Peluncuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberi potret terbaru tentang posisi daya saing provinsi di Indonesia.
Data yang dirilis per 24 Februari 2026 itu tidak hanya memotret siapa yang unggul dan tertinggal, tetapi juga memperlihatkan daerah-daerah yang berada di zona transisi.
Stabil, namun belum cukup kuat untuk melonjak. Provinsi Lampung berada tepat di kategori ini.
Dengan skor IDSD 3,50, Lampung persis berada di rata-rata nasional (3,5). Secara peringkat, Lampung menempati posisi ke-20 dari seluruh provinsi, sebuah posisi yang lazim disebut sebagai papan tengah.
Artinya, Lampung bukan daerah bermasalah secara struktural, tetapi juga belum masuk kelompok provinsi paling kompetitif secara nasional.
Apa Itu Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)?
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menilai kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Indeks ini mengadaptasi kerangka Global Competitiveness Index dan disesuaikan dengan konteks pembangunan di Indonesia, sehingga mampu membaca kekuatan struktural sekaligus hambatan utama di tingkat provinsi.
IDSD disusun berdasarkan 12 pilar, mencakup institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, hingga pasar produk, pasar tenaga kerja, dinamika bisnis, dan inovasi. Skor berada pada rentang 1–5 dan tidak dimaksudkan sebagai sekadar peringkat, melainkan alat diagnostik. Dalam kerangka ini, posisi Lampung di papan tengah mencerminkan fondasi yang relatif stabil, namun masih menghadapi tantangan pada pilar-pilar yang menentukan kelincahan ekonomi.
Fondasi yang relatif kokoh
Jika ditelusuri lebih dalam, kekuatan Lampung terutama terlihat pada pilar-pilar dasar. Pilar Institusi mencatat skor 4,30, setara dengan rata-rata nasional.
Pilar adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencatat nilai3,89, sedikit lebih tinggi dari nasional (3,68). Menandakan kesiapan dasar dalam pemanfaatan teknologi digital.
Dari sisi makro, Lampung juga relatif stabil. Stabilitas ekonomi makro berada di angka 3,88, melampaui rerata nasional 3,79.
Ini menunjukkan bahwa secara umum Lampung tidak menghadapi gejolak ekonomi yang signifikan dibandingkan banyak daerah lain.
Keunggulan lain yang cukup menonjol adalah ukuran pasar dengan skor 4,63, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 4,38.
Posisi geografis Lampung sebagai gerbang Sumatera menjadi faktor penting di sini. Akses terhadap arus barang, manusia, dan logistik memberi Lampung potensi pasar yang besar, setidaknya di atas rata-rata nasional.
Masalah Utama: Ekonomi yang Belum Cair
Namun, di balik fondasi yang relatif stabil tersebut, Lampung menghadapi persoalan klasik yang menahan lajunya.
Pilar pasar produk hanya mencatat skor 2,22, lebih rendah dari rata-rata nasional 2,55. Ini menjadi titik lemah paling jelas dalam struktur daya saing Lampung.
Skor rendah pada pasar produk menandakan terbatasnya tingkat persaingan, inovasi, dan efisiensi dalam perdagangan barang dan jasa.
Dengan kata lain, aktivitas ekonomi ada, tetapi belum cukup dinamis dan kompetitif.
Situasi ini sering kali berkaitan dengan dominasi pelaku usaha skala kecil yang sulit naik kelas, rantai distribusi yang panjang, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas.
Masalah serupa terlihat pada pasar tenaga kerja yang hanya meraih skor 2,46, jauh di bawah rata-rata nasional 2,96.
Ini mengindikasikan tantangan pada fleksibilitas, produktivitas, dan kecocokan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, sistem keuangan Lampung juga belum optimal, dengan skor 2,80, sedikit di bawah nasional (2,9).
Posisi Lampung di Pulau Sumatera: Bukan Teratas, Tapi Kompetitif
Di tingkat Pulau Sumatera, posisi Lampung tergolong menengah-atas, meski belum masuk kelompok teratas.
