Beberapa hari terakhir, media sosial ramai membicarakan pernyataan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal soal deforestasi.
Statemen yang memang keliru itu langsung diakui dan diklarifikasi dengan permintaan maaf.
Tapi, ada yang janggal.
Kenapa satu kesalahan ucapan bisa jadi trending topic, sementara puluhan program konkret untuk petani seperti tenggelam begitu saja?
Mari kita tarik napas sebentar dan lihat fakta di lapangan.
Pupuk, Modal, dan Pasar Tiga Pilar yang Diperbaiki
(Foto: Yopie Pangkey)
Siapa yang pernah dengar Kartu Petani Berjaya?
Program ini bukan baru, tapi di tangan Iyai Mirza sapaan akrab Rahmat Mirzani kartu ini direvitalisasi jadi lebih dari sekadar alat klaim pupuk bersubsidi.
Sekarang, KPB terintegrasi dengan akses KUR dan jalur distribusi produk pertanian. Jadi petani nggak cuma dapat pupuk murah, tapi juga modal usaha dan bantuan jual hasil panen.
Ini penting, karena masalah petani kita kan memang dari hulu sampai hilir. Bibit mahal, modal terbatas, harga jual diatur tengkulak.
Nah, KPB versi baru ini jawaban konkret untuk memutus rantai masalah itu.
Belum lagi soal alsintan alat dan mesin pertanian. Ribuan traktor, rice transplanter, sampai mesin penggiling padi sudah disalurkan ke kelompok-kelompok tani.
Hasilnya? Biaya produksi turun, hasil panen naik, dan yang paling penting: anak muda mulai lirik lagi dunia pertanian.
Bukan cuma jadi prestise kosong, tapi karena ada teknologi yang bikin kerja lebih efisien.
Petani di Lahan Kritis Bukan Musuh, Tapi Mitra
(Foto: dok Yopie Pangkey)
Salah satu isu sensitif di Lampung adalah soal lahan kritis dan masyarakat yang tinggal di pinggir hutan. Selama ini mereka sering dicap sebagai perambah.
Padahal, banyak yang sudah puluhan tahun menggarap lahan itu untuk bertahan hidup.
Iyai Mirza ambil jalan tengah: Program Perhutanan Sosial. Alih-alih represif, pendekatannya kolaboratif. Pemerintah provinsi aktif mempercepat legalitas lahan bagi warga yang memenuhi syarat.
Statusnya berubah dari “perambah ilegal” jadi mitra resmi negara dalam menjaga hutan.
Dengan legalitas, mereka dapat kepastian hukum, pendampingan budidaya komoditas seperti kopi, pala, kakao, dan lada, bahkan akses pasar yang lebih luas.
Ini bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal keadilan sosial.
Turun Langsung, Bukan Gaya-gayaan
Satu hal yang jarang disorot media: Iyai Mirza sering banget turun langsung ke sentra produksi. Ketemu petani, dengar keluhan soal harga anjlok atau hama yang bikin gagal panen.
Responsnya juga cepat intervensi harga lewat BUMD, bantuan benih unggul, pestisida gratis.
Ini bukan sekadar pencitraan. Karena kalau cuma gaya-gayaan, program sekali jalan sudah cukup.
Tapi faktanya, program ini jalan terus, konsisten, dan berskala besar.
Satu Kesalahan Ucapan vs. Ratusan Program Nyata
Ya, Gubernur Mirza sudah minta maaf atas pernyataannya yang keliru. Tapi kalau kita jujur, apakah adil satu slip of the tongue jadi alasan untuk mengabaikan semua capaian di sektor pertanian?
Politik memang penuh drama. Tapi pembangunan butuh konsistensi dan kerja keras yang tidak dramatis.
Lampung punya 1,2 juta lebih rumah tangga petani. Mereka butuh kebijakan yang nyata, bukan sekadar retorika.
Baca juga:
* Memulihkan Paru-Paru Lampung: Ujian Berat Rahmat Mirzani Djausal di TNBBS
Dan sejauh ini, Rahmat Mirzani Djausal sudah membuktikan keberpihakannya.
Bukan lewat ucapan yang manis, tapi lewat program yang menyentuh langsung kehidupan petani dari pupuk, alat, modal, sampai pasar.
Jadi, sebelum ikut-ikutan heboh, coba cek dulu: apa yang sudah dikerjakan?
Jangan sampai kita sibuk ribut soal riak di permukaan, sementara lupa ada arus kuat di kedalaman yang terus mengalir membawa Lampung ke arah yang lebih baik.
*Penulis: Mahendra Utama, Pemerhati Pembangunan
‘#MirzaBelaPetani #GubernurKerjaNyata #LampungMaju #RMDCintaPetani
