Sektor pertanian kembali ditegaskan sebagai tulang punggung ekonomi Lampung. Namun di balik peran strategis tersebut, kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya terjawab.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 yang digelar di Balai Keratun, Senin (13/4/2026), sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan daerah harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian, mengingat kontribusinya mencapai sekitar sepertiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat.
Dengan luas lahan pertanian sekitar 1,8 juta hektare dan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong, Lampung memiliki basis produksi yang kuat.
Namun, selama bertahun-tahun, kekuatan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani.
Pendapatan Rendah dan Rantai Pasok Panjang
Salah satu persoalan utama yang dihadapi petani adalah fluktuasi harga komoditas serta panjangnya rantai distribusi. Kondisi ini membuat nilai tambah lebih banyak dinikmati di luar tingkat produksi.
Sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi disebut hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Sementara itu, petani singkong bahkan hanya memperoleh sekitar Rp1 juta per bulan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat rumah tangga, tetapi juga memengaruhi struktur ekonomi daerah.
Rendahnya daya beli masyarakat desa berkontribusi pada terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang di sejumlah wilayah hanya berada pada kisaran 3 hingga 10 persen dari total APBD.
Intervensi Harga dan Dampaknya
Pemerintah mencatat adanya perbaikan setelah kebijakan harga komoditas diterapkan.
Harga gabah yang dijaga di kisaran Rp6.500 per kilogram disebut mampu meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi hingga sekitar 14 persen.
Perbaikan ini juga berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah, yang antara lain tercermin dari kenaikan penjualan kendaraan dalam beberapa bulan terakhir.
Dorongan Hilirisasi di Tingkat Desa
Untuk memperkuat posisi petani dalam rantai nilai, Gubernur Mirza mendorong hilirisasi komoditas di tingkat desa.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyediaan fasilitas pengering (dryer), dengan kebutuhan diperkirakan mencapai sekitar 500 unit.
Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil panen sekaligus harga jual komoditas.
Dengan pengolahan di tingkat lokal, komoditas seperti jagung tidak lagi dijual dalam kondisi mentah, sehingga nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh petani.
Selain itu, program pupuk organik cair berbasis desa juga ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027, dengan potensi peningkatan produktivitas hingga 15 persen.
Baca juga:
* DesaKu Maju Dorong Hilirisasi, Lampung Bidik Ekonomi Desa Naik Kelas
Penguatan SDM dan Akses Kerja
Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Pemerintah mengembangkan pelatihan vokasi melalui mobil training unit yang menjangkau desa-desa, guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
Program vokasi migran juga dibuka untuk memberikan peluang kerja ke luar negeri, termasuk ke Jepang, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tantangan Infrastruktur dan Pemerataan
Di tengah berbagai program tersebut, persoalan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian.
DPRD Provinsi Lampung menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian sistem irigasi, khususnya pada Bendungan Way Sekampung dan Margatiga.
Kendala distribusi air yang belum optimal masih menyebabkan ketimpangan produksi, seperti banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau.
Sinkronisasi Jadi Kunci
Pemerintah pusat menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan pendanaan antara pusat dan daerah.
Sinkronisasi ini dinilai penting agar target pertumbuhan ekonomi, yang diarahkan mencapai hingga 8 persen, dapat diwujudkan secara merata dan berkelanjutan.
Baca juga:
* Pupuk Organik Cair Lampung: Inovasi Gubernur Mirza Dorong Petani Makmur
Menjaga Arah, Menjawab Tantangan
Musrenbang 2026 kembali menegaskan arah pembangunan Lampung yang bertumpu pada sektor pertanian.
Namun, tantangan utama tidak hanya terletak pada peningkatan produksi, melainkan pada bagaimana memastikan nilai tambah benar-benar dirasakan oleh petani.
Gubernur Rahmat Mizani Djausal menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Selama persoalan distribusi, akses pasar, dan infrastruktur dasar belum sepenuhnya teratasi, maka pertanian akan tetap menjadi andalan, namun belum sepenuhnya menjadi jalan keluar bagi kesejahteraan.