Berdasarkan skor IDSD 2025, Lampung (3,50) berada di bawah Sumatera Utara (3,82) dan Sumatera Barat (3,78), tetapi relatif sejajar dengan Aceh (3,61) dan Bengkulu (3,60).
Dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatera, Lampung tampil lebih stabil daripada Riau (3,40) dan Jambi (3,46), terutama pada pilar stabilitas ekonomi makro dan ukuran pasar.
Keunggulan geografis Lampung sebagai gerbang utama antara Sumatra dan Jawa memberi keuntungan struktural yang tidak dimiliki banyak provinsi lain di pulau ini.
Namun, Lampung juga menghadapi tantangan yang serupa dengan banyak provinsi Sumatera lainnya, yakni lemahnya kinerja pasar produk dan pasar tenaga kerja.
Ini menunjukkan bahwa persoalan utama di Sumatera bukan sekadar infrastruktur atau institusi, melainkan bagaimana potensi ekonomi daerah diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan.
Di Sumatera, Lampung bukan pemain utama, tetapi juga bukan penonton.
Baca juga:
* Lampung 2026: Ekonomi Tumbuh 5,7% Ditopang Sektor Hijau dan Kota-Kota Dinamis
Lampung vs Sumatera Selatan: Fondasi Seimbang, Dinamika Berbeda
Perbandingan Lampung dengan Sumatera Selatan memberi gambaran menarik tentang dinamika daya saing di kawasan selatan Sumatera.
Secara skor total, Sumatera Selatan (3,53) hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Lampung (3,50). Selisih ini tipis dan menunjukkan bahwa kedua provinsi berada dalam klaster daya saing yang sama.
Perbedaannya terletak pada struktur pilar. Sumatera Selatan unggul pada pilar infrastruktur dan stabilitas ekonomi makro, yang didukung oleh basis industri ekstraktif dan energi.
Sementara itu, Lampung relatif lebih kuat pada ukuran pasar dan adopsi TIK, mencerminkan perannya sebagai wilayah transit dan distribusi.
Namun, baik Lampung maupun Sumatera Selatan sama-sama tertahan pada pilar pasar produk.
Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama kawasan ini bukan kekurangan potensi, melainkan belum optimalnya ekosistem bisnis yang mendorong persaingan, inovasi, dan ekspansi usaha.
Persaingan Lampung dan Sumatera Selatan bukan soal siapa lebih besar, melainkan siapa lebih cepat mengaktifkan pasar.
Stabil, Tapi Belum Lincah
Jika dirangkum, Lampung menunjukkan profil daerah yang stabil, tetapi belum lincah.
Pemerintahan relatif berjalan, ekonomi makro terjaga, dan pasar secara kuantitas tersedia. Namun, kemampuan untuk mengubah potensi tersebut menjadi aktivitas ekonomi yang dinamis masih terbatas.
Kondisi ini menjelaskan mengapa Lampung berada satu papan dengan provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau.
Ketiganya berada di zona transisi: tidak tertinggal, tetapi belum menemukan akselerator utama untuk melonjak ke papan atas.
Baca juga:
* Inflasi Lampung Terendah Nasional pada Januari 2026, Ketahanan Pangan Jadi Penopang Utama
Tantangan Kebijakan ke Depan
Bagi Lampung, tantangan IDSD 2025 bukan lagi soal membangun fondasi dari nol, melainkan mengaktifkan mesin pertumbuhan.
Fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan pasar produk dan pasar tenaga kerja.
Penyederhanaan rantai distribusi, peningkatan kualitas UMKM agar naik kelas, serta penguatan konektivitas pasar antarwilayah menjadi kunci penting.
Selain itu, peningkatan keterhubungan antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri juga mendesak agar pasar tenaga kerja menjadi lebih adaptif.
Tanpa perbaikan di sektor-sektor ini, keunggulan ukuran pasar dan stabilitas makro berisiko stagnan.
IDSD 2025 memberi pesan yang cukup jelas: Lampung tidak sedang tertinggal, tetapi belum benar-benar melaju.
Posisi papan tengah ini bisa menjadi titik awal untuk melompat, atau justru menjadi zona nyaman jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat.
