pertama, Tapi yang Paling Berkesan
Sebenarnya, ini bukan kali pertama Lampung meraih pengakuan serupa. Tahun 2022 lalu, UPT BP2MI Lampung sudah dapat predikat “Sangat Baik” dari Kemenpan-RB.
Tapi penghargaan HPMI 2025 ini terasa berbeda lebih personal bagi kepemimpinan Mirza karena ini adalah pencapaian kedua di sektor ketenagakerjaan tahun ini, setelah sebelumnya membawa pulang trofi produktivitas Pramakarya.
Lampung Mulai Sejajar dengan Provinsi Besar
Kalau bicara volume, memang Jawa Barat dan Jawa Timur masih unggul dalam jumlah pekerja migran. Tapi Lampung punya keunggulan lain: inovasi pelayanan satu pintu yang lebih efisien.
Yang lebih menarik, Lampung berhasil mengintegrasikan program “Desaku Maju” dengan pemberdayaan purna migran. Tujuannya sederhana tapi krusial: supaya uang kiriman yang masuk tidak habis untuk konsumsi sesaat, melainkan diputar menjadi investasi produktif yang berkelanjutan.
Dari Kiriman Uang ke Perubahan Nyata
Dampaknya mulai terasa di tingkat akar rumput. Kebijakan yang lebih terstruktur membuat ketahanan ekonomi keluarga di pedesaan makin kuat.
Remitansi yang selama ini sudah menyumbang besar untuk devisa negara kini dikelola lebih baik. Bagi keluarga di Lampung, perlindungan yang memadai berarti risiko eksploitasi di negara penempatan seperti Taiwan dan Hong Kong bisa ditekan.
Baca juga:
*Lampung Raih Penghargaan Kemendagri: Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Sukses Tekan Angka Kemiskinan
Yang paling penting, kesejahteraan tidak lagi diukur cuma dari rumah megah hasil “uang kiriman”.
Sekarang ada yang lebih substansial: pendidikan anak-anak pekerja migran yang lebih terjamin berkat kepastian hukum dan pendampingan intensif dari pemerintah daerah.
Penghargaan ini mungkin hanya simbolis. Tapi pesan di baliknya sangat konkret: Lampung sedang membuktikan bahwa melindungi pekerja migran adalah investasi jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif.
*Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
#GubernurLampung #HPMI2025 #PekerjaMigranIndonesia
