Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat telah berdampak signifikan terhadap keberdayaan pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Lampung.
Dengan lebih dari 70% pendanaan pembangunan masih bergantung pada dana transfer dari APBN, banyak daerah di Lampung menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri.
Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa proyek strategis mengalami penundaan, sementara layanan publik juga harus beradaptasi dengan alokasi dana yang lebih ketat.
Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya usulan pemekaran daerah, seperti rencana pembentukan Kabupaten Bandar Jaya dari wilayah Lampung Selatan.
Meskipun pemekaran dapat meningkatkan layanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, hal ini juga memerlukan sumber daya yang memadai agar tidak menambah beban fiskal yang sudah ada.
Tanpa strategi yang tepat, daerah baru bisa mengalami kesulitan dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) dan mempertahankan stabilitas keuangan mereka di tengah keterbatasan dana pusat.
Menanggapi tantangan tersebut, Ikatan Ahli Perencana (IAP) Lampung bersama Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) serta Pariwisata ITERA menggelar webinar bertajuk “Kemandirian Pembangunan Pasca Efisiensi Melalui Investasi Strategis: Studi Kasus Lampung Selatan” pada 28 Februari 2025.
Webinar ini menggali berbagai solusi dan strategi dalam mendorong kemandirian pembangunan di Lampung Selatan, dengan fokus pada pentingnya investasi strategis. Dengan adanya berbagai kawasan strategis di Lampung Selatan, daerah ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Namun, untuk mewujudkan kemandirian tersebut, perlu ada kebijakan dan perencanaan yang matang, serta peran aktif dari para perencana (planner) untuk merancang strategi pembangunan yang tepat sasaran.
Diskusi dalam webinar ini diharapkan dapat menemukan solusi terbaik melalui kolaborasi berbagai pihak. Selain dengan melihat aspek politik dan administratif, juga memanfaatkan potensi ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan dan Provinsi Lampung secara keseluruhan.
Investasi sebagai Kunci Kemandirian Pembangunan
Salah satu narasumber, Raka S. Bhawana, S.T., Relation Manager di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), menekankan pentingnya studi kelayakan (feasibility study) sebagai dasar utama dalam pelaksanaan investasi. Terutama dalam konteks daerah yang baru mengalami pemekaran.
“Studi kelayakan yang baik dapat mengidentifikasi potensi tantangan yang mungkin dihadapi, seperti kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa mengganggu stabilitas finansial daerah pemekaran. Hal ini mengarah pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.” ujar Raka dalam webuner tersebut.
“Selain itu, pembentukan pemerintahan daerah yang baru seringkali disertai dengan beban administratif yang meningkat, membuat proses birokrasi menjadi lebih rumit dan menghabiskan lebih banyak sumber daya,” ia menambahkan.
Raka juga mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi menjadi tantangan besar dalam periode transisi daerah pemekaran.
“Daerah baru sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola sumber daya dan pendapatan, yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal,” terangnya.
Dalam beberapa kasus, pemekaran juga dapat menimbulkan potensi konflik sosial dan persaingan antar penduduk yang merasa terpinggirkan, baik dalam akses terhadap sumber daya maupun perhatian dari pemerintah.
Terakhir, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi hambatan lain yang memerlukan perhatian khusus agar daerah pemekaran dapat berkembang dengan baik dan mengelola segala aspek pemerintahan secara efisien.
Baca juga:
* Bisakah Investasi Pariwisata Menjadi Solusi Ekonomi Lampung di Era Kepemimpinan Baru?
Daya Tarik Investasi Pariwisata di Lampung Selatan
Hal senada juga disampaikan oleh Friandi Indrawan, Sekretaris BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung, yang menyoroti pentingnya peran sektor swasta dalam menopang pembangunan daerah.
Menurut Friandi, daerah baru sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik secara efisien.
Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pembangunan kawasan berbasis swasta yang dapat meningkatkan pendapatan pajak dan memberikan dampak positif pada masyarakat.
Pria yang akrab isapa Didi ini juga menekankan bahwa, Lampung Selatan khususnya membutuhkan pemimpin politik yang mampu mendorong investasi di sektor pariwisata.
“Saat ini, destinasi wisata di Lampung masih terbatas, dan untuk itu diperlukan penyederhanaan prosedur dalam investasi serta pembangunan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi, terutama di Bakauheni,” kata Didi.
“Aktivitas ekonomi di Bakauheni masih terbatas, dan fasilitas yang ada belum mendukung perkembangan wilayah tersebut secara maksimal, ungkapnya.
Menurut Didi, saat ini banyak investor yang masih menunggu bagaimana geliat aktivitas wisata di kawasan Bakauheni, khususnya BHC untuk dapat turut berinvenstasi di Lampung Selatan.
BHC diharapkan dapat meningkatkan kualitas daya tariknya sehingga dapat menarik bagi wisatawan yang baru menyeberang dari Pulau Jawa untuk singgah.
Hal ini dikarenakan secara psikologis, wisatawan yang baru saja menyeberang dari Pulau Jawa masih memiliki stamina yang cukup untuk melanjutkan perjalanan, daripada untuk singgah di kawasan Bakauheni.
“Apabila tidak ada geliat ekonomi atau terobosan baru bagi magnet kunjungan wisata yang signifikan, maka akan sulit daerah Bakauheni, Kalianda dan sekitarnya untuk dapat mendatangkan investor berskala besar ke wilayahnya,” Didi mengingatkan.
Didi juga menyarankan perlunya pembangunan skala besar untuk mengubah Bakauheni menjadi kawasan yang lebih produktif, seperti konsep “Harbour City”. Sehingga pusat kegiatan wisata tidak hanya bertumpu pada kawasan Bakauheni Harbour City.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam hal birokrasi dan investasi, dengan menciptakan iklim yang bersih dan tidak rumit, sehingga pembangunan kawasan seperti kota mandiri bisa terwujud.
Kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi kunci penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu jaminan keamanan berinvestasi juga menjadi sebuah keharusan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Pembentukan BUMD juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak swasta, menciptakan sinergi yang kuat untuk perkembangan wilayah, dan mendukung visi pembangunan jangka panjang di Lampung Selatan.
Peran Perencana dalam Mewujudkan Kemandirian Daerah
Selain itu, M. Zainal Ibad, dosen Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA, menekankan bahwa peran perencana (planner) tidak hanya bertugas untuk menyusun rencana, tetapi juga memiliki peran penting dalam aspek komunikasi, partisipasi, dan politik dalam pembangunan.
Zainal Ibad menegaskan bahwa peran planner semakin berkembang, di mana kini perencanaan tidak hanya bergantung pada pemerintahan, tetapi juga melibatkan ruang-ruang privat atau swasta.
Zainal Ibad pun berharap adanya investasi baru yang dapat mendukung kemandirian daerah, seperti pembangunan kota baru yang dilakukan oleh PT Jababeka dengan proyek perumahan skala besar, yang dapat menjadi model untuk wilayah lainnya.
Baca juga:
* Mitratani Dua Tujuh dan Polindra Teken Kerjasama, untuk Indonesia Emas 2045
Ia mengusulkan agar pengembangan wilayah seperti Bakauheni dijadikan sebagai pusat ekonomi baru dengan dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dapat menjembatani sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.
Dengan perencanaan yang matang serta kolaborasi lintas sektor, kemandirian pembangunan di Lampung Selatan dapat terwujud secara berkelanjutan.
“Dengan peran aktif BUMD, diharapkan pembangunan Bakauheni dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, serta meningkatkan daya saing Lampung Selatan secara keseluruhan,” pungkasnya.
Oleh: Surya Tri Esthi Wira Hutama
Edit oleh: Yopie
