Oleh: Mahendra Utama | Pemerhati Pembangunan
Oktober 2026 menjadi momen bersejarah bagi Lampung. Presiden Prabowo Subianto direncanakan meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Taman Nasional Way Kambas (TNWK) proyek yang didukung hibah Pemerintah Inggris sebesar 2 juta poundsterling serta alokasi APBN Rp120 juta dolar AS.
Namun, di balik euforia, ada pertanyaan kritis: apakah geliat investasi besar ini justru akan membunuh inisiatif ekonomi rakyat?
Wisata Premium vs UMKM Lokal: Ancaman Nyata
Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, mengingatkan bahwa rencana wisata premium di TNWK berpotensi meminggirkan UMKM setempat.
“Alih-alih memberikan dampak langsung, wisata premium ini justru membuat masyarakat semakin jauh dari perputaran ekonomi. Masyarakat lagi-lagi hanya akan menjadi penonton,” tegasnya.
Investasi sosial yang telah dibangun, seperti pelatihan wisata dan homestay, terancam sia-sia.
Teori Ketergantungan dan Celah Struktural
Teori Dependensi mengajarkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, modal besar akan menciptakan struktur ekonomi eksklusif.
Riset Universitas Lampung menunjukkan bahwa pengembangan desa ekowisata di TNWK membutuhkan tata kelola yang baik serta pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Baca juga:
* Pariwisata Multisektoral: Di Mana Sebenarnya Posisi Kewenangan Pemerintah Provinsi?
Apa yang Harus Dilakukan Pemprov & Pemkab?
- Kebijakan Afirmasi untuk UMKM: Wajibkan kuota bagi produk lokal di setiap paket wisata premium.
- One-Stop Business Licensing: Permudah perizinan UMKM ekowisata di desa penyangga.
- Memperkuat Kelembagaan Desa: Sinergikan Bumdes, Pokdarwis, dan PKK dengan Balai TNWK.
- Pengawasan Ketat: Cegah kartelisasi yang menguasai akses ekonomi di kawasan.
PSN harus menjadi berkah, bukan ancaman. Ini saatnya Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Timur memastikan ekonomi kerakyatan tidak sekadar menjadi penonton di rumahnya sendiri.
#PSNTNWK #UMKMLampung #EkowisataBerkelanjutan #Prabowo2026 #LampungTimur
